angka jitu ikan

situs slot 909 423Jutaan kata 86108Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka jitu ikan》

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Polisi kerahkan 220 personel jaga 64 vihara di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 220 personel untuk menjaga perayaan Imlek 2575 tahun 2024 di 64 vihara di Jakarta Barat pada Sabtu.

Penjagaan di antaranya dilakukan di Vihara Dharma Bakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio yang berada di kawasan Glodok, Taman Sari.

“Kami mengerahkan 220 personel untuk mengamankan kurang lebih 64 vihara atau Klenteng di Jakarta Barat yang melaksanakan perayaan tahun baru Imlek 2024 ini," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi M Syahduddi saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kepolisian bersama TNI di Jakarta Barat (Jakbar) telah meninjau perayaan Imlek beberapa vihara di wilayah tersebut. "Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban perayaan tahun baru Imlek di wilayah," kata Syahduddi.

Dalam kunjungan tersebut, polisi meminta tokoh agama yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Vihara Dharma Bhakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan perayaan Imlek wilayah setempat.

"Perlu sinergi dengan masyarakat agar perayaan Imlek dapat berjalan dengan tertib dan aman," kata dia.
Baca juga: Vihara Dharma Bakti dipadati pengunjung pada Hari Raya Imlek
Baca juga: Barongsai dan pohon angpao di Stasiun Pasar Senen meriahkan Imlek 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Label：wahidtoto、bahasa slot88、nusasloto

Terkait：slot online deposit 5000、game judi terbaru、situs slot koko、situs slot pragmatic tergacor、macan33 slot、selain kredivo、new member bonus online casino、slot gacor zeus x500、togel 33、situs judi baru

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gacor max slot login（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

link situs gacor hari ini

sakura303

pinjaman online yang aman dan terdaftar di ojk

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Penginapan Tiantian Perkotaan

pinjaman online seperti akulaku

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Penciptaan Bintang

sgp slot via ip

Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial, yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Sementara itu, anggota dan juru bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan pihaknya juga sedang mendalami kebenaran video tersebut.

Saat ditanya jumlah surat suara via pos yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke penerima dan yang sudah dikirimkan kembali oleh pemilih ke PPLN, Puji mengaku belum bisa memberikan informasi terbaru.

PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Baca juga: Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur
Baca juga: WNI di Semenanjung Malaysia mulai kembalikan surat suara lewat pos

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Raja Iblis Abadi

erigo4d

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pedang Teratai Hijau

cara belanja kredit di akulaku

Empat langkah proaktif lindungi data pribadi di ponsel******

Jakarta (ANTARA) - Pada era serba internet ketika data terus dikumpulkan dan dianalisis, maka risiko pelanggaran data, pelanggaran privasi sampai pencurian data menjadi lebih besar dibandingkan zaman sebelumnya.

Setiap negara memiliki aturan tentang keamanan siber, ada kalanya aplikasi tertentu dibatasi di sebuah negara meskipun ia populer di negara lain. Tapi, tidak semua orang mau berhenti menggunakan sebuah aplikasi, mereka mencari cara alternatif misalnya menggunakan aplikasi pengganti atau bahkan yang tidak resmi.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, membagikan empat langkah proaktif untuk melindungi data pribadi, terutama di ponsel.

Baca juga: Aftech sebut pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber

Baca juga: Perlindungan data pribadi jadi isu utama pekan keamanan siber di China

1. Tidak terburu-buru memasang aplikasi

Ketika ada wacana sebuah aplikasi sedang disoroti, tidak berarti aplikasi tersebut akan segera dilarang. Terburu-buru mencari aplikasi alternatif, apalagi yang tidak resmi, bisa saja membahayakan data pribadi.

Sebelum memasang apa pun yang belum terverifikasi pada perangkat apapun, sebaiknya pertimbangkan pro dan kontra. Toko aplikasi menjadi pilihan yang paling aman untuk memasang aplikasi.

2. Pelajari hak privasi

Cara terbaik untuk melindungi data pribadi adalah dengan mempelajari aturan yang berlaku di dalam negeri tentang hak konsumen dan pemrosesan data pribadi. Selain itu, baca juga kebijakan privasi aplikasi.

Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain ialah apakah penyelenggara aplikasi menghormati hak pengguna dan data apa saja yang mereka kumpulkan.

3. Tidak berbagi data secara berlebihan

Salah satu pilihan terbaik adalah meminimalisasi jumlah data yang dibagikan kepada aplikasi karena ada risiko pengungkapan tidak sengaja atau penyalahgunaan data pribadi karena keamanan tidak memadai. Selain itu, ketika data pribadi dibagikan, seringkali sulit untuk mengontrol distribusi dan penggunaannya sehingga berpotensi menimbulkan masalah privasi pada jangka panjang.

Oleh karena itu, pertimbangkan data apa saja yang diberikan dan pastikan data yang dibagikan sesuai dengan fungsi aplikasi.

4. Solusi keamanan

Memasang solusi keamanan pada perangkat membantu aplikasi tidak mengakses informasi pribadi, mengingatkan pengguna jika data bocor dan memberi tahu pengguna jika mengunduh berkas berbahaya.

Baca juga: Google Search hadirkan fitur deteksi dan penghapus data pribadi

Baca juga: Pakar keamanan siber ingatkan bahaya kebocoran data pribadi

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

slot gacor deposit 5000

Logistik pemilu di Pulau Belakangpadang Batam diangkut pakai ambulans******

Batam (ANTARA) - Pengiriman logistik Pemilihan Umum 2024 di Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sedikit berbeda dibanding lainnya karena diangkut menggunakan ambulans, mobil jenazah, sepeda motor roda tiga bak terbuka hingga truk pengangkut sampah.

Camat Belakangpadang Yudi Admajianto di Batam, Kamis, mengatakan penggunaan kendaraan tersebut karena hanya transportasi itu yang tersedia dan yang biasanya digunakan untuk mengangkut logistik pemilu.

"Di Pulau Belakangpadang ini memang beda dalam pendistribusian logistiknya. Di sini kami hanya memiliki dua mobil ambulans, dua mobil jenazah, satu truk sampah, dan Tossa (motor roda tiga bak terbuka) ada tiga unit untuk mengangkut logistik ke gudang PPK," ujar Yudi.

Baca juga: KPU Batam jadwalkan distribusikan logistik ke wilayah 3T selama 2 hari

Ia menjelaskan dari gudang KPU Kota Batam menuju Pulau Belakangpadang, logistik pemilu diangkut menggunakan tiga unit kapal milik Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Berdasarkan data, terdapat 74 TPS di Pulau Belakangpadang yang tersebar di enam kelurahan, dengan jumlah pemilih tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.310 orang.

Yudi menjelaskan Pulau Belakangpadang memiliki sekitar 164 pulau dengan 44 di antaranya adalah pulau berpenghuni.

"Jadi, ada satu pulau namanya Pulau Pelampung. Di sana ada enam orang pemilih, itu mereka nanti pada hari H pencoblosan harus menyeberang ke Pulau Labun karena di sana yang ada TPS," ujar dia.

Baca juga: KPU Batam pastikan pendistribusian logistik Pemilu rampung 12 Februari

TPS di Pulau Belakangpadang masing-masing tersebar di Kelurahan Pulau Pemping sebanyak empat TPS, Kelurahan Pulau Kasu (13 TPS), Kelurahan Pulau Terung (3 TPS), Kelurahan Sekanak Raya (22 TPS), dan Kelurahan Tanjungsari (19 TPS).

Selain itu, selain kendala transportasi, Yudi juga mengungkapkan kesulitan jaringan internet masih menjadi kendala di beberapa pulau.

"Ada sekitar empat sampai lima pulau yang warganya masih kesulitan mengakses internet, seperti Pulau Kepala Jeri, Pulau Pecung, dan Pulau Sarang," kata Yudi.

Baca juga: KPU Batam pastikan keamanan distribusi logistik Pemilu melalui Silog

galaksi yang luas

rajaqq

KPU Bali hadirkan TPS dengan semua petugas perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Bali menghadirkan tempat pemungutan suara(TPS) dengan semua petugasnya perempuan.

"TPS dengan menghadirkan semua petugas perempuan, mulai dari KPPS, pengawas TPS, petugas ketertiban dan para saksi merupakan program baru yang diterapkan untuk se-Bali pada Pemilu 2024 kali ini," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Kamis.

"Sedangkan kalau di Kota Denpasar sudah sering, dan termasuk saat pilkada pada 2020 lalu," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.

Meskipun di TPS tersebut, para petugasnya perempuan, tetapi untuk pemilihnya masih sama dengan TPS pada umumnya, ada pemilih laki-laki dan pemilih perempuan

Dia mengatakan telah meminta setiap KPU kabupaten/kota dapat menghadirkan minimal satu tempat pemungutan suara dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS hingga petugas ketertiban yang seluruhnya perempuan.

"Nama-nama petugas KPPS-nya (TPS perempuan-red) sudah masuk semua termasuk SK KPPS sudah masuk juga," kata

Selain itu, kata Lidartawan, para saksi peserta Pemilu 2024 di TPS tersebut juga sama-sama perempuan.

"Tinggal H-1 disuruh mengecek kesiapannya, atributnya. Nanti kita lihat mereka bisa bekerja dengan lebih baik sehingga saat Pilkada 2024 kalau bisa masing-masing satu kecamatan dengan TPS yang semua petugasnya perempuan," ucapnya.

Pada Pemilu 2024 ini, KPU Bali meminta untuk tiap kabupaten/kota ada satu percontohan TPS khusus perempuan tersebut dan kalau bisa lebih banyak tentu lebih bagus.

Lidartawan mengatakan tujuan TPS dengan penyelenggara perempuan itu untuk mendorong partisipasi kaum hawa di Provinsi Bali.

"Selama ini ada pandangan bahwa mengurus politik itu kotor. Mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan, maka kaum perempuan mulai berubah pikirannya dan mau terjun ke dunia politik. Selain itu bisa menilai bahwa berpolitik itu tidak susah-susah amat," ucapnya.

Terkait pakaian yang akan digunakan petugas KPPS di TPS perempuan saat 14 Februari mendatang, Lidartawan mengatakan tetap sama dengan petugas KPPS lainnya yang akan menggunakan pakaian adat Bali.
Baca juga: Sembilan TPS di Bali diisi petugas perempuan KPPS
Baca juga: Menteri PPPA: Peran petugas TPS perempuan, wujud kesetaraan gender

《angka jitu ikan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，dolarslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka jitu ikan》bab terbaru。