erek erek pacaran

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Presdir Sampoerna Nilai Disrupsi Katalisator Inovasi dan Perubahan******

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), Vassilis Gkatzelis, mengungkapkan disrupsi dalam bisnis jangan hanya dipandang dari sisi negatifnya saja. Justru, menurutnya disrupsi merupakan salah satu katalisator inovasi atau perubahan.

Pada Conference IdeaFest 2022 di Jakarta, Minggu (27/11/2022), dia memaparkan, disrupsi baik dalam konteks positif maupun sebaliknya, menuntut para pelaku bisnis untuk mampu melakukan inovasi. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bisnisnya berlanjut harus mampu beradaptasi, sehingga tidak hanyut terbawa arus perubahan.

Selama ini, inovasi yang bersifat disruptif datang dari pemain baru, seperti perusahaan rintisan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan besar pun perlu ambil bagian dalam berinovasi.

Salah satunya adalah bagaimana industri otomotif berinovasi melalui kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih baik bagi lingkungan. Contoh lainnya adalah energi terbarukan, seperti turbin angin dan panel surya, yang berpotensi mengurangi emisi karbon dan melindungi bumi.

Maka dari itu, dia menegaskan bisnis perlu melakukan inovasi. Diyakini, inovasi tersebut akan membawa pertumbuhan positif bagi bisnis.

"Pada saat yang sama, disrupsi inovasi hanya dapat berkembang dalam lingkungan dan ekosistem yang mendukung. Oleh karena itu, sebagai enabler, kebijakan berbasis sains yang inklusif dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat inovasi yang mengganggu," imbuhnya.

Dalam menghadapi disrupsi, perusahaan induk Sampoerna, Philip Morris International (PMI), telah mengembangkan produk tembakau bebas asap. Produk ini merupakan alternatif bagi para perokok dewasa yang ingin terus menikmati produk tembakau dan nikotin, atau yang mengalami kesulitan berhenti merokok.

Produk ini memiliki risiko yang lebih rendah karena mengeliminasi proses pembakaran. Alhasil, paparan zat berbahaya dan berpotensi berbahaya berkurang 90-95 persen.

Pada kesempatan yang sama, CEO sekaligus Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, mengakui bahwa pada masa pandemi, bisnisnya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pengunjung selama pemberlakuan pembatasan. Oleh karena itu, pihaknya terus berinovasi dalam disrupsi yang menghadang ini.

"Kita tentunya mempunyai banyak masalah karena toko kita di sekitar SCBD tidak ada konsumen. Tetapi di sini kita sangat penting untuk resilien. Karena pandemi salah satu dalam sebuah bisnis problem," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa tidak mungkin ada bisnis yang tidak menghadapi masalah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dihadapi. Adapun dalam menghadapi krisis selama pandemi, Edward menjelaskan bahwa Kopi Kenangan melakukan berbagai strategi.

"Dari situ pada 2020 ketika badai PHK, kita menjadi brandyang tidak akan pernah PHK. THR dibayar. Dan tahun lalu, seluruh co-founderdan CEO dibayar Rp 1 saja. Itu menjadi komitmen kita untuk menjadi backup baik kepada customermaupun employeekita," tegas dia.

Sangat pemburu

Harga Sewa Kampung Susun Bayam******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) bakal menetapkan harga sewa Kampung Susun Bayam(KSB) di bawah Rp1,5 juta per bulan. Besaran sewa tersebut merupakan hasil diskusi antara JakPro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya betul (harga sewa di bawah Rp 1,5 juta), untuk tarif sewa Kampung Susun Bayam, sudah kami diskusikan kembali dengan Pemprov DKI," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dikutip detikcom, Selasa (29/11).

Harga sewa tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018. JakPro juga mengklaim telah melakukan sosialisasi harga sewa itu kepada warga.

"Kemarin kita ketemuan rapat tuh Rabu. Rapat itu belum ada kesepakatan. Pihak JakPro maupun dengan warga belum ada kesepakatan mengenai masalah nominal dan serah terima kunci belum ada informasi itu," ucapnya.

Selain itu, warga juga menagih janji JakPro untuk bisa menempati rumah susun tersebut. Di mana, calon penghuni dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam per 20 November, namun sampai saat ini belum ada serah terima kunci.

"Ini rencana kita mau menuntut penyerahan kunci sesuai dengan pernyataan dari pihak JakPro dan pihak Pemprov dan disaksikan waktu itu ada Pak Lurah, sama staf Lurah pada 20 (November). Itu dinyatakan di dalam satu ruangan, penyerahannya sekarang. Waktu pernyataan itu dibuat Oktober kemarin, dan itu dinyatakan di dalam kantor dalam situasi kita rapat. Artinya kan itu pernyataan resmi dari pejabat JakPro dan Pemprov," kata Asep.

"Tapi sampai hari ini, sampai kemarin, kita tunggu-tunggu nggak ada realisasi penyerahan kunci itu. Kita nggak ngerti kendalanya seperti apa dan bagaimana kendalanya, kita nggak tahu, karena memang itu bukan ranah kita," imbuhnya.

Sebagai informasi, kampung susun ini memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Perkampungan mereka digusur untuk pembangunan Stadion BMW yang kini diberi nama JIS.

Pada awal Januari 2022 Jakpro menyebut ada program Resettlement Action Plan (RAP) atau permukiman kembali. Jakpro menyebut ada 642 keluarga yang terdaftar dalam program tersebut.

Jakpro berpegang pada arahan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kawasan JIS.

Kampung Susun Bayam dibangun dalam kurun waktu 4 bulan 20 hari sejak 7 Mei 2022 lalu. Bangunan ini berdiri di atas area seluas 17.354 meter persegi, dibangun 3 tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit hunian.

Setiap unit memiliki luas 36 m persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian mengambil konsep mezzanine.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Harga Sewa Kampung Susun Bayam******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) bakal menetapkan harga sewa Kampung Susun Bayam(KSB) di bawah Rp1,5 juta per bulan. Besaran sewa tersebut merupakan hasil diskusi antara JakPro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya betul (harga sewa di bawah Rp 1,5 juta), untuk tarif sewa Kampung Susun Bayam, sudah kami diskusikan kembali dengan Pemprov DKI," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dikutip detikcom, Selasa (29/11).

Harga sewa tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018. JakPro juga mengklaim telah melakukan sosialisasi harga sewa itu kepada warga.

"Kemarin kita ketemuan rapat tuh Rabu. Rapat itu belum ada kesepakatan. Pihak JakPro maupun dengan warga belum ada kesepakatan mengenai masalah nominal dan serah terima kunci belum ada informasi itu," ucapnya.

Selain itu, warga juga menagih janji JakPro untuk bisa menempati rumah susun tersebut. Di mana, calon penghuni dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam per 20 November, namun sampai saat ini belum ada serah terima kunci.

"Ini rencana kita mau menuntut penyerahan kunci sesuai dengan pernyataan dari pihak JakPro dan pihak Pemprov dan disaksikan waktu itu ada Pak Lurah, sama staf Lurah pada 20 (November). Itu dinyatakan di dalam satu ruangan, penyerahannya sekarang. Waktu pernyataan itu dibuat Oktober kemarin, dan itu dinyatakan di dalam kantor dalam situasi kita rapat. Artinya kan itu pernyataan resmi dari pejabat JakPro dan Pemprov," kata Asep.

"Tapi sampai hari ini, sampai kemarin, kita tunggu-tunggu nggak ada realisasi penyerahan kunci itu. Kita nggak ngerti kendalanya seperti apa dan bagaimana kendalanya, kita nggak tahu, karena memang itu bukan ranah kita," imbuhnya.

Sebagai informasi, kampung susun ini memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Perkampungan mereka digusur untuk pembangunan Stadion BMW yang kini diberi nama JIS.

Pada awal Januari 2022 Jakpro menyebut ada program Resettlement Action Plan (RAP) atau permukiman kembali. Jakpro menyebut ada 642 keluarga yang terdaftar dalam program tersebut.

Jakpro berpegang pada arahan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kawasan JIS.

Kampung Susun Bayam dibangun dalam kurun waktu 4 bulan 20 hari sejak 7 Mei 2022 lalu. Bangunan ini berdiri di atas area seluas 17.354 meter persegi, dibangun 3 tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit hunian.

Setiap unit memiliki luas 36 m persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian mengambil konsep mezzanine.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

IHSG Loyo ke 7.019 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.019 pada akhir pekan ini. Indeks saham melemah hanya 1,164 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15.692 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 49.317 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 213 saham menguat, 330 terkoreksi, dan 169 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia juga ikut terperosok. Tercatat Nikkei 225 di Jepang minus 1,59 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,39 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut merosot 1,84 persen.

Sebaliknya, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 0,09 persen dan indeks NYSE Composite melemah 0,12 persen. Hanya indeks NASDAQ Composite masih menguat tipis 0,13 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,19 persen, namun indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,23 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]