visa4d

Tuan dan kegilaan jahat

Nilai Tukar Petani Naik Jadi 117,76 pada Desember 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani(NTP), salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pada Desember 2023 sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini seiring dengan adanya kenaikan pada indeks harga terima petani (It) sebanyak 1,29 persen atau menjadi 139,91.

"Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,29 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Amalia menjelaskan empat komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks harga terima petani nasional adalah gabah, bawang merah, kelapa sawit, dan cabai rawit. Sementara komoditas penyumbang indeks harga bayar petani yang mencapai 118,8p adalah bawang merah, tomat segar, cabai rawit, dan beras.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura naik sebesar 5,51 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 5,90 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau Ib yang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen," lanjut dia.

Ia menambahkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan subsektor hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, tomat, dan cabai merah.

Sementara penurunan NTP terdalam terjadi pada perikanan tangkap yang turun sebanyak 1,02 persen. Penurunan terjadi lantaran indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,61 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen.

Amalia mengatakan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It sub sektor perikanan tangkap adalah ikan tongkol, ikan kembung, udang laut, dan selar.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan secara nasional NTP sepanjang 2023 sebesar 112,46 dengan nilai It sebesar 131,59 dan Ib sebesar 117,01.

"Untuk nilai tukar petani, sebanyak 26 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 2,22 persen. Peningkatan NTP tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi pada subsektor tanaman hortikultura yang naik 20,16 persen," kata Amalia.

"Sementara satu provinsi cenderung stabil dan tujuh provinsi lainnya mengalami penurunan. NTP dengan penurunan terdalam terjadi di Maluku Utara yang turun sebesar 0,88 persen. Penurunan NTP terdalam di Maluku Utara terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 1,73 persen," sambung dia.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).

Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.

"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.

Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.

"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.

Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Kasur Busa di Transmart Banting Harga Mulai Rp500 Ribuan******

Sambut tahun baru dengan mengganti kasur lama di rumah. Beli kasur barunya di Transmart Full Day Sale ya, karena produk kasur lagi banting harga.

Ada kasur busa berkualitas ukuran 100x200 cm harganya mulai Rp500 ribuan aja. Di mana lagi belinya kalau bukan di Transmart!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi, Diskon Seharian di Semua Gerai!

• Royal Foam Grand X 100x200 cm harga sale Rp583.200 dari harga normal Rp1.458.000. Harga berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
• Royal Foam Grand X 100x200 cm harga sale Rp614.000 dari harga normal Rp2.357.000. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Jambi.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm harga sale Rp1.679.200 dari harga normal Rp3.999.000. Harga berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm harga sale Rp1.767.600 dari harga normal Rp5.198.700. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Makassar, Lampung, dan Jambi.

Selain kasur, ada juga ranjang yang diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale, loh. Cek produknya berikut.

• Floyd single metal bed black, harga sale Rp1.119.200 dari harga normal Rp1.999.000. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Floyd single metal bed black, harga sale Rp1.199.200 dari harga normal Rp1.999.000. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Harga ini bisa kamu dapatkan dengan pembelian di Transmart menggunakan All Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Yuk, langsung saja ke Transmart sekarang juga. Sambut tahun 2024 dengan kasur yang baru biar istirahat makin nyaman!

Legenda di zaman modern

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Inflasi Tembus 2,57 Persen pada Januari 2024, Gegara Beras dan Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 2,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada Januari 2024. Secara bulanan, inflasi terealisasi 0,04 persen.

"Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55 pada Januari 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

Amalia merinci penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63 persen. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen.

Berdasarkan wilayah, seluruh provinsi mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,76 persen.

Sebaliknya, inflasi terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,12 persen.

Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kepulauan Riau sebesar 1,21 persen. Di Jawa, inflasi tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 3,02 persen.

Sementara di Sulawesi ada di Gorontalo sebesar 4,04 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara ada di NTB sebesar 2,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Airlangga: Realisasi Dana Peremajaan Sawit Baru Rp1,5 T dari Rp6 T******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan SawitRakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," kata Airlangga saat bertemu petani sawit di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).

Airlangga menyebutkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan per tahun agar direplanting. Sebab dana yang disediakan mencapai Rp6 triliun.

Menurutnya pemerintah sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Dia menyebutkan di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR antara lain Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya direkomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," ungkapnya.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya