qqalienpoker

Pegadaian kecil Wanjie

Luhut Sebut Jokowi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, LuhutBinsar Panjaitan menyinggung proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabayayang akan segera dilanjutkan. Dia memastikan, Presiden Joko Widodo juga sudah mantap dan membuat komitmen dengan China akan melanjutkan proyek itu.

Komitmen itu juga ditandai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan Cina. Bahkan kata Luhut bunga pinjaman yang ditawarkan negeri tirai bambu itu terbilang cukup murah, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata dia dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Luhut B Pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang gak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengaku masih sering berkomunikasi dengan sesama teman dan rekan kerjanya di kabinet. Hal ini dilakukan Luhut di tengah masa pengobatan dan perawatan intensif di Singapura.

Luhut saat ini memang sedang 'cuti' dan menjalani pengobatan di Singapura. Lantaran kesehatannya sempat menurun beberapa waktu lalu.

"Ya saya komunikasi banyak dengan teman-teman menteri. Mereka juga pada datang, karena mereka mengatakan ke saya ya kita butuh Luhut begini begitu, ya walaupun menurut saya tidak sepenuhnya benar karena ini kerja sama team," katanya.

Luhut juga mengaku tak akan pernah mundur dari jabatannya saat ini. Dia akan terus loyal dan membantu Jokowi hingga benar-benar tidak butuhkan lagi.

"Saya gak akan mundur dari Pak Jokowi. Saya akan tetap loyal pada Pak Jokowi sampai akhir mungkin dia sudah tidak membutuhkan saya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Mentan Amran Surati KPK agar Staf Berkantor di Kementan Secepatnya******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada karyawannya yang kembali berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allahitu kami minta dengan hormat," ucap Amran di Kantor Kementan, Jumat (27/10).

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama, ini kita bernegara ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama," imbuh Amran.

Ia pun berharap KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, secepatnya KPK bisa berkantor di Kementan.

[Gambas:Video CNN]

"Lebih cepat lebih baik dan bagus," kata Amran.

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di lain kesempatan, ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.

Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

KCIC Minta Maaf Whoosh Sempat Tertahan 15 Menit Imbas Gangguan Listrik******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.

Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.

"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.

Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Impor Sumut Turun, Barang China Masih Mendominasi******

Nilai impormelalui Sumatera Utara (Sumut) mencapai US2,53 juta pada Agustus 2023. Jumlah tersebut turun 14,83 persen dibandingkan Juli 2023, US6,56 juta.

"Selain itu, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 5,75 persen," kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Nurul Hasanudin, Rabu (4/10).

Nurul menyebutkan nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada Agustus 2023 dibanding Juli 2023. Rinciannya, bahan baku/penolong turun sebesar 11,1 persen, barang modal turun sebesar 47,07 persen, barang konsumsi turun 4,94 persen.

Akan tetapi, nilai impor Agustus 2023 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US9,00 juta dengan perannya mencapai 22,59 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Singapura sebesar US,73 juta (20 persen) dan Malaysia sebesar US,79 juta (7,02 persen).

"Dari total nilai impor Sumatera Utara sebesar US2,53 juta pada Agustus 2023, sebesar US8,62 juta (30,8 persen) berasal dari Asia di luar ASEAN, sebesar US3,44 juta (31,8 persen) berasal dari ASEAN dan sisanya berasal dari kawasan lainnya. Negara pemasok barang impor terbesar pada Agustus 2023 adalah Tiongkok sebesar US9,00 juta (22,59 persen)," paparnya.

Sementara itu, ekspor barang melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada Agustus 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023, yaitu dari US0,08 juta menjadi US4,97 juta atau turun sebesar 4,65 persen.

"Bila dibandingkan dengan Agustus 2022, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 31,37 persen," ungkap Nurul.

Nurul mengatakan golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar pada Agustus 2023 terhadap Juli 2023 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati yaitu naik sebesar US1,53 juta (53,51 persen).

"Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah golongan kopi, teh dan rempah-rempah sebesar US,17 juta (-30,86 persen)," jelasnya.

Namun begitu, ekspor ke Tiongkok pada Agustus 2023 tetap menjadi yang terbesar yaitu US3,99 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US0,04 juta dan India sebesar US,44 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,94 persen.

"Menurut kelompok, negara utama tujuan ekspor pada Agustus 2023, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US0,71 juta (41,16 persen)," paparnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan impor dan ekspor Sumut masih didominasi oleh Tiongkok. Secara keseluruhan, Sumut masih surplus atau diuntungkan berdagang dengan Tiongkok sejauh ini.

"Namun ada sejumlah resiko yang menuntut kewaspadaan kita. Yakni perlambatan ekonomi Tiongkok yang bisa saja menyeret perlambatan kinerja ekspor di Sumut," urainya.

Gunawan menambahkan Tiongkok pada Juli membukukan deflasi yang memicu kekhawatiran bahwa negeri panda tersebut tidak akan mampu mempertahankan akselerasi laju pertumbuhan ekonominya.

"Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok juga terus terjadi belakangan ini. Di kuartal kedua ekonomi Tiongkok memang tumbuh 6,3 persen secara tahunan atau year on year," ujarnya.

Realisasi pertumbuhan tersebut menurut Gunawan masih lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya yang di atas 7 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat maka sangat potensial menekan ekspor Sumut ke China.

"Di sisi lain, kita juga tengah dikuatirkan penerapan UU Deforestasi Eropa yang mungkin saja akan menekan ekspor Sumut selanjutnya. Jadi ada resiko yang tengah mengintai kinerja ekspor Sumut," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci Tertinggi

Ajukan Pengunduran Diri, Mentan Puji Jokowi Soal Pemberantasan Hama******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melontarkan puja-puji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengajuan pengunduran diri ini disampaikan SYL di tengah kasus permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

"Saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma, mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden (Jokowi). Indonesia punyabest practicedalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar, dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya berikan presentasi itu di depan semua negara yang ada atas nama Presiden," bebernya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Ia menyampaikan usul surat pengunduran diri tersebut melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mentan SYL menyebut dirinya tengah berhadapan dengan proses hukum sehingga kudu melepaskan jabatannya.

Namun, ia menolak mendapatkan penghakiman atau stigma buruk dari masyarakat. SYL juga menepis jika dirinya sengaja 'hilang' di Eropa.

Akan tetapi, SYL mengaku belum mendapatkan panggilan untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

"Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di media sosial," tegas SYL.

"Beri saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan kabar tersebut.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]