bukit slot88

web slot terbaru 216Jutaan kata 571329Orang-orang telah membaca serialisasi

《bukit slot88》

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：aerox88、slot paling、cara bayar dengan kredivo di tokopedia

Terkait：slot234、jam gacor great rhino megaways、indo77、bonus new member to x5、ingatbola88、logo 4d slot、buku mimpi 96、slot gacor server vietnam、situs yang lagi gacor malam ini、situs slot trending

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dewa787 slot（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

bo slot yang lagi gacor

situs tergacor saat ini

cara dapat uang dari metroopinion

katsu5 slot

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Jiang Qiao Zhanyi

spin slot gacor

Wapres dan istri berencana gunakan hak pilih pemilu pagi hari******

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wury Ma'ruf Amin berencana menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, Rabu (14/2) pagi pukul 09.00 WIB, di tempat pemungutan suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, Tapos, Depok.

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok," kata Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Masduki mengatakan Wapres dan istri akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota legislatif.

Menurut Masduki, dalam rangka menyukseskan transisi kepemimpinan nasional lima tahunan, Wapres tak bosan-bosan mengajak kepada segenap bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

"Khususnya generasi muda, karena lebih dari separuh atau sekitar 52 persen pemilik hak suara pemilu kali ini, dari kalangan muda, di bawah 40 tahun yang jumlahnya sekitar 106 juta warga," ujar Masduki.

Dengan semangat muda, kata Masduki, Wapres mengajak semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk antusias berpartisipasi dalam pemilu, untuk menyongsong Indonesia Emas.

"Dukungan nyata warga dalam Pemilu adalah dengan mencoblos di TPS," kata dia.

Menurut Wapres, kata Masduki, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting karena merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.

"Suara dalam Pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan," kata dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pendekar Binatang

surga slot88 login

Ketua KPU: Semua tuduhan akan terbantahkan dengan kerja******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.

“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim kepada ANTARA usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu.

Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung.

“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” tegas Hasyim.

Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta.

“KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.

Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.

Sebanyak 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima penyaluran suara WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DTPLN) Kuala Lumpur, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

play 4d slot

Biden minta Netanyahu jamin keselamatan warga sipil di Kota Rafah******

Moskow (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak meneruskan rencana operasi militer ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan tanpa adanya jaminan keselamatan yang terencana untuk pengungsi Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Biden kepada Netanyahu melalui saluran telepon pada Minggu (11/2), demikian menurut pernyataan Gedung Putih.

"Presiden menegaskan kembali posisinya bahwa operasi militer di Rafah tidak boleh berlangsung tanpa adanya rencana yang kredibel dan dapat diterapkan demi menjamin keselamatan dan dukungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang yang mengungsi di sana," menurut pernyataan tersebut.

Selain itu, Biden dan Netanyahu juga mendiskusikan upaya-upaya pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Presiden AS turut menegaskan perlunya menjamin keamanan jangka panjang untuk Israel sekaligus mengalahkan Hamas.
Baca juga: Blinken sebut Hamas buka ruang mencapai kesepakatan gencatan senjata

Meski demikian, ia juga menyatakan mendukung upaya-upaya yang menjamin bantuan kemanusiaan bisa secara konsisten dihantarkan kepada masyarakat sipil Palestina yang tidak bersalah.

Sebelumnya pada Kamis (8/2), Biden menyatakan bahwa aksi balasan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu sudah pada tahap "keterlaluan".

Merespons pernyataan Biden, Netanyahu pada Minggu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza merupakan langkah yang tepat.

Selain itu, Netanyahu juga mengatakan tidak mengerti apa yang Biden maksudkan terkait serangan balasan Israel terhadap serangan Hamas dalam percakapan mereka.

Baca juga: Iran sebut Israel bakal tenggelamkan AS dalam "rawa peperangan"

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

angka jitu pocong

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu

999 kali sistem pelatihan

jagoan 777 slot

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara, anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Menelan Langit

slot gacor jam 3 sore

Dua ribu lebih personel Satpol PP DKI turunkan alat peraga kampanye******

APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memantau proses penurunan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.

Arifin menjelaskan armada operasional dari berbagai perangkat daerah seperti mobil cranejuga digunakan untuk menjangkau APK yang berada di ketinggian.

Adapun kegiatan dilakukan di jalan protokol yakni Jalan Medan Merdeka, Patung Tani, Jalan Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan M. T. Haryono. Selain itu, penurunan APK juga dilakukan di jalan lingkungan, jembatan layang (flyover), jembatan penyeberangan orang (JPO), serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) lainnya di Jakarta. "Kita perlu memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan mobil crane apabila ada APK yang dipasang di tempat ketinggian. Mari bersama kita ciptakan suasana yang tertib dan kondusif memasuki masa tenang dan menghadapi hari pemungutan suara Pemilu 2024," ucap Arifin. Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ikut memantau langsung proses penurunan APK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Heru juga menginstruksikan kepada jajaran Satpol PP DKI Jakarta agar proses penurunan APK dilakukan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang
Baca juga: Satpol PP Kemayoran sosialisasi akibat dari penyalahgunaan narkoba
Baca juga: DKI siagakan Satpol PP untuk jaga keamanan pasar di Jakarta

《bukit slot88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，btv4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bukit slot88》bab terbaru。