petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
86 situs slot 953Jutaan kata 931769Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot dapat uang dana》
Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg berlanjut hingga Juni******Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan beras 10 kilogram kepada warga di Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.
“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.
“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ucap Arief.
Dia menyampaikan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.
Bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah," kata Arief.
Bapanas mencatat berdasarkan data per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi Januari mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.
Sementara itu, untuk realisasi Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40 persen dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari mencapai 3.693 ton atau 54,91 persen dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.
“Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras,” kata Arief.
Baca juga: Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bantuan pangan beras di Tanggerang Selatan.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masyarakat karena menyadari bahwa komoditi tersebut di seluruh negara mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, pemerintah bertindak dengan menyalurkan bantuan beras tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tanggerang Selatan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Davnie.
Baca juga: Bapanas sebut Jawa Barat masuk kategori wilayah aman pangan
Baca juga: Kepala Bapanas sebut beras mulai penuhi pasar ritel modern
Beberapa timses manfaatkan layanan kesehatan mental di RSUD Taman Sari******Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat. ANTARA/HO-Pemprov DKI/aa.
Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sadi, dr Ngabila Salama membenarkan sudah ada 12 anggota tim sukses calon legislatif (caleg) yang memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat.
"Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 95, sebanyak 12 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ," kata dr. Ngabila di Jakarta, Selasa.
Ngabila merinci 95 pasien yang memakai layanan konsultasi kesehatan mental itu terdiri atas 4 petugas KPPS, 12 tim sukses caleg, 50 masyarakat umum (ibu rumah tangga, ASN, tidak bekerja, mahasiswa, dan lainnya), dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi termasuk dari daerah.
Ngabila mengatakan program tersebut merupakan kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Puskesmas Taman Sari.
"Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan terutama ditujukan kepada petugas KPPS, caleg, tim sukses, partisan pemilu, dan sebagainya," kata Ngabila.
Lebih lanjut, Ngabila mengatakan pemeriksaan dilakukan menggunakan dua unit alat canggih heart rate variability (HRV) yang sanggup melakukan pemeriksaan selama tiga menit per orang milik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol.
"Interpretasi hasil akan disampaikan langsung oleh psikolog klinis dan psikiater RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol," ujar Ngabila.
Pada keluhan ringan dan terkontrol, ucap Ngabila, akan diberikan perawatan sampai dengan sembuh, yakni sekitar tiga sampai dengan lima hari atau bisa juga lebih cepat.
"Pada gangguan lebih akut dan berat akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan fasilitas lengkap dan fasilitas rawat inap lebih lengkap, seperti RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan RSKD Duren Sawit," jelas Ngabila.
Layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dibuka mulai hari Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB, sesuai jadwal praktik psikiater.
"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Jika ada rujukan BPJS Kesehatan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka kami sediakan layanan gratis," kata dr. Ngabila di Jakarta, Kamis (15/2). Baca juga: Dinkes DKI minta peserta pemilu harus jaga kesehatan fisik dan jiwa Baca juga: Jakpus sediakan faskes jiwa di puskesmas dan RS bagi peserta pemilu Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
PT Semen Padang bantah ada ledakan besar pada "raw mill" Indarung V******Tabung gas nitrogen yang diduga over-pressure dan memercikkan api di pabrik PT Semen Padang pada Selasa siang (20/2/20240. ANTARA/HO-PT Semen Padang/pri.
Yang terjadi adalah ada percikan api sesaat ketika pengisian gas nitrogen ke salah satu tabung akumulator. Diduga ada over-pressure pada tabung, sehingga menimbulkan percikan api
Padang (ANTARA) - PT Semen Padang membantah ada ledakan besar yang terjadi pada raw millatau peralatan untuk menggiling dan mengeringkan bahan mentah semen pada Selasa siang.
"Yang terjadi adalah ada percikan api sesaat ketika pengisian gas nitrogen ke salah satu tabung akumulator. Diduga ada over-pressurepada tabung, sehingga menimbulkan percikan api," kata Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.
Menurutnya, akibat percikan api tersebut ada satu orang pekerja yang luka memar ringan dan empat orang mengalami luka bakar yang telah mendapatkan penanganan medis.
"Tidak ada korban meninggal akibat kejadian tersebut," ujarnya.
Anita menyebut saat ini pihaknya fokus untuk melakukan investigasi penyebab kejadian dan juga penanganan korban.
Baca juga: Ledakan di Indarung V ditangani PT Semen Padang
"PT Semen Padang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Kejadian akan kami jadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang," katanya.
Saat ini operasional pabrik Indarung V PT Semen Padang tetap berjalan normal.
Sebelumnya diinformasikan adanya ledakan di pabrik Indarung V milik PT Semen Padang.
Informasi terkait ledakan tersebut menyebar di media sosial dan memancing spekulasi adanya ledakan besar di pabrik Semen Padang. Namun PT Semen Padang membantah informasi tersebut.
Baca juga: Rumah sakit terima empat korban dugaan ledakan gas di PT Semen Padang
Menkominfo bagikan empat kiat bagi media tetap eksis hadapi tren AI******Arsip foto - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. ANTARA/HO-Kominfo/pri.Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membagikan empat kiat bagi perusahaan-perusahaan media agar tetap eksis di tengah perkembangan tren kecerdasan buatan atau artificial inteligence(AI).
"Pertama, berinovasi dalam proses bisnis agar tetap bersaing. Media harus menggunakan cara baru untuk meningkatkan pelanggan platform dan menarik lebih banyak pelanggan dengan akses premium," kata Budi dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang berlangsung hybriddari Jakarta Utara, Senin.
Lewat acara bertajuk "Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital", Budi mengatakan saat ini media tengah melewati fase ketiga dari disrupsi digital yaitu melewati perkembangan teknologi AI.
Sebagai kiat kedua, Budi mengajak perusahaan media untuk mengadopsi teknologi baru termasuk AI agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang menumbuhkan bisnis dan berkarya dengan lebih optimal.
Menurutnya ada berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan AI sebagai pengelola untuk perusahaan media melakukan diversifikasi saluran baik melalui layanan instant messaging dan video.
"Ketiga, perusahaan media bisa melakukan upskillingkaryawan untuk memiliki kemampuan yang diperlukan menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi," kata Budi.
Dan kiat terakhir, Budi menyarankan agar perusahaan media bisa menghadirkan konten-konten baru mengikuti perkembangan digitalisasi seperti membuat siniar atau podcast.
Menurutnya hal itu dapat memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses karya jurnalistik yang bisa dipercaya informasinya.
Ia optimistis apabila perusahaan media melakukan keempat hal tersebut dengan berkesinambungan maka hadirnya AI sebagai bagian dari disrupsi digital bukan suatu penghalang tapi menjadi peluang untuk media bertumbuh.
Budi kemudian menyebutkan pada data yang dirilis Asosiasi Surat Kabar dan Penerbitan Berita Dunia (WAN-IFRA) yang menyebutkan pendapatan industri pers global bernilai 112,4 miliar dolar AS pada 2021-2022 dan meningkat hingga 13.55 persen menjadi 130,02 miliar AS pada laporan 2022-2023.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media tetap bertumbuh di tengah berlangsungnya disrupsi digital, dan menurut Budi hal itu diharapkan tetap menjaga optimisme media nasional untuk tetap eksis.
"Hal ini saya harapkan dapat membangkitkan nafas optimisme bagi rekan-rekan media semua apalagi tersedia banyak langkah bagi perusahaan-perusahaan pers menghadapi disrupsi teknologi," ujar Budi.
Baca juga: Pakar komunikasi: Pers turut kawal suksesi kepemimpinan
KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.
Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.
"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.
Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.
Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.
Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.
Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Mabes Polri sebut penyebab ledakan di Jatim masih diusut oleh tim******Tangkapan layar- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty
Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut penyebab ledakan di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur (Jatim) masih diusut oleh tim yang dibentuk oleh Kapolda.
"Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jatim," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin.
Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, peristiwa terjadi di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim sekitar pukul 10.19 WIB.
Trunyodo memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. "Sejauh ini yang disampaikan Bapak Kapolda tidak ada korban jiwa," ucapnya.
Baca juga: Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim
Terkait apakah Mabes Polri akan menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jatim dalam mengusut penyebab ledakan, yang diduga terjadi karena kelalaian. Menurut Trunoyudo, tim masih bekerja, dan Polda Jatim dinilai memiliki cukup sumber daya untuk melakukan mengusut kasus tersebut.
"Ya tentu tim masih bekerja, terkait asistensi tentunya hasil dari tim kami yakini di sana ada forensik di Polda Jatim, dan juga ada Brimob. Kami masih menunggu dari tim tersebut, jadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu bersama-sama dari Mabes Polri juga," ujar Trunoyudo.
Sebelumnya diberitakan, terjadi ledakan di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur, di Jalan Gresik Surabaya, Senin, pada pukul 10.19 WIB.
Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto mengatakan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.
"Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana pagi tadi meledak," kata Kapolda.
Tito Karnavian menilai Dirty Vote tidak tempuh dua metode ilmiah******Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menerima cinderamata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun di saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai film dokumenter Dirty Vote tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dianggap hanya sebatas pembentukan opini. Dua metode ilmiah itu menurutnya adalah congruent method(metode kongruen) dan tracing method(metode pelacakan). Adapun nama Tito Karnavian disebut dalam film dokumenter itu saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua. "Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Menurutnya metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat. "Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata dia. Adapun mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa. Dia mengatakan metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan. Menurutnya proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka. Maka dari itu, menurutnya tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan. Dia menjelaskan pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Menurutnya pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat. "Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya. Baca juga: Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu Baca juga: Mendagri jadi "pemilih pemula" harapkan Pemilu persatukan bangsa Baca juga: Mendagri tekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini
OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Imamatul SilfiaJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.
“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.
Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.
Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.
Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.
Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).
Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.
Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.
Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.
Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.
Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.
Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.
Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif
Apple akan didenda Rp8,4 Triliun berdasarkan UU Antimonopoli Eropa******Ilustrasi - Logo kebijakan Apple. ANTARA/apple.comJakarta (ANTARA) - Apple dilaporkan harus membayar sekitar 500 juta Euro (539 juta dolar AS) atau sekitar Rp8,4 Triliun di Uni Eropa karena dianggap menghambat persaingan melalui Apple Music di ponsel iPhone.
Laporan Financial Times yang dikutip The Verge pada Minggu (18/2) menyebutkan bahwa denda tersebut terjadi setelah regulator di Brussels, Belgia menyelidiki keluhan Spotify bahwa Apple mencegah aplikasi memberi tahu pengguna tentang alternatif yang lebih murah dibandingkan layanan musik Apple.
Masalah ini disebabkan oleh upaya Apple untuk menjaga aplikasi dan pengguna tetap terkurung dalam sistem pembayaran App Store-nya.
Baca juga: Mantan karyawan Apple terbukti bersalah denda hingga Rp2,2 miliar
Sebelumnya, Spotify mengeluh pada tahun 2019 bahwa kebijakan Apple telah meredam persaingan Apple Music dengan aplikasi lainnya misalnya Spotify, sehingga penyelidikan UE dimulai pada tahun berikutnya.
UE mengurangi keberatannya dengan menentang penolakan Apple untuk mengizinkan pengembang menautkan pendaftaran berlangganan mereka sendiri ke dalam aplikasi mereka.
Hal ini juga merupakan kebijakan yang diubah Apple pada tahun 2022 menyusul tekanan peraturan di Jepang.
Denda sekitar 5 juta dolar AS mungkin terdengar besar, namun denda yang jauh lebih besar, yaitu hampir 40 miliar dolar AS, atau 10 persen dari omzet global tahunan Apple akan dikenakan ketika UE memperbarui keberatannya tahun lalu.
Baca juga: Apple dilaporkan membayar denda sebesar Rp213 miliar kepada Rusia
Apple didakwa lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2020, tetapi otoritas Prancis menurunkannya menjadi sekitar 366 juta dolar AS setelah perusahaan tersebut mengajukan banding.
Perwakilan Apple, Emma Wilson mengatakan kepada The Verge melalui email bahwa perusahaan tersebut tidak mengomentari spekulasi.
Secara terpisah, Juru bicara Apple Hannah Smith mengatakan bahwa perusahaan berharap Komisi Uni Eropa akan berhenti mengejar kasus tersebut. Menurut Smith, kasus ini tidak ada gunanya.
Sementara itu, Juru bicara Komisi Eropa Lea Zuber menolak berkomentar.
Sedangkan Spotify tidak merespons pada saat berita ini dimuat.
Baca juga: Rusia denda Apple sebesar Rp184 miliar karena langgar UU antimonopoli
《slot dapat uang dana》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dewislotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot dapat uang dana》bab terbaru。