link slot kakek zeus

Naga Akhir

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Gaji Tahunan CEO Apple Tim Cook Anjlok Puluhan Juta Dollar******

CEO AppleTim Cook menerima pemotongan gajisecara signifikan dalam tahun fiskal terakhir atas arahan pemegang saham dan rekomendasi dari Cook sendiri.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, kompensasi tahunan Cook sempat mencapai angka 99,4 juta USD pada tahun fiskal 2022 sebelum anjlok puluhan juta dollar hingga 63,2 juta USD dalam tahun fiskal terakhir.

Dalam tahun fiskal terakhir, Cook menerima gaji pokok sebesar 3 juta USD, sementara ia menerima 47 USD dari pendapatan saham.

Jika kompensasi tahun 2022 milik Cook dirinci, Ia mendapat gaji pokok sebesar 3 juta USD, 83 juta USD pendapatan dari saham, 12 juta USD kompensasi non equitas, dan 1,4 juta USD kompensasi lainnya.

Di sisi lain, Apple juga mengumumkan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45 Al Gore yang telah menjadi dewan pengarah di Apple sejak 2003 akan pensiun dalam pertemuaan pemilik saham terdekat.

Selain Al Gore, James Bell yang merupakan pengarah di Apple akan pensiun. Perusahaan teknologi itu bakal menunjuk mantan CEO Aero Space Corporation, Wanda Austin sebagai anggota dewan pengarah baru.

Archon misterius

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

999 kali sistem pelatihan

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]