Artis pakaian wanita

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Makam Peri

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Agen Ratu: Selir Backgammon

Profil Capres Ganjar Pranowo, Dulu Namanya Sungkowo******

Capres Ganjar yang profilnya banyak dicari orang ini dulunya melakukan berbagai cara untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Selepas ayahnya pensiun dari kepolisian, pria berambut putih itu menjual bensin secara eceran.

Tekanan perekonomian juga turut ia rasakan ketika berkuliah. Pria yang memiliki jargon Tuanku Rakyatini pernah menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada periode 1987-1995. Tetapi, masa kuliahnya tidak berjalan mulus karena pernah dua kali cuti.

Dia menyebut waktu itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya kuliah. Hal inilah yang membuatnya terlambat lulus dari UGM. Meski demikian, Ganjar tetap bersemangat untuk melanjutkan studi di jurusan hukum hingga lulus pada 1995 silam.

Setelah lulus, pria kelahiran Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah itu pun sempat bekerja di beberapa perusahaan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia. Di tengah kesibukan meniti karier, Ganjar meminang kekasihnya, Siti Atiqoh Supriyanti, hingga kini memiliki seorang anak bernama Alam Ganjar.

Dari Marhaenisme, Menuju Ruang Politik

Sejak muda, Ganjar Pranowo yang kini profilnya dikenal sebagai capres 2024 telah berkenalan dengan dunia politik. Lulusan Sarjana Hukum ini pernah mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sewaktu berkuliah di UGM Jogja.

Di dalamnya ia terpengaruh oleh ajaran Marhaenisme bentukan Presiden Soekarno. Dia juga memiliki kekaguman pada Bapak Proklamator itu yang menuntunnya menjadi simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 1996.

Merasa tak cukup menjadi kader, ia pun ikut dalam pusaran arus pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai berlambang banteng pada 2004. Meski tidak lolos, Ganjar tetap duduk di kursi anggota legislatif saat menggantikan kawan partainya Jakob Tobing yang bertolak ke Korea Selatan.

Sembari menempuh pendidikan S2, Ganjar kembali menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2013. Pada 2013, Ganjar didukung PDIP mengukuhkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, atau 10 tahun lamanya.

Selama masa jabatannya, pria kelahiran 1968 itu beberapa kali tersandung masalah. Mulai dari dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung, korupsi e-KTP, hingga konflik dengan masyarakat Wadas dalam pembangunan Bendungan Bener.

Ganjar Pranowo yang profilnya kini tercatat sebagai capres 2024 juga pernah bersuara lantang menolak kedatangan tim sepakbola nasional Israel pada 2023 lalu yang berakibat pada batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Meski begitu, Ganjar tetap menorehkan sejumlah prestasi. Pria yang belakangan ikut bersaing menjadi orang nomor satu di Indonesia itu telah mengukir sejumlah prestasi ketika menjadi Gubernur Jateng periode 2013-2018 hingga 2018-2023:

• Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP)
• Program Kesejahteraan “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” atau 5ng
• Mendukung petani lewat Program Kartu Tani
• Lapak Ganjar
• Mendorong kolaborasi lewat Sadulur Pitu

Demikianlah beberapa prestasi pria yang ramai dipanggil el chudai di media sosial. Sebagai pejabat publik, sosok Ganjar memang belum sempurna. Akan tetapi ia tetap memberanikan diri dalam maju sebagai capres 2024 dengan cita-cita luhur membuat kondisi Indonesia semakin maju dan lebih baik. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Legenda tangan dan mata

Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies saat Debat, Hasto Sebut Salah Alamat******

Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.

Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.

“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.

Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.

Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.

Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”