cara pinjam uang di bank bri tanpa jaminan

Sekilas tentang melampaui

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Jangan Ketinggalan Ya, Transmart Full Day Sale Cuma Hari Ini!******

Para pemburu diskon, jangan sampai ketinggalan ya dengan Transmart Full Day Sale 'Liburan Meriah Promo Murah'.

Soalnya, promo ini cuma berlangsung pada hari ini, Sabtu (24/6) mulai jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cuma Transmart Tempat Belanja yang Ngasih Diskon Gede di Tanggal Tua

Begitu juga dengan diskon tambahan sebesar 20 persen untuk para pengguna Allo Prime, Allo Paylater serta kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Belum punya Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega? Eitstenang aja!

Aplikasi Allo Bank bisa tinggal diunduh aja di App Store atau Google Play Store. Lalu, buat akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Setelah itu, isi saldo dan langsung bisa dipakai untuk pembayaran transaksi di Transmart Full Day Sale.

Sementara kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, tinggal ajukan aja secara instan di toko Transmart Cibubur dan Central Park. Prosesnya dijamin cepat dan langsung bisa dipakai.

Nah, tunggu apalagi? Buruan ke Transmart Full Day Sale dan buru diskon sampai 50 persen plus 20 persennya. Cuma hari ini loh!

istri yang penyayang

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Harga Cabai Naik 23 Persen Jelang Iduladha, Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabaiterpantau naik gila-gilaan jelang Hari Raya Iduladha pada Kamis (29/6) mendatang. Harga cabai rawit merah bahkan melonjak 23 persen menjadi Rp50 ribu per kg.

Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran per Senin (26/6) ini naik drastis 23,25 persen alias Rp9.440. Jika kemarin cabai masih dibanderol Rp40.600 per kg, kini sudah tembus Rp50.040 per kg.

Tak jauh beda, harga cabai merah keriting juga naik 18,65 persen menjadi Rp42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp6.720.

Kenaikan harga cabai ini sudah terlihat sejak sepekan lalu. Mulanya, harga cabai rawit merah pada Senin (19/6) hanya sebesar Rp40.820 per kg, sebelum bengkak ke Rp50.040 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting pada awal pekan lalu masih dijual Rp34.340 per kg. Kemudian, perlahan naik ke Rp35 ribu per kg, Rp36 ribu per kg, hingga hari ini harganya menyentuh Rp42.750 per kg.

Senada, harga cabai di pasar Jakarta juga tercatat naik. Berdasarkan data Harga Pangan Jakarta, cabai merah besar terpantau naik Rp53 dari Rp46.825 per kg menjadi Rp46.878 per kg.

Cabai merah keriting juga naik Rp912 hari ini. Kemarin, cabai jenis ini masih dibanderol Rp37.683 per kg sebelum harganya melesat menjadi Rp38.595 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah tercatat naik Rp289 dari Rp44.830 per kg menjadi Rp45.119 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Luhut soal Peluang Impor KRL Baru Jepang Tiba Tahun Ini: Enggak Bisa!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan impor tiga trainset kereta commuter line (KRL) baru dari Jepang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Menurut Luhut, proses impor itu masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Untuk menyiasatinya kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Ia juga menyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi KRL.

"Jadi yang kami lakukan membangun sendiri dalam negeri, Jadi kira-kira ada Rp9,3 triliun," kata Luhut.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengimpor tigatrainsetKRL untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata dia.

Luhut mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menilai ketidakpastian pengadaan KRL itu membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip Detik, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus berhenti beroperasi. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Dorong Produsen AMDK Kurangi Sampah, Asparminas Gelar Coaching Clinic******

Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengurangan sampah dengan mengadakan acara Sosialisasi dan Coaching Clinic mengenai implementasi Peraturan Menteri LHK No P75/2019 (P75). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar aktif dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Indonesia.

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, acara ini dihadiri oleh lebih dari 30 peserta, baik secara langsung di kantor KLHK RI maupun secara daring.

Acara coaching clinicdimulai dengan sambutan dari Direktur Penanganan Sampah KLHK, Vinda Damayanti Ansjar. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Asparminas dan anggotanya yang telah berkomitmen dan terus berupaya mematuhi kewajiban pengurangan sampah.

Selain itu, Johan berharap KLHK dapat menyediakan insentif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan pengurangan sampah dengan lebih cepat. Dia juga menegaskan bahwa Asparminas akan bekerja sama dengan mitra seperti bank sampah, pelapak, asosiasi daur ulang, dan pihak lainnya dalam melaksanakan peta jalan pengurangan sampah.

"Asparminas ke depannya akan terus melakukan upaya edukasi kepada anggota, seperti menuju zero emission, melestarikan sumber daya air, dan menerapkan energi baru terbarukan dalam produksi. Asparminas siap menjadi pionir dalam memajukan industri air minum kemasan," imbuhnya.

Asparminas juga berkomitmen untuk mendorong anggotanya agar menerapkan keberlanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya air dan bertanggung jawab terhadap sampah kemasannya.

Dalam sesi diskusi, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, Agnes Swastika Ningrum, bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Rifky Ilhami, menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri LHK Nomor P75/2019.

Mereka menekankan pentingnya komitmen dari para produsen dalam mengurangi timbunan sampah dan menyoroti target nasional maupun daerah yang ditetapkan sebesar 30 persen dari total sampah pada 2029.

Rifky juga menjelaskan target tersebut merujuk pada pengurangan sampah jenis kertas, logam, kaca, dan plastik. Dalam mencapai target ini, Kementerian LHK, khususnya Ditjen PSLB3, menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sesi berlanjut dengan mentorisasi dari KLHK kepada anggota Asparminas dalam penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah. Peserta aktif dan antusias dalam menyusun peta jalan sampah.

Sebagai puncak dari kegiatan sosialisasi dan coaching clinicini, Asparminas berhasil memotivasi 8 dari total 30 peserta yang berpartisipasi untuk menyerahkan dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pihak KLHK.

Melalui coaching clinicini, peserta diharapkan dapat mengambil langkah nyata dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dengan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan.