qqslot777

Tuhan segala bencana

KNTI Tuding Pemerintah Tak Peduli dengan Perlindungan Sosial Nelayan******

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Gagal IPO, Jack Ma Disebut Tak Lagi Pimpin Raksasa Fintech Ant Group******

Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut tidak lagi mengendalikan raksasafintechChina tersebut. Keputusan Jack Ma dipicu kegagalan Ant Group menggelar penawaran saham perdana (IPO) pada 2020 lalu.

Pembatalan IPO senilai US miliar yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia itu membuat Ant Group harus melakukan restrukturisasi.

Selain itu, kegagalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Jack Ma harus menyerahkan kendali atas perusahaan.

Namun, perubahan-perubahan di struktur pengendali perusahaan kemungkinan mengakibatkan penundaan lebih lanjut karena peraturan pencatatan saham. Perusahaan harus menunggu tiga tahun setelah perubahan.

Dikutip dari Reuters, Jack Ma sebelumnya memiliki lebih dari 50 persen hak suara di Ant tetapi perubahan tersebut membuat kendalinya turun menjadi 6,2 persen saja.

Jack Ma sebenarnya hanya memiliki 10 persen saham di Ant, tetapi ia dalam prospektus perusahaan saat IPO pada 2020 mencatat Jack Ma sebagai pengendali perusahaan melalui entitas lainnya.

Reutersmelaporkan pada April 2021, Ant sedang menjajaki opsi bagi Ma untuk melepaskan sahamnya di perusahaan dan menyerahkan kendali.

The Wall Street Journalmelaporkan pada Juli tahun lalu, Jack Ma dapat menyerahkan kendali dengan mentransfer sebagian hak suaranya ke pejabat Ant termasuk Chief Executive OfficerEric Jing.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Tedampak Krisis Iklim, Nelayan Nganggur dan Anaknya Putus Sekolah******

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Roesinah membeberkan curhatan para perempuan nelayanyang terdampak krisis iklim. Akibatnya, suami mereka menganggur bahkan anak-anaknya putus sekolah.

Salah satu dampak krisis iklim yang sangat merugikan nelayan adalah banjir rob.

"Perubahan hidup setelah dampak krisis iklim itu anak-anak tidak bisa sekolah karena banjir rob. Kemudian alat tangkap rusak, rumah rusak, perahu rusak. Ini tentu butuh biaya tinggi untuk memperbaikinya," kata Roesinah dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah, mengatakan banjir rob membuat intensitas panen ikan nelayan berkurang. Jika sebelumnya mereka bisa panen ikan tiga kali dalam setahun, setelah banjir rob jadi berkurang menjadi sekali dalam setahun, bahkan kerap gagal panen.

Selain itu, Roesinah menuturkan para istri nelayan itu juga terganggu secara mental dan fisik. Muncul kecemasan, badan gatal-gatal, hingga mengalami keputihan karena tidak adanya air bersih.

Ia menuturkan kondisi lingkungan di kampung pesisir pun kotor. Muncul tumpukan sampah yang bau. Hasil tangkapan juga berkurang yang berpengaruh besar kepada perekonomian nelayan.

"Suami sebagian menganggur, ada juga yang kerja serabutan. Kalau di daerah saya itu ada yang ikut jadi kuli bangunan, ada yang migrasi ke Jakarta dan ke Timur Tengah. Mereka dalam keseharian pendapatan ekonominya semakin melemah, tentu dampaknya besar sekali," tandasnya.

Roesinah juga menegaskan para perempuan nelayan mengalami berbagai kerentanan lain dengan adanya krisis iklim, termasuk terjebak pinjaman ke rentenir.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Harga Bahan Pokok Berangsur Turun Usai Tahun Baru******

Harga sejumlah bahan pokokberangsur turun sepekan setelah tahun baruberlalu meskipun penurunannya sangat tipis. Pertama, daging ayam.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga daging ayam yang pada Senin (2/1) lalu masih bertengger di Rp37.600 per kg, turun jadi Rp36.500 pada Senin (9/10) ini.

Kedua,daging sapi yang harganya turun dari Rp134.250 per kg jadi Rp133.950. Ketiga,telur ayam yang harganya turun dari Rp30.800 menjadi Rp30.550 per kg.

Meskipun demikian, ada juga sejumlah harga bahan pokok yang cenderung naik. Salah satunya, beras yang harganya naik dari Rp12.650 jadi Rp12.700.

Selain beras, kenaikan juga dialami oleh bawang merah dan bawang putih.

Untuk bawang merah, harga naik dari Rp38.900 menjadi Rp39.700 per kg. Sementara itu bawang putih harganya naik dari Rp29 ribu jadi Rp29.250 per kg.

Sementara itu untuk minyak goreng stabil di Rp19.250 per kg dan gula pasir Rp15.050.

[Gambas:Video CNN]