sultanslot365 524Jutaan kata 453576Orang-orang telah membaca serialisasi
《online 123 slot》
Direktur Keuangan Mundur, Saham Disney Turun******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Keuangan (Chief Financial Officer/ CFO) Disney Christine McCarthy mundur dari jabatannya setelah 23 tahun menjadi bagian perusahaan. Selain itu, ia juga mengajukan cuti.
Berdasarkan CNN, Jumat (16/6), perusahaan segera menunjuk Executive Vice President dan CFO of Disney Parks, Experiences and Products Kevin Lansberry sebagai pejabat interim menggantikan McCarthy.
"Christine McCarthy adalah salah satu eksekutif keuangan yang paling dikagumi di Amerika, dan pengaruhnya terhadap The Walt Disney Company selama 23 tahun layanan khusus tidak dapat dilebih-lebihkan," kata CEO Disney Bob Iger dalam sebuah pernyataan.
Setelah mundur dari jabatannya dan di masa cutinya, ia akan menjabat sebagai penasihat strategis untuk membantu memilih penerusnya.
"Meskipun saya meninggalkan peran CFO, saya berharap dapat membantu transisi dan akan selalu mendukung kesuksesan keluarga besar Disney," kata McCarthy dalam sebuah pernyataan.
Saham Disney langsung turun setelah pengumuman kepergian McCarthy disampaikan perusahaan pada Kamis lalu. Tercatat, saham Disney kemarin anjlok ke US,94 setelah sehari sebelumnya sempat menyentuh US,3.
Sementara, pejabat intern yang menggantikan, yakni Lansberry telah menjabat sebagai CFO of Disney Parks, Experiences and Products sejak 2017. Pada 2018, perannya diperluas hingga mencakup produk konsumen.
Lansberry mengawasi pengelolaan keuangan properti Disney yang paling terkenal, termasuk taman hiburan domestik dan internasionalnya. Dia telah berada di perusahaan selama lebih dari 30 tahun.
Kepergian McCarthy bukanlah perombakan C-suite besar pertama raksasa media itu dalam 12 bulan terakhir: Pada November, Bob Iger diangkat kembali sebagai CEO Disney, setelah awalnya meninggalkan peran tersebut pada 2020.
[Gambas:Video CNN]
Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******Jakarta, CNN Indonesia--
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Label:sukatogelonline、daftar slot gacor hari ini、cicilan blibli
Terkait:qqalfaslot、pinjaman online 10 juta langsung cair、bunga akulaku、mpo7788 rtp、slot gacor untuk pemula、cara dapat uang dari shutterstock、obcbet、situs slot yang paling gacor hari ini、kamustoto、togel semua negara
bab terbaru:slot terpercaya dan terbesar(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《online 123 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs judi online24jam terpercaya 2022Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《online 123 slot》bab terbaru。