bo slot bonus new member 100

sistem perdagangan paksa

IHSG Diramal Menguat di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Senin (27/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan potensi kenaikan IHSG hanya dalam jangka pendek. Kendati, selama resisten level terdekat belum mampu ditembus, IHSG masih akan bergerak dalam rentang konsolidasi wajarnya.

"Prospek pertumbuhan kinerja emiten pada kuartal I yang berpotensi terus membaik, tentunya masih akan terus menarik bagi investor untuk dapat melakukan investasi di dalam pasar modal Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat pergerakan IHSG hari ini akan menguji resisten di 6.802. "IHSG dapat mengalami pullback minor jika tetap ditutup di bawah 6.802," kata Ivan.

Ivan memperkirakan level support IHSG hari ini akan berada di 6.696, 6.609 dan 6.543. Sementara level resistennya di 6.802, 6.872 dan 6.960. Saham pilihan Ivan adalah ANTM (accumulative buy), ARTO (speculative buy), dan EMTK (speculative buy).

IHSG ditutup di 6.762 di pada Jumat (24/3) ini. Indeks saham menguat 70 poin atau 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 344 saham menguat, 207 terkoreksi, dan 166 saham lainnya stagnan.

Menguatnya IHSG ini terpantau juga dari 11 sebelas indeks sektoral, hanya dua yang melemah yakni kesehatan -0,35 persen dan infrastruktur -0,43 persen. Sedangkan, sembilan sektor lainnya menguat dipimpin oleh sektor teknologi 2,42 persen.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Menikah dengan keluarga kaya

Menhub Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) pekerja sebelum 19 April 2023.

Menurut Budi, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

"Kami bersama bapak Kapolri mengusulkan (cuti bersama) maju dua hari, 19 sudah libur. Jadi tanggal 20 masih libur masuk tetap tanggal 26," ujar Budi.

THR sendiri diberikan negara kepada PNS maupun pengusaha kepada pekerjanya sebesar satu bulan gaji. Bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Dewa agung palsu

Kemenhub Akan Tegur Super Air Jet Buntut Kasus Mati AC Pesawat 2 Jam******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan memberikan teguran kepada Super Air Jetsebagai buntut atas kasus viral mati ACyang terjadi pada pesawat nomor penerbangan IU-737 rute Bali-Jakarta beberapa waktu lalu

Rencana teguran itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni.

Ia mengatakan telah menginstruksikan direktorat terkait agar teguran kepada maskapai Super Air Jet itu bisa segera diberikan. Selain teguran, ia mengatakan Ditjen Perhubungan Udara juga menginspeksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pesawat tersebut aman untuk digunakan kembali.

"Saya mendapatkan informasi bahwa pesawat tersebut mengalami gangguan pada sistem pengatur tekanan udara di kabin sehingga membuat suhu udara di kabin pesawat tinggi dan penumpang menjadi tidak nyaman karena kepanasan," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (23/3).

Selain inspeksi, pihaknya juga memerintahkan Super Air Jet menginvestigasi internal mereka atas permasalahan tidak berfungsinya sistem pendingin kabin pesawat dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali.

Selain itu, pihaknya juga memerintahkan Super Air Jet membina personel penerbangan jika ditemukan bukti bahwa mereka melaksanakan tugas di luar standar operasional prosedur yang berlaku.

Ia juga mengimbau seluruh maskapai terus meningkatkan pelayanan serta mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, mengingat sebentar lagi akan menghadapi periode angkutan udara Lebaran 2023 di mana mobilitas masyarakat sangat tinggi.

"Pada periode persiapan angkutan udara Lebaran tahun ini, kami akan melakukan ramp inspection/inspeksi terhadap pesawat yang akan beroperasi melayani mudik lebaran. Saya mengingatkan kembali para operator di bidang penerbangan untuk mematuhi prinsip 3S+1C dalam penerbangan yaitu safety, security, services, dan compliance (kepatuhan pada aturan yang berlaku)," ucap Kristi.

Sebuah video viral yang diunggah salah satunya oleh akun Instagram @jakartainformasi menunjukkan AC maskapai Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU-737 rute Bali-Jakarta mati hampir dua jam.

Peristiwa itu turut terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. 

Dalam video yang diunggah, tampak sejumlah penumpang mengipas-ngipaskan sebuah kertas, diduga untuk menghilangkan panas akibat matinya AC di pesawat itu.

"Penerbangan Super Air Jet DPS - CGK IU 373 AC mati dari Bali ke Jakarta, 1 jam 50 menit, bayangin!" tulis caption dalam video tersebut.

Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari meminta maaf atas masalah itu. Ia mengatakan sebelum terbang sebenarnya seluruh aspek prosedur penerbangan sudah dijalankan secara tepat.

Menurutnya, standar keselamatan penerbangan dilakukan dengan melakukan pengecekan sebelum keberangkatan pesawat, mulai dari pre-flight check, servicing and refueling,hingga final inspection.

"Hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan bahwa semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima dan siap terbang," katanya.

Ia menjelaskan masalah terjadi pada penerbangan dari Bali menuju Jakarta, saat pesawat mencapai ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut. Saat itu ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi sebagaimana mustinya.

Karena masalah itu, pilot harus menurunkan ketinggian pesawat. Gangguan itu menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya.

"Pesawat sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.40 WIB. Seluruh tamu mengikuti proses kedatangan," kata Ari.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Sederet Sanksi Perusahaan Tidak Bayar THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja akan mendapatkan sanksi.

"Pengenaan sanksi terkait pelanggaran THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/3).

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida baru saja menerbitkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam beleid itu, Kemnaker mewajibkan pengusaha untuk membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujarnya.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

[Gambas:Video CNN]