kursi777

Evolusi seni bela diri ekstrim

Profil Lim Hariyanto yang Baru Masuk ke Daftar 10 Orang Terkaya di RI******

Forbes baru saja merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada 2023 ini. Dari 10 daftar orang terkaya, yang tertua adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono.

Lim Hariyanto menjadi orang terkaya tertua di daftar 10 besar crazy rich di Indonesia. Lim yang saat ini berusia 95 tahun memiliki harta sebesar US,8 miliar.

Kekayaan tersebut membuat Lim menduduki orang terkaya nomor 9 di Tanah Air.

Lalu siapa sebenarnya Lim dan bagaimana dia bisa sekaya itu?

Lim memiliki kekayaan dari bidang usaha pertambangan dan dikenai sebagai pemilik grup Harita.

Harita Group memiliki perusahaan pertambangan bauksit yang terdaftar, yakni Cita Mineral Investindo. Lim juga pemilik dari perusahaan smelter Trimegah Bangun Persada yang berhasil mengumpulkan US0 juta saat IPO di awal tahun ini.

Lim dan keluarganya juga diketahui memiliki saham mayoritas di produsen minyak sawit Bumitama Agri yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, namun perkebunannya berlokasi di Indonesia.

Putranya yakni Lim Gunawan Hariyanto adalah CEO Harita Group saat ini. Sementara putrinya, Christina adalah direktur eksekutif Bumitama Agri.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Penyihir Dewa Terlarang

Kadin Tegaskan Dukung Penuh Keberlanjutan Pembangunan IKN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan tetap mendukung penuh keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dinyatakan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi yang menanggapi kondisi terkini di mana proyek IKN Nusantara dikritik oleh salah satu kubu koalisi pengusung capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kubu tersebut meragukan proyek IKN dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, proyek IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah memiliki landasan hukum.

Menurutnya, Kadin sejak awal sudah mempromosikan pembangunan IKN kepada swasta maupun pemerintah. Bahkan, ia menyebut Kadin hampir keliling dunia dalam menyampaikan konsep IKN.

"Termasuk Januari-Februari tahun lalu di Davos (World Economic Forum) misalnya, itu kita menyampaikan mengenai konsep IKN. Kemarin juga di Amerika, di APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), kita juga menyampaikan itu," tegasnya.

"Jadi clear, posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN," sambung Yukki.

Ia berharap keberlanjutan pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Jika IKN tak terealisasi, Yukki tak bisa membayangkan bagaimana kondisi DKI Jakarta 20-30 tahun mendatang dari sisi kemacetan hingga polusi. Maka itu, ia berharap IKN bisa menjadi solusi akan permasalahan ini.

"Ya jadi memang harus ada solusi gitu lah. Ya ada solusi, walaupun pemerataan pertumbuhan ekonomi itu harus terjadi di semua wilayah. Oleh karena itu kita bicara ke realisasi, bukan hanya di sektor industri yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) tapi juga yang lain-lainnya," ucap Yukki lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Bandara Komodo Naik Kelas Jadi Bandara Internasional******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengatakan Bandara Komododi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah naik status menjadi bandar udara internasional.

"Sudah dinaikkan. Ini sudah menjadi bandara internasional. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah ditambahkan ke list yang menjadi bandara internasional saat ASEAN Summit Mei lalu," ungkap Sandi, Selasa (5/12) seperti dikutip dari detik.com.

Sandi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bandara Internasional Komodo di destinasi pariwisata super prioritas itu disiapkan untuk menerima penerbangan langsung dari berbagai negara. Ia menyebut sudah ada tiga negara yang tertarik untuk membuka penerbangan langsung ke Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

Dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa negara tersebut, Sandi yakin target satu juta penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo itu bisa tercapai pada 2024.

"Target satu juta penumpang yang dilayani oleh Bandara Komodo Internasional ini kami rencanakan bisa tercapai tahun depan dengan penambahan-penambahan penerbangan dan ketersediaan kursi," kata Sandi.

Ia mengakui masih ada keluhan harga tiket pesawat mahal ke Labuan Bajo. Menurut dia masalah tiket itu bisa teratasi dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi.

"Memang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kami akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan dari pada ekosistem Parekraf di sini," beber Sandi.

Kepala Bandara Komodo Ceppy Triono memastikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Bandara Komodo sudah layak menjadi bandara internasional.

Bandara Komodo memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.650 meter dan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat jet sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.

Elang Arad

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Mengorbankan gunung dan sungai

Tahun Ini Jadi Periode 'Kepunahan dan Kiamat' Startup******

Tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagistartup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startupmengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartupturun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang. AdacWeWork, yang mengumpulkan dana US miliar, Convoy yang menghasilkan SU0 juta. Kini, keduanya mengajukan pailit.

"Sejumlah besar modal masih terperangkap di startuptahap akhir dan tahap pertumbuhan ventura yang ragu-ragu untuk bertaruh apakah kinerja keuangan mereka dapat bertahan dari pengawasan ketat publik," demikian temuan laporan PitchBook, dikutip CNN Business, Jumat (8/12).

Para investor yang dulu mengucurkan miliaran dolar AS untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan tampak tidak senang dengan fenomena ini.

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Selama bertahun-tahun sebelumnya para pemodal ventura, angel investor hingga miliarder menggelontorkan uangnya ke perusahaan startupteknologi. Valuasi atau nilai perusahan pun melonjak sehingga bermunculam unicorn, sebutan bagi startup bernilai US miliar atau lebih.

Namun, kini dengan tingkat suku bunga tinggi, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan krisis perbankan, ada kekurangan dana bagi startup baru. Mereka sulit mendapat dana segar.

Bagi investor, ada opsi lain untuk menginvestasikan uangnya. Mereka menaruh uang di instrumen investasi berisiko lebih kecil, tetapi memberikan imbal hasil lebih baik dibanding startup.

Meskipun pendanaan startupdan exit strategykemungkinan masih terbatas pada 2024, para analis mengatakan masih ada beberapa tanda menjanjikan di masa depan.

Manajer investasi Allve Allan Park menilai pendanaan AI dan bioteknologi masih relatif kuat. Lalu, penawaran saham perdana (IPO) perlahan-lahan meningkat kembali.

Meski begitu, ia memberikan catatan. Katanya, bagi manajer modal ventura dan investor, 2023 adalah tahun yang penuh tantangan.

"Dan belum tentu merupakan tahun yang baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]