petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola slot 123

link slot yang sering menang 245Jutaan kata 92768Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola slot 123》

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sesar aktif picu gempa M5,4 di wilayah Ulubongka, Tojo Una******

Sesar aktif picu gempa M5,4 di wilayah Ulubongka, Tojo Una-una
Pusat gempa berkekuatan magnitudo 5,4 berada di darat 9 km BaratDaya Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. (ANTARA/BMKG)
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan sesar aktif lokal memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 di wilayah Ulubongka, Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, Jumat.

"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya sesar aktif lokal," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar-turun (oblique normal fault).

Ia mengemukakan gempa yang terjadi pada pukul 00.36.18 WIB itu memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1 terletak pada koordinat 1,11 lintang selatan dan 121,54 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Ulubongka, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah pada kedalaman 37 km.

Baca juga: BMKG: Gempa M5,4 guncang wilayah barat daya Tojo Una-una, Sulteng

Ia mengatakan gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tojo Una-una dan Poso dengan skala intensitas III-IV MMI (modified mercally intensity), artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu.

Ia menyebutkan hingga pukul 01.05 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan ada tiga gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4,7.

Ia mengimbau masyarakat agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca juga: Gempa bumi magnitudo 5 guncang Jailolo, Maluku Utara
Baca juga: PVMBG rekam sebanyak 27 kali gempa embusan Karangetang-Sulut
Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami peningkatan kegempaan
​​​​​​

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti******

Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti
Arsip foto - Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:aplikasi belanja online paylater

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
dewa787
gacor hari ini slot
mpogacir
web judi slot online
situs win
lambo77
pola gacor sweet bonanza 2023
millenium 88 slot
cicilan akulaku hp
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs judi bola parlay terpercaya
Bab 2 master sgp rabu jp paus
Bab 3 otan4d
Bab 4 pondok777slot
Bab 5 situs slot yang gacor hari ini
Bab 6 link gampang jp
Bab 7 sgp paito
Bab 8 sukaspin
Bab 9 mega888
Bab 10 gbo007 slot
Bab 11 cara ngasilin uang dari hp
Bab 12 bo slot yang gacor
Bab 13 togelmacau
Bab 14 seribu mimpi 08
Bab 15 gacor4d
Bab 16 pinjol resmi ojk limit besar
Bab 17 togel 88
Bab 18 situs slot dan rtp
Bab 19 erek2 48
Bab 20 10000 tafsir mimpi 2d abjad lengkap
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8312bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Mall League of Legends dari Dunia Lain

cara dapat duit secara online
Pemkab Pasaman Barat pastikan stok beras tersedia jelang Ramadhan
Pemkab Pasaman Barat saat mengadakan gelar pangan murah beras jelang Ramadhan. Pemkab setempat pastikan stok beras di daerah itu mencukupi saat ini. ANTARA/Altas Maulana
Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton
Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyatakan stok pangan beras tersedia menjelang Ramadhan 1445 Hijriah. "Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Ekadiana Oktavia di Simpang Empat, Senin. Selain itu, katanya bantuan pangan ke Pasaman Barat juga ada sebanyak 321 ton per bulan. Serta cadangan pangan Pemkab Pasaman Barat sekitar 46 ton di Bulog. Menurut dia, stok beras pangan pemerintah dapat digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kekeringan, gagal panen, kebakaran, atau kenaikan harga yang signifikan. "Jika terjadi kejadian seperti itu, kita dapat meminta bantuan dari Bulog untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat. Stok ini masih tersedia hingga saat ini," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa selain untuk keperluan darurat, pemerintah daerah juga mengadakan program pangan murah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang wajar. Pemerintah juga secara rutin memantau harga pangan lainnya di semua pasar yang ada di 11 kecamatan untuk memastikan stabilitas harga. "Jika harga pangan melonjak, kami akan menggelar program pangan murah untuk membantu masyarakat sehingga pedagang tidak dapat seenaknya menaikkan harga," katanya. Pihaknya juga telah melakukan gelar pangan murah di sejumlah nagari atau desa dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pihaknya menyediakan beras sebanyak 3 ton atau 600 karung kemasan 5 kilogram per nagari dengan harga Rp57.500 per karung atau Rp11.500 per kilogram. Ia berharap dengan tersedianya beras SPHP ini dapat meringankan beban masyarakat Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama beras. Baca juga: Pemkab Pasaman Barat catat stok beras mencukupi di awal tahun

Baca juga: Pemkab Pasaman Barat sebut ketersediaan beras capai 1.842 ton

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kode Seni Bela Diri Samsara

situs slot online gacor hari ini
Puan Maharani harapkan debat cawapres tampilkan visi misi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani (kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Koperasi Setia Budi Wanita (SBW), di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Vicki Febrianto.
"InsyaAllah debat cawapres akan berjalan baik, lancar, semua cawapres akan bisa berbicara atau memperlihatkan visi dan misinya secara baik,"
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengharapkan pelaksanaan debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bisa menampilkan visi dan misi masing-masing calon.

Dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, Puan mengatakan bahwa pelaksanaan debat yang menghadirkan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md tersebut bisa berjalan lancar.

"InsyaAllah debat cawapres akan berjalan baik, lancar, semua cawapres akan bisa berbicara atau memperlihatkan visi dan misinya secara baik," kata Puan.

Puan menambahkan, pelaksanaan debat yang akan mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria dan masyarakat adat tersebut bisa berjalan seru sehingga masyarakat bisa melihat kemampuan masing-masing cawapres.

"Semoga besok debatnya berjalan seru, sehingga rakyat bisa melihat (kemampuan masing-masing cawapres)," tambahnya.

Sebagai informasi, dalam debat yang akan dilaksanakan pada Minggu (21/1) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan akan menghadirkan 11 panelis dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli pada bidang transisi energi, lingkungan, agraria hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Sebanyak 11 orang panelis tersebut, mulai menjalani karantina pada 19 Januari 2024 untuk mempersiapkan pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Saya Vardy

erek erek berenang 2d
PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat diwawancara soal kenaikan pajak spa di Denpasar, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

penyelamatan ekstrem

pajaktoto
Polri sebut kasus Connie Bakrie masih tahap klarifikasi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Rosan Perkasa Roeslani terhadap Connie Rahakundini Bakrie masih berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kami pastikan proses ini pada tahap klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi oleh Direktorat Siber," kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini

Connie dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946.

Secara terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya pada Senin (12/2).

Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.

"Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Otto menegaskan laporan tersebut dilayangkan Rosan atas nama pribadi bukan sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat: Connie Rahakundini bongkar mafia alutsista melalui parpol

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah perangkat lunak antivirus

juragan 99
Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Muhaimin Iskandar (kiri) dan Mahfud MD saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 itu mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belongingdi kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

“Intinya, di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belongingdari masyarakat desa,” kata Gibran saat merespons jawaban calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ketika segmen ketiga debat keempat KPU RI di JCC, Jakarta, Minggu.

Adapun Muhaimin mendapat pertanyaan dari panelis terkait kebijakan dan strategi yang dilakukan agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desa. Gibran pun turut mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan tersebut.

Lebih lanjut, pasangan Prabowo Subianto itu mencontohkan desa wisata di Mojokerto, Jawa TImur.

“Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi,” ujarnya.

Menurut dia, dewa wisata tersebut adalah contoh dari bagaimana rasa kepemilikan terbangun antarmasyarakat.

“Jadi, ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengenprogram-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain,” katanya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Mahfud: KPK ungkap banyak aparat bekingi mafia tambang ilegal
Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
 

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

nekoslot
Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan). ANTARA/Xinhua/pri.
Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024