melati188 rtp

Tidak beruntung di laut

Muhammadiyah Bangun Hotel Tanpa Utang Sebagai Pesan untuk Bangsa******

Muhammadiyah sukses membangun hoteltanpa utangke bank.

Hotel itu bernama SM Tower and Convention. Hotel yang menelan dana Rp50 miliar itu resmi dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beberapa waktu lalu.

Haedar mengatakan hotel pertama yang dimiliki oleh perusahaan media ini dibangun secara mandiri dan swakelola.

Haedar mengatakan kemandirian dilakukan bukan sebagai bentuk anti kolaborasi atau kerja sama, melainkan sebagai pesan untuk bangsa.

"Bahwa investasi kekuatan dari luar itu ok, tapi harus di atas kepentingan bangsa dan negara dan harus terus meningkatkan, mengoptimalkan kemampuan kemandirian bangsa. Dari jadi konsep Berdikarinya Bung Karno, itu harus kita wujudkan dalam praktiknya." Ungkapnya.

Setelah meresmikan pembukaan SM Tower and Convention, Haedar berharap dan mendorong supaya Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang memberi hajat dan maslahat hidup publik.

Ia berharap kehadiran SM Tower and Convention bisa menjadi wadah bagi anak bangsa untuk mengembangkan diri, serta ikhtiar untuk memberi maslahat bagi orang banyak.

"Di periode ini memang kita fokus pada pengembangan pada bisnis dan ekonomi, doakan Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang bisa memberi maslahat pada hajat hidup publik." Ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dongeng dunia yang berbeda

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Tabrakan KA Brantas, KAI Minta Maaf Perjalanan Kereta Api Terganggu******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta api akibat temperan antara KA 112 Brantas relasi Pasar Senen-Blitar dengan truk tronton pada JPL 6 Km 1+523 petak jalan Jerakah-Semarang Poncol.

"Kami atas nama Manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat adanya kejadian ini," ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko, dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

Ixfan mengatakan akibat kejadian tersebut Lokomotif KA Brantas kebakaran dan dua jalur KA pada petak Jerakah - Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui.

Untuk rangkaian kereta eksekutif 2 ke belakang, sudah berhasil diamankan dan ditarik mundur menuju Stasiun Jerakah.

KA 112 Brantas membawa 4 kereta kelas eksekutif, 6 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta pembangkit.

Lihat Juga : Luhut kepada AS: Yang Kami Larang Hanya Ekspor Bijih Nikel

Untuk kondisi masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat, serta para penumpang tidak ada yang terluka.

Untuk perjalanan KA, Ixfan mengatakan sampai saat ini ada 6 perjalanan KA Penumpang yang terlambat yaitu KA 112 Brantas, KA 178 Kamandaka, KA 199F Kaligung, KA 111 Brantas, KA 129 Gumarang, KA 220 Kertajaya.

Adapun KAI saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk normalisasi di jalur kereta api agar perjalanan KA kembali normal.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakalimportiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainsetbekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tigatrainsetbaru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset?Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation(PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama,besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua,PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainsetuntuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Risiko Ditanggung Penumpang