ultimate slot gacor

biksu perang terakhir

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Baru Laku 30 Ribu, Tiket Kereta Mudik 2023 Masih Bisa Dipesan******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikantiket keretauntuk periode mudik 2023masih tersedia banyak.  VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan saat ini tiket mudik yang terjual baru 30 ribu tiket dari 3,5 juta kuota yang disediakan.

Ia menjelaskan pemesanan tiket mudik bisa dilakukan melalui aplikasitravel onlineyang dimiliki.

"Berdasarkan pantauan hari ini, 2 Maret 2023, tiket KA jarak jauh pada masa angkutan Lebaran yang telah terjual adalah sekitar 30.000 tiket," ujar Joni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/3).

"KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA masa Angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia," jelasnya.

Sedangkan, untuk periode keberangkatan di atas 17 April 2023, penjualan tiket belum dibuka. Sebab, penjualan tiket kereta dilakukan H-45 keberangkatan. Banyak konsumen yang sudah berburu tiket mudik mulai tanggal tersebut agar bisa pulang kampung lebih awal.

"Penjualan tiket KA yaitu maksimal H-45 sebelum keberangkatan. Kalau 19 April sampai 2 Mei, itu lebih dari H-45, artinya belum dibuka penjualannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Erick Sambangi Kejagung Rapikan Administrasi Kasus Jiwasraya******

Menteri Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melengkapi administrasi penyelesaian kasus Jiwasrayadan Waskita Karya, Senin (6/3).

Erick datang ke Kejagung didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

"Kami merapikan administrasi atau penyelesaian untuk hal-hal khususnya Jiwasraya dan Waskita," kata Erick di Kompleks Kejagung, Jakarta.

"Sebab perlindungan ke publik, kata Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddi), jadi prioritas," sambung Erick.

Ia mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung Kejagung. Erick pun mengungkapkan hari ini pihaknya turut melaporkan kasus baru kepada Kejagung. Namun, ia tidak mau berkomentar lebih jauh karena perlu pendalaman dahulu secara menyeluruh.

"Hari ini ada kesepakatan dengan Pak Kejaksaan Agung, tidak mau bicara kasus dulu," ucapnya.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Berikan Bansos Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kejagung sendiri telah menyetorkan hasil pemulihan aset barang rampasan negara terkait kasus korupsi dan pencucian uang Jiwasraya sebesar Rp3,1 triliun ke kas negara.

Proses penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala PPA Kejagung Agung Sayaifudin Tagamal, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Menara Kartika, Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (1/2) lalu.

Agung mengatakan jumlah tersebut merupakan total pemulihan aset barang rampasan di kasus Jiwasraya sejak September 2021.

"Baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/2) lalu.

Penyerahan itu, kata Agung, menegaskan proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi terhadap pelaku kejahatan, tapi juga dalam rangka pemulihan aset.

Kendati demikian, Agung mengamini apabila pemulihan aset yang telah dilakukan masih rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan dari skandal Jiwasraya, yakni Rp16,807 triliun.

Karenanya, ia mengatakan masih banyak barang rampasan Jiwasraya yang harus diselesaikan. Agung memastikan Kejagung berkomitmen untuk terus mengupayakan penyelesaian dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam penyerahan aset kepada negara itu, Agung menyebut reksadana dan efek menjadi penyumbang terbesar dari total seluruh barang rampasan kasus Jiwasraya yang telah dipulihkan.

Masing-masing senilai Rp1,62 triliun untuk 90 produk reksa dana dan Rp1,37 triliun untuk penjualan 3 miliar lebih lembar saham, waran, obligasi, dan pencairan dana terkait efek.

Lebih lanjut, Agung merinci barang rampasan berupa tanah dan bangunan nilainya mencapai Rp79,815 miliar yang terdiri dari 170 bidang tanah dan bangunan yang telah terjual dan 1.188 yang belum laku terjual dengan nilai Rp1,411 miliar.

Barang rampasan lainnya meliputi setoran nilai uang Rp11,823 miliar, penjualan lelang aset PT Gunung Bara Utama terkait Heru berupa conveyor, bangunan mess, room power house, kendaraan alat dan alat berat Rp9,059 miliar, 22 unit mobil dan sebuah sepeda motor Rp8,108 miliar.

Berikutnya kapal pinisi senilai Rp5,55 miliar, penetapan status penggunaan empat unit mobil Rp3,917 miliar, perhiasan, arloji, dan gitar listrik Rp856,532 juta, dan penjualan langsung dua unit sepeda Rp26,02 juta.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

PT KCI Resmi Jadi Operator Kereta Bandara******

Pemerintah resmi mengubah operator kereta api bandara dari PT Railink (KAI Bandara) menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Perubahan ini dilakukan agar kereta bandara bisa terintegrasi dengan KRL Jabodetabek. Proses ini telah dimulai sejak dilakukannya penandatanganan dokumen peralihan KA Bandara Soekarno-Hatta ke KCI secara resmi pada 30 Desember 2022 lalu.

"Kami sangat mendukung keinginan pemerintah terkait integrasi antar moda transportasi demi peningkatan pelayanan dan demi kemudahan masyarakat dalam menggunakan transportasi di Jabodetabek," ujar Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3).

Dalam masa transisi pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta, KAI Bandara dan KCI terus melakukan rekonsiliasi dan serah terima secara bertahap. Masa peralihan diperkirakan berakhir pada akhir Maret 2023 mendatang.

Setelah masa peralihan selesai dilakukan, KAI Bandara akan lebih memfokuskan diri sebagai operator KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan KA Bandara Kualanamu-Medan (KNO).

Sebelumnya, PT Railink telah menjadi operator KA bandara sejak hadir pada 2018 lalu. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan serta mempermudah masyarakat melakukan perjalanan dari dan menuju menuju Bandara Soekarno-Hatta maupun sebaliknya.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Fintech Fazz Financial PHK Karyawan******

Startup fintech, Fazz Financial, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya reorganisasi bisnis perusahaan.

"Sayangnya, kami tidak dapat mengungkapkan angka pastinya karena kerahasiaan bisnis," ujar juru bicara Fazz seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (6/3).

Kebijakan PHK dilakukan setelah mengambil langkah pemotongan biaya operasional dan infrastruktur, termasuk pemotongan gaji sukarela para pendiri dan tim eksekutif senior.

Selanjutnya perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan karyawan terdampak sesuai ketentuan.

Dalam hal ini, karyawan terdampak akan menerima paket pesangon dan masa pemberitahuan sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan kontrak kerja. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan THR, tunjangan kesehatan selama pendampingan, dan pendampingan kesehatan mental.

Fazz Financial merupakan perusahaan hasil penggabungan startup PayFazz di Indonesia dan Xfers.

Pada September 2022 lalu, perusahaan mengumumkan telah mendapatkan suntikan modal senilai US0 juta dari sejumlah investor di antaranya Tiger Global, DST Investment, dan Insignia Vertures Partners.

Dalam pengumuman tersebut, perusahaan mengklaim akan menambah jumlah karyawan dari 800 menjadi 1.400 orang di Singapura, Indonesia, hingga Taiwan.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Negara Tanggung Ongkos Pindah PNS Sekeluarga ke IKN, ART Juga Ikut******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan negara akan menanggung biaya pindah ASN, TNI, dan Polri beserta keluarga ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Menurut Suharso, komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Pemerintah sendiri menargetkan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke KIPP IKN Nusantara secara bertahap mulai 2024.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso.

Pekan lalu, Suharso mendampingi Jokowi untuk meninjau sejumlah perkembangan pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas.

Proyek jangka panjang ini rencananya rampung secara keseluruhan pada 2045 mendatang dengan perkiraan total anggaran mencapai Rp466 triliun.

[Gambas:Video CNN]