qq7887

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Harta Elon Musk Merosot Rp84 T Usai Jual Saham Tesla dan Beli Twitter******

Kekayaan bersihElon Muskturun di bawah US0 miliar atau setara dengan Rp3.128 triliun (asumsi kurs Rp15.640 per dolar AS) pada Selasa setelah dirinya menjual saham TeslaInc (TSLA.O) dan beralih fokus pada Twitter.

Catatan Forbes, saat ini Musk memiliki kekayaan bersih US4,8 miliar atau Rp3.044 triliun dengan sebagian besar berasal dari 15 persen sahamnya di Tesla, yang memiliki nilai pasar US2 miliar. Dengan kata lain, kekayaan itu turun 

Mengutip Reuters, Rabu (9/11), perusahaan telah kehilangan hampir setengah dari nilai pasarnya dan kekayaan bersihnya telah turun sebesar US miliar sejak dia mengajukan penawaran untuk Twitter pada April lalu.

Sekarang Wall Street khawatir Musk mengurangi waktunya pada saat Tesla meningkatkan produksi dan menghadapi persaingan yang meningkat.

"Sepertinya Elon Musk menghabiskan 100 persen waktunya di Twitter dan Anda tahu, itu mungkin membutuhkan lebih banyak modal," kata Jay Hatfield dari Infrastructure Capital Management.

Sejak membeli Twitter, Musk telah membuat sangat sedikit tweet di Tesla, sebuah praktik yang membantunya mendapatkan daya tarik di platform.

Dia malah menggunakan Twitter untuk mengumumkan rencana perusahaan media sosial itu, seperti menerapkan tarif berlangganan US per bulan untuk verifikasi centang biru.

Kekayaan bersih orang terkaya di dunia, yang juga memiliki perusahaan roket SpaceX, kira-kira US miliar lebih banyak dari orang terkaya kedua, pemilik LVMH Bernard Arnault.

Saham Tesla turun 2 persen di level US3,7 dalam perdagangan sore, jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Cincin Dewa Memasak

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Harga Minyak Turun ke US,91 Imbas Pemilu Paruh Waktu AS******

Harga minyak jatuh lebih dari US dalam perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Harga minyaklesu akibat kekhawatiran tentang permintaan bahan bakardi China dan kegelisahan hasil pemilihan paruh waktu AS.

Mengutip Antara, Rabu (9/11), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari turun US,56 atau 2,6 persen ke level US,36 per barel.

Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember merosot US,88 atau 3,14 persen ditutup di US,91 per barel.

Saham-saham AS juga berputar-putar karena pelaku pasar menunggu untuk melihat apakah Capitol Hill akan mengalami pergeseran kekuatan.

Sebelumnya kedua harga acuan sempat berada di level tertinggi sejak Agustus di tengah kabar bahwa China berencana keluar dari pembatasan ketat covid-19.

Namun, harapan tersebut sirna akibat lonjakan kasus baru di Guangzhou dan kota-kota lainnya di China.

"Meningkatnya kasus covid di China ada di radar sebagian besar pedagang pagi ini, karena berita penguncian terus berlanjut," kata Wakil Presiden Senior Perdagangan di BOK Financial Dennis Kissler.

Pelaku pasar juga khawatir inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga dapat memicu resesi global. Mereka akan memantau data harga konsumen AS pada Kamis (10/11).

[Gambas:Video CNN]