gol89

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Mendag Zulhas Berikan Dukungan Penuh untuk Smelter Freeport Gresik******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu saat berkunjung ke Smelter Freeport Gresik. Kedatangan Zulhas untuk meninjau progres pembangunan yang kini sudah mencapai 80 persen.

"Saya sengaja datang untuk melihat Smelter Freeport. Saya bahagia, senang melihat smelter kita yang sudah 80 persen lebih ini berada di Gresik. Segala (dukungan) yang diperlukan, kita berikan. Termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Selain itu, Zulhas juga mengatakan misi pemerintah Indonesia terhadap kepemilihan saham mayoritas Freeport. Terutama setelah belum lama ini pemerintah memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport.

"Secara bertahap dan kita sudah punya saham mayoritas, setelah diperpanjang nanti yang dalam proses kita akan tambah lagi 10 persen kepemilikan Indonesia. Jadi membanggakan. Selamat untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, hubungan Zulhas dengan Freeport sudah berlangsung cukup lama. Ia menceritakan sejak 2004 dirinya menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

"Salah satu yang (dilakukan), memberikan izin tambang bawah tanah di Papua," kisahnya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyambut baik dukungan dari pemerintah. Ia optimistis bahwa smelter ini akan selesai sesuai jadwal dan mulai beroperasi pada Mei 2024.

"Akhir tahun ini targetnya 90 persen kontruksi fisik diharapkan selesai. Selesai sepenuhnya konstruksi fisiknya, dilanjutkan commisioning di awal tahun depan," kata Tony.

"Optimis sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai beroperasi penuh Desember 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ke Gresik ini Zulhas tidak hanya berkunjung ke Smelter Freeport. Namun ia bersama Freeport turut menyerahkan 4.000 paket sembako untuk keluarga Muhammadiyah Gresik dalam rangka Bakti Sosial CSR PT Freeport di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Penyihir Abadi

Mendag Zulhas Berikan Dukungan Penuh untuk Smelter Freeport Gresik******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu saat berkunjung ke Smelter Freeport Gresik. Kedatangan Zulhas untuk meninjau progres pembangunan yang kini sudah mencapai 80 persen.

"Saya sengaja datang untuk melihat Smelter Freeport. Saya bahagia, senang melihat smelter kita yang sudah 80 persen lebih ini berada di Gresik. Segala (dukungan) yang diperlukan, kita berikan. Termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Selain itu, Zulhas juga mengatakan misi pemerintah Indonesia terhadap kepemilihan saham mayoritas Freeport. Terutama setelah belum lama ini pemerintah memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport.

"Secara bertahap dan kita sudah punya saham mayoritas, setelah diperpanjang nanti yang dalam proses kita akan tambah lagi 10 persen kepemilikan Indonesia. Jadi membanggakan. Selamat untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, hubungan Zulhas dengan Freeport sudah berlangsung cukup lama. Ia menceritakan sejak 2004 dirinya menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

"Salah satu yang (dilakukan), memberikan izin tambang bawah tanah di Papua," kisahnya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyambut baik dukungan dari pemerintah. Ia optimistis bahwa smelter ini akan selesai sesuai jadwal dan mulai beroperasi pada Mei 2024.

"Akhir tahun ini targetnya 90 persen kontruksi fisik diharapkan selesai. Selesai sepenuhnya konstruksi fisiknya, dilanjutkan commisioning di awal tahun depan," kata Tony.

"Optimis sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai beroperasi penuh Desember 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ke Gresik ini Zulhas tidak hanya berkunjung ke Smelter Freeport. Namun ia bersama Freeport turut menyerahkan 4.000 paket sembako untuk keluarga Muhammadiyah Gresik dalam rangka Bakti Sosial CSR PT Freeport di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

tanda ukiran

Mentan Ungkap Produksi Beras Terancam Januari 2024******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras pada Januari 2024 bakal terancam karena lahan yang ditanam baru 500 ribu hektare (ha) dari kebutuhan 1 juta ha.

"Ini sudah tanam 500 ribu, itu berbahaya di Januari. Harusnya satu juta baru bisa bernapas," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Senin (13/11).

"Sekarang kering kerontang, ini cuma 500 ribu, separuh dari kebutuhan. Sudah pasti kita kesulitan di Januari," imbuhnya.

"Bulan ini kami kejar sampai pertengahan nanti 1 juta. Artinya Februari nanti aku aman. Tapi Januari yang kita akan panen nanti enggak. Ini cuma 500 ribu," katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan musim tanam mundur karena fenomena El Nino. Biasanya musim tanam mulai Oktober, namun mundur ke November dan Desember.

Ia menjelaskan produksi beras akan terancam pada Januari karena penanaman yang kurang pada Oktober.

"Makanya sekarang kita betul-betul mengejar penanaman. Makanya betul-betul-betul di November dan Desember ini kita genjot untuk penanaman," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya memperkirakan musim panen padi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Karena masa tanam terlambat, Arief kemudian menjelaskan masa panen padi baru akan dimulai pada April, Mei, dan Juni 2024.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh

Penyelamat Pesawat

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh