paito venice lottery

Ambisi Rhodes

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Menkop UKM Nilai Project S TikTok Ancam UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menilai Project S TikTok Shop mengancam usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.

Mulanya, Teten mengatakan 21 juta UMKM lokal sudah bergabung di marketplace. Namun, kata dia, sebagian barang yang dijual itu impor.

Ia menyebut hal itu karena daya saing produk UMKM lemah, salah satunya dari segi kualitas. Selain itu, ada pula produk yang belum tersedia di pasar lokal.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

Menurut Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commerce di dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce.

Saat ini, Teten menjelaskan perdagangan online saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Teten mengatakan regulasi itu hanya mencakup perdagangan di e-commerce, bukan socio commerce.

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdangan Zulkifli Hasan untuk merevisi permendag tersebut karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan, yakni pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelalui e-commerce untuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

"Ini kan enggak fair,karena kalau misalnya produk UMKM kalau mau jualan, dia harus dapat izin BPOM izin edarnya, sertifikasi halal dan sebagainya, bayar pajak di sini dan sebagainya. Sementara mereka langsung dari luar negeri dengan ritel online bisa langsung jualan, itu kan enggak bener. Karena itu, kami minta setop," kata Teten.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Minta proteksi UMKM

Usulan keduayang disampaikan Teten adalah untuk memproteksi UMKM. Sebab, kata dia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Teten menyebut sebanyak 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh UMKM.

Menurut Teten, apabila Indonesia ingin jadi negara maju dengan pendapatan 12 juta dolar di 2045, maka 97 persen pekerja di bidang mikro, sektor informal harus dilindungi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan supaya produk dari luar yang dijual di e-commerceitu minimum harganya yang 100 dolar lah. Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," tutur dia.

Lebih lanjut, Teten juga menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh menteri, agar, baik kebijakan investasi, belanja pemerintah, termasuk juga kita mengedukasi kepada masyarakat supaya membeli produk dalam negeri.

Terlebih, jelas dia, kalau produk tersebut sudah bisa dibuat oleh masyarakat Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Pembangunan LRT di Bali Fokus di Tiga Titik, Panjang Rute 9,4 Km******

Gubernur BaliI Wayan Koster mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan moda lintas raya terpadu (LRT) di tiga titik dengan panjang rute 9,4 kilometer.

Ia menyampaikan nantinya transportasi LRT akan dibangun di Bandara Ngurah Rai ke sentral parkir Kuta dan Seminyak.

Menurutnya, lokasi itu merupakan daerah yang padat wisatawan, sehingga biasa menimbulkan kemacetan.

"Ini memang daerah-daerah wisata yang sangat padat yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi yang konvensional, yang tiga titik itu 9,4 kilometer," ucapnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal berbagi pengalaman dan masukan kepada Pemprov Bali.

"Melalui MRT LRT kan kita punya pengalaman-pengalaman, memberikan masukan-masukan konsep secara teknis maupun secara perizinan dan lain-lain," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjabarkan lingkup kerja sama yang antara dua pemprov.

Lingkup kerja sama di antaranya pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.

"Melalui kesepakatan bersama ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

PT Pos Akui Sewakan Aset Negara Jadi Minimarket Hingga Kos Elite******

PT Pos Indonesia (Persero) mengakui beberapa aset perusahaan disewakan menjadi minimarket hingga kos-kosan elite seharga Rp4 juta per bulan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino mencecar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi soal penggunaan aset perusahaan.

"Lokasi-lokasi strategis Kantor Pos, semua lokasinya strategis, banyak dipakai untuk minimarket dan ini strategi yang tidak tepat," kritik Harris di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Merespons kritikan DPR, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, ia menyebut ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.

"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," aku Faizal.

"Ada juga kos-kosan premium, Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi," sambungnya.

Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.

Ia mencontohkan untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.

"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract(menarik) anak muda," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Kemendag Buka Suara soal Impor Beras dan Potensi Subsidi Jagung******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal impor beras yang dilakukan pemerintah pada 2023 hingga kenaikan harga telur ayam dalam beberapa waktu terakhir.  

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan impor beras tahun ini dilakukan untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Isy menyebut CBP akan digunakan untuk intervensi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasar.

"Hingga saat ini, impor beras dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi produksi beras di dalam negeri," kata Isy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/7).

Isy menjelaskan berdasarkan Neraca Pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional, jumlah ketersediaan beras pada 2023 diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasokan beras dari beberapa wilayah di dalam negeri berasal dari hasil produksi pada musim panen yang terjadi dua kali dalam setahun.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Mulai Landai Tapi Cabai Tetap Mahal

Pada tahun ini, Bulog diketahui mendapat tugas mengimpor 2 juta ton beras yang akan digunakan untuk intervensi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Di sisi lain, Kemendag juga merespons kenaikan harga telur dan daging ayam beberapa waktu terakhir. Isy menyebut salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah dengan memberikan subsidi jagung yang merupakan pakan ayam.

Lihat Juga : Kemendag Siapkan Subsidi Jagung Imbas Harga Pakan Ayam Melonjak

Langkah tersebut, kata Isy, mungkin bisa dilakukan kembali untuk stabilisasi harga daging dan telur ayam. Namun, diperlukan pertimbangan dari segala aspek dan diputuskan bersama melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Saat ini, mengingat kewenangan stabilisasi harga telah beralih ke Bapanas, Kemendag terus berkoordinasi dengan Bapanas untuk finalisasi mekanisme pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung baik melalui mekanisme penugasan pengadaan maupun melalui penguatan Cadangan Jagung Pemerintah sebagai instrumen untuk stabilisasi harga sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022," kata Isy.