cara dapat uang dari wechat

Master Pedang Samsara

2 Tahun Merger Pelindo, 'Lemak' Pengganggu Logistik Mulai Hancur******

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan upaya pemerintah menggabungkan PT Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu telah membuahkan hasil gemilang.

Keberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik.

Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesiaitu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya.

Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stayatau waktu parkir kapal di pelabuhan.

"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port staybisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya.

Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional pelabuhan.

Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.

Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital.

Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port staydi pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).

Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billingdan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat.

Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.

Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui updatestatus yang dilakukan secara real time.

Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.

Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.

Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay.

Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1.

Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

"Perpendekan port stayartinya shipping linepunya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping linebisa menambah port of calljuga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.

Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs.

Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen.

Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun.

Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan.

"Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misalcost of fund7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.

Kerja Belum Selesai Meski Pengusaha Sudah Senang

Bagaimana menghadapi transformasi

IHSG Menguat ke Atas Level 7.000 Lagi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.011 pada Rabu (20/9). Indeks saham naik 31,35 poin atau plus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,13 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 288 saham menguat, 249 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor cyclical yang naik 1,22 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,66 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,74 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,02 persen.

Namun, bursa saham Eropa serempak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,61 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,33 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

Sedangkan bursa Amerika kompak ditutup merah. Indeks S&P 500 layu 0,22 persen, indeks NYSE turun 0,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Aku bukan Zhong Kui

Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco Citydi tengah konflik warga dengan aparat.

Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara,Senin (18/9).

Menurutnya, gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," Bahlil khawatir.

Di lain sisi, ia menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Menurut Bahlil, keduanya tengah berebut takhta sebagai negara tujuan foreign direct investment(FDI) terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan, termasuk di Rempang Eco City. Namun, ia menyebut jangan sampai investasi ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan FDI terbesar di ASEAN saat ini diraih Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," tutupnya.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

OIKN Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Sebelum 17 Agustus 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengungkapkan uji coba taksi terbangdi Ibu Kota Baru dilakukan sebelum HUT RIKe-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKN Mohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara.

Ali menambahkan terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal. Salah satunya, landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

Ia menambahkan melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang. Menurutnya, ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

"Menurut saya momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN, dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai nilai tambah," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Kemenhub Dukung Kemudahan Berinvestasi Lewat Uji Petik PPB******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Uji petik ini merupakan upaya Kemenhub untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi.

"Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujar Novie.

Menurut Novie, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub.

"Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," ucap Novie.

Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan.

Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.

Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi tujuh K/L termasuk Kemenhub.

Hingga saat ini terdapat delapan sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP).

Kemudian, Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI).

Di sisi lain, agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.

Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.

Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.