Chen Pingan, Murong Xue

cicilan barang tanpa kartu kredit

Tanggapi Soal Presiden Boleh Memihak, Cak Imin Sarakan Jokowi Belajar ke SBY******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden bisa berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun pasangan capres-cawapres hingga memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Dia menegaskan, presiden semestinya bersikap netral.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami,” kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antar-peserta, maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.

“Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir Antara.

Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.

“Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” katanya menyarankan Jokowi mengikuti jejak SBY sebelumnya.

Perpustakaan Tiandao

wslot888

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Alkimia Shinto

heylink bonus new member

Jepang Rampungkan Tahap Ketiga Pembuangan Limbah Radioaktif PLTN Fukushima******

FUKUSHIMA — Tahap ketiga pembuangan air limbah nuklir radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, ke laut berakhir Senin (20/11/2023) kemarin, kata operator pembangkit listrik tersebut.

Namun, perusahaan pengelola PLTN tersebut merencanakan tahap berikutnya pada tahun fiskal ini.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Melansir Antara, seperti pada tahap sebelumnya, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) melepaskan sekitar 7.800 ton air olahan ke sekitar satu kilometer lepas pantai melalui terowongan bawah air mulai 2 November.

China dan Rusia tetap menerapkan pembatasan impor produk kelautan dari Jepang sejak air nuklir olahan tersebut dibuang Agustus silam.

Pada tahap keempat pembuangan yang akan diselesaikan tahun fiskal ini sampai Maret, TEPCO berencana  melepaskan 31.200 ton air olahan melalui sistem pemrosesan cairan canggih yang menghilangkan sebagian besar zat radioaktif,  kecuali tritium.

Total tritium yang dilepaskan ke laut diperkirakan mencapai lima triliun becquerel atau kurang dari seperempat batas tahunan 22 triliun becquerel.

TEPCO ingin membuang 1,34 juta ton air yang dikumpulkan di lebih dari seribu tangki di PLTN itu dalam tiga dekade ke depan setelah mengencerkannya dengan air laut hingga seper-40 tingkat konsentrasi tritium yang dibolehkan oleh standar keselamatan Jepang.

Sejak awal pembuangan, TEPCO mengaku telah mendeteksi maksimum 22 becquerel tritium per satu liter air laut dalam sampel yang diambil daerah dekat saluran keluar, jauh di bawah batas yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebsar 10.000 becquerel untuk air minum.

Dewa Gila vs. Yun Fei

tafsir mimpi bergambar 2d

Ini Aturan Presiden Boleh Kampanye Sesuai UU Pemilu******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Aturan yang dimaksud Jokowi adalah Pasal 299 UU No 7/20217 tentang Pemilu. Dalam Pasal 299 ayat (1) tertulis, “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”

Pasal 299 ayat (2) , menyatakan pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye.

Sementara pasal 299 ayat (3) menyebutkan pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye jika yang bersangkutan sebagai capres-cawapres, anggota tim kampanye, serta pelaksana kampanye, dengan catatan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ketentuan kampanye pemilu yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi dua ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan sesuai UU, serta wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal itu tertuang dalam UU pemilu pasal 281.

Sedangkan daftar pejabat yang dilarang berkampanye sesuai UU Pemilu pasal 280 antara lain; ketua, wakil ketua, ketua muda MA, hakim konstitusi, hakim agung; ketua, wakil ketua, anggota BPK; Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI; direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN/BUMD; pejabat negara bukan anggota parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural; ASN; anggota TNI/Polri; kepala desa; perangkat desa; dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

kantinslot

10 Berita Terpopuler : Eks Kades Pungsari Sragen Ditahan******

SOLO–Pemberitaan tentang Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menahan mantan Kepala Desa (Kades) Pungsari, Kecamatan Plupuh, Sragen, Joko Surono, setelah ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik (BUM) Desa Maju Jaya Pungsari, Plupuh, masuk daftar 10 berita terpopuler laman Solopos.com, Rabu (24/1/2024) siang.

Berita terpopuler tersebut mengulas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menghitung indikasi kerugian negara akibat kasus korupsi eks Kades Pungsari Sragen itu senilai Rp350.997.500.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Mengenakan rompi merah bertuliskan “Tahanan Tindak Pidana Khusus”, Joko dikawal petugas saat keluar dari Kantor Kejari menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen, Selasa (23/1/2024). Ia dibawa naik mobil Toyota Avanza hitam.

“Kasusnya seperti dulu yang pernah saya sampaikan. Berdasarkan musyawarah desa 2018, Pemerintah Desa Pungsari menganggarkan dana penyertaan modal BUMDes [BUM Desa] Maju Jaya Pungsari Rp200 juta. Pada 20 Desember 2019, Kaur Keuangannya mencairkan dana Rp200 juta itu untuk diserahkan kepada BUMDes. Dana itu tidak diserahkan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” jelas Kepala Kejari Sragen, Virginia Hariztavianne, di kantornya.

Setelah dijumlahkan, dana yang diduga dikorupsi nilainya mencapai Rp350.997.500. Angka tersebut sama dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP, yakni Rp350.997.500. Joko dijerat UU Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 dan Pasal 3.

Virginia menerangkan dana itu diduga digunakan untuk berobat istri tersangka yang sekarang sudah meninggal dunia serta untuk kepentingan pribadi lainnya.Kajari mengatakan penahanan tersangka dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Barang bukti sudah lengkap. “Pada saat penyidikan, tersangka mengembalikan uang secara bertahap, yakni Rp50 juta dan Rp100 juta,” ungkapnya.

Selain ulasan tentang penahanan eks Kades Pungsari Sragen, kabar lain tentang klasemen Piala Asia 2023, tiket gratis Dewa 19, Pemkot Solo hapus sejumlah kegiatan hingga Viaduk Gilingan Solo akan kembali ditutup juga masuk daftar 10 berita terpopuler siang ini.

Berikut 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Rabu (24/1/2024) siang:

Korupsi Dana BUMDes, Mantan Kades Pungsari Sragen Jadi Ditahan Kejari

5 Tim Lolos sebagai Pemuncak Klasemen Sementara Piala Asia 2023, Ini Daftarnya

Tiket Gratis! Besok Dewa 19 Reborn Hentak De Tjolomadoe Karanganyar

Nasib Indonesia Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia Bisa Ditentukan Malam Ini

Defisit Rp150 Miliar, Pemkot Solo akan Hapus Sejumlah Kegiatan

Di Semarang, Mahfud Md Ungkap Rencana Mundur dari Kabinet Jokowi

KPU Sragen Rilis Jadwal Kampanye, Ini Daftar Lokasi Terlarang

Siap-siap! Viaduk Gilingan Solo Direncanakan Kembali Ditutup

Bandara Adi Soemarmo Kembali Buka Rute Solo-Bali, Cek Jadwalnya

Akhir Februari, Jalur KA Eksisting di Viaduk Gilingan Solo Dipindah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Berita Terpopuler Desa Pungsari Plupuh Sragen Dewa 19 KONSER MUSIK Korupsi Sragen Piala Asia 2023 Share

---

Doa agar Terhindar dari Rasa Malas, yang Mageran Merapat!

Doa agar Terhindar dari Rasa Malas, yang Mageran Merapat!Nugroho Meidinata ,  Nugroho Meidinata Sabtu, 27 Januari 2024 - 06:26 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi berdoa. (Freepik)

SOLO –Agar terhindar dari rasa malas, umat Islam bisa memohon kepada Allah SWT dengan membaca doa yang diperkenalkan oleh Nahdlatul Ulama, kira-kira bagaimana bunyi doanya?

Rasa malas bisa dialami oleh siapa saja dan muncul kapan saja, baik saat di pagi hari ketika hendak menjalani aktivitas sehari-hari atau pun saat waktunya salat. Untuk melawan rasa malas tersebut, kamu harus mengisi semangat dan memotivasi diri agar bisa mengatasinya.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Munculnya rasa malas ini juga bisa dipicu gaya hidup yang buruk, seperti malas bergerak (mager), kurang bergerak, tidak berolahraga dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk dan berbaring. Itulah yang kemudian disebut dengan mager atau males gerak.

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama (NU online), terdapat doa agar terhindar dari rasa malas yang bisa dibaca umat muslim. Doa berikut ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dari Annas bin Malik ra.

Allaahumma innii a‘uudzubika minal kasali wa a‘uudzubika minal jubni wa a‘uudzubika minal harami wa a’uudzubika minal bukhli.

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung pkeadaMu dari pikun, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pelit.

Kemudian, dilanjutkan dengan agar terhindar dari rasa malas lainnya ini.

Allahumma waffiqna li tha‘atika, wa atmim taqshirana, wa taqabbal minna, innaka antas sami‘ul ‘alim. Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Artinya: Ya Allah, bimbinglah jalan kami pada jalan ketaatan kepada-Mu, sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah ibadah kami. Sungguh, Kau maha mendengar lagi mengetahui. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Bukan hanya doa, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada umatnya tentang anugerah yang dapat menyebabkan seseorang menjadi malas, dua anugerah itu yakni keadaan sehat dan waktu luang. Maka dari itu, jika dua hal tersebut terpenuhi, malas bukan lagi menjadi halangan.

Menjadi seorang Tao yang fana

situs slot gacor malam hari

APN Surakarta Wisuda 85 Taruna, Sebagian Sudah Diterima Kerja******

SOLO —Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta menggelar prosesi wisuda ke-XVII di  Hotel Adhiwangsa Solo, Sabtu (27/1/2024). Dalam wisuda itu APN Surakarta meluluskan 85 taruna yang terdiri atas 67 taruna dari Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhanan dan 18 taruna dari Program Studi Manajemen Logistik.

Direktur APN Surakarta, Hardi, mengatakan para taruna secara khusus disiapkan untuk menjawab tantangan dunia maritim Indonesia. Dia mengatakan ada banyak tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jasa transportasi laut dan pengelolaan pelabuhan saat ini.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Jumlah SDM yang menguasai teknologi kelautan sangat sedikit, fasilitas pelabuhan di pedalaman terbatas,  pelabuhan pengumpul sedikit hanya berjumlah 189, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pulau yang ada di indonesia. Di sisi lain, belum terpadunya instansi pelayan dalam pengelolaan pelabuhan,” kata dia membeberkan sejumlah tantangan tersebut dalam sambutannya.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, APN Surakarta mendidik para taruna dengan berbagai cara. Seperti meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut ke S3, mengikuti pelatihan, dan melakukan studi banding ke instansi pelayaran baik negeri maupun swasta.   

“Selain itu kami mendatangkan praktisi untuk mengajar para taruna dan taruni. Praktisi yang diundang adalah orang orang yang tahu persis tentang bagaimana cara mengelola pelabuhan,” kata dia.

APN Surakarta juga telah bekerja sama dengan perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri seperti Thailand, Vietnam, China, dan Malaysia.  

“Kerja sama dengan Malaysia misalnya mendatangkan dosen untuk memberikan materi pelajaran di APN Surakarta dan begitu sebaliknya. Pada tahun ajaran 2023/2024, APN Surakarta juga mengirim taruna untuk belajar di Malaysia,” kata Hardi.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 20 instansi pelayaran Indonesia seperti BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten, PT ASDP Indonesia Ferry Merak Banten, Krakatau Bandar Samudera Banten, PT Indah Kiat Merak Banten,  PT Pratama Galuh Perkasa Cilegon Banten, dan lainnya.

Kerja sama tersebut dimaksudkan agar penyaluran kerja para taruna lebih mudah. Hardi mengatakan 20% taruna yang diwisuda kali ini sudah bekerja. Hal ini lantaran adanya program praktek kerja selama satu semester di instansi pelayaran.

“Pada saat praktek kerja selama satu semester biasanya juga sudah ada penawaran untuk bekerja di instansi tersebut,” kata dia.

Taruna asal Ternate, Maluku Utara, Risma Gani, mengaku sedang menjalani proses masuk kerja di PT. Pelindo Ternate. Dia sempat praktik atau magang di perusahaan tersebut sebelum akhirnya dipanggil untuk wawancara kerja.