68 slot

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

PUPR Kerahkan Personel******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan mobilisasi personel dan alat berat untuk penanganan gempayang berpusat di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin (21/11).

Hal tersebut dilakukan agar lalu lintas jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur kembali normal.

"Kita sedang mobilisasi personel dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, dikutip dariAntara, Senin (21/11).

Endra juga menyampaikan saat ini tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur. Tapi tertutupnya akses jalan terjadi  akibat pohon tumbang dan longsoran tanah.

Personel dan alat berat juga telah disiagakan untuk mengantisipasi gempa susulan.

"Kita siagakan personel dan alat berat di lokasi Cugenang tersebut untuk antisipasi gempa dan longsoran susulan," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) pukul 13.21 WIB.

Menurut BMKG, pusat gempa berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

IHSG Mekar ke 7.082 Akhiri Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.082 pada Jumat (18/11). Indeks sahammenguat 37,195 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.041 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28.255 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 212 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0.46 persen ke level Rp15.561 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,51 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,06 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,06 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,47 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Anak Muda China Ogah Kerja di Pabrik: Gaji Kecil, Risiko Besar******

Anak muda Chinakini mulai ogah bekerja dipabrik meski membantu perekonomian negara. Menurut mereka, upahrendah, jam kerja ekstra, hingga risiko cedera yang besar sebagai pekerja pabrik tidak layak diperjuangkan.

Julian Zhu yang tumbuh di sebuah desa di China harus menerima kenyataan bertemu sang ayah beberapa kali dalam setahun saja, saat ayahnya libur kerja dari pabrik tekstil di Guangdong Selatan.

"Setelah beberapa saat, pekerjaan itu (pabrik) membuat pikiran Anda mati rasa. Aku tidak tahan dengan pengulangan," kata Zhu kepada Reuters, Senin (21/11).

Orang seperti Zhu dan pemuda lainnya di usia 20 dan 30-an yang menolak kerja di pabrik membuat produsen China frustasi karena kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, mereka hanya mampu memproduksi sepertiga dari barang yang dikonsumsi secara global.

Menurut survei CIIC Consulting, lebih dari 80 persen pabrik di China menghadapi kekurangan tenaga kerja mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja pada tahun ini.

Bahkan, Kementerian Pendidikan China memproyeksi akan ada kekurangan 30 juta pekerja manufaktur pada 2025.

Pengusaha mengatakan mereka akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat dengan tenaga pemuda. Namun, mereka enggan menawarkan upah yang lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik karena berisiko mengikis level kompetitif perusahaan.

Klaus Zenkel selaku Pimpinan Kamar Dagang Eropa di China Selatan mengatakan pekerja mereka kebanyakan berusia 50 sampai 60 tahun dan harus bergulat dengan mesin serta perkakas. Ia mengaku butuh darah muda, tetapi pesimis pemuda China berminat menekuni pekerjaan di pabrik.

"Cepat atau lambat kita perlu mendapatkan lebih banyak pekerja muda, tetapi itu sangat sulit. Pelamar akan melihat sekilas dan berkata, tidak, terima kasih. Itu bukan untuk saya," katanya.

Julian Zhu juga punya alasan kuat enggan kerja di pabrik. Ia mendapat cerita seram rekan-rekannya di mana mereka cedera di tempat kerja karena terkena lembaran logam tajam. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih bebas.

Selain Zhu, ada juga Xiaojing yang sanggup menghasilkan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan sebagai tukang pijat di daerah kelas atas Shenzhen. Sebelumnya, ia tiga tahun bekerja di pabrik printer dan hanya menghasilkan 4.000 yuan per bulan.

"Semua teman seusia saya meninggalkan pabrik. Kalau mereka membayar saya 8.000 yuan belum termasuk lembur, tentu saja (kembali ke pabrik)," ujarnya yang mengatakan mustahil untuk kembali bekerja di pabrik.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Anak Muda China Ogah Kerja di Pabrik: Gaji Kecil, Risiko Besar******

Anak muda Chinakini mulai ogah bekerja dipabrik meski membantu perekonomian negara. Menurut mereka, upahrendah, jam kerja ekstra, hingga risiko cedera yang besar sebagai pekerja pabrik tidak layak diperjuangkan.

Julian Zhu yang tumbuh di sebuah desa di China harus menerima kenyataan bertemu sang ayah beberapa kali dalam setahun saja, saat ayahnya libur kerja dari pabrik tekstil di Guangdong Selatan.

"Setelah beberapa saat, pekerjaan itu (pabrik) membuat pikiran Anda mati rasa. Aku tidak tahan dengan pengulangan," kata Zhu kepada Reuters, Senin (21/11).

Orang seperti Zhu dan pemuda lainnya di usia 20 dan 30-an yang menolak kerja di pabrik membuat produsen China frustasi karena kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, mereka hanya mampu memproduksi sepertiga dari barang yang dikonsumsi secara global.

Menurut survei CIIC Consulting, lebih dari 80 persen pabrik di China menghadapi kekurangan tenaga kerja mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja pada tahun ini.

Bahkan, Kementerian Pendidikan China memproyeksi akan ada kekurangan 30 juta pekerja manufaktur pada 2025.

Pengusaha mengatakan mereka akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat dengan tenaga pemuda. Namun, mereka enggan menawarkan upah yang lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik karena berisiko mengikis level kompetitif perusahaan.

Klaus Zenkel selaku Pimpinan Kamar Dagang Eropa di China Selatan mengatakan pekerja mereka kebanyakan berusia 50 sampai 60 tahun dan harus bergulat dengan mesin serta perkakas. Ia mengaku butuh darah muda, tetapi pesimis pemuda China berminat menekuni pekerjaan di pabrik.

"Cepat atau lambat kita perlu mendapatkan lebih banyak pekerja muda, tetapi itu sangat sulit. Pelamar akan melihat sekilas dan berkata, tidak, terima kasih. Itu bukan untuk saya," katanya.

Julian Zhu juga punya alasan kuat enggan kerja di pabrik. Ia mendapat cerita seram rekan-rekannya di mana mereka cedera di tempat kerja karena terkena lembaran logam tajam. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih bebas.

Selain Zhu, ada juga Xiaojing yang sanggup menghasilkan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan sebagai tukang pijat di daerah kelas atas Shenzhen. Sebelumnya, ia tiga tahun bekerja di pabrik printer dan hanya menghasilkan 4.000 yuan per bulan.

"Semua teman seusia saya meninggalkan pabrik. Kalau mereka membayar saya 8.000 yuan belum termasuk lembur, tentu saja (kembali ke pabrik)," ujarnya yang mengatakan mustahil untuk kembali bekerja di pabrik.

[Gambas:Video CNN]