babawin slot

Jalan menuju pagi berbintang

Industri Manufaktur Jepang Diprediksi Loyo, Tapi Sektor Jasa Menguat******

Industri manufaktur Jepangdiperkirakan turun di level terendah dalam 22 bulan terakhir pada November ini. Kendati, jajak pendapat Reuters Tankan menyatakan sektor jasa diproyeksi naik ke level tertinggi dalam tiga tahun.

Mengutip CNA, Rabu (9/11), kontradiksi perkiraan sektor manufaktur dengan sektor jasa menjadi pertanda ada ketidakmerataan pemulihan pasca covid di Jepang.

Hasil jajak pendapat tersebut menemukan produsen mengharapkan kondisi bisnis mereka membaik selama tiga bulan mendatang sementara responden sektor jasa mengharapkan sedikit perubahan.

Para ekonom memperkirakan ekonomi nomor tiga dunia itu melambat tajam pada kuartal ketiga karena yen yang jatuh mendorong biaya hidup lebih tinggi dan karena risiko perlambatan global meningkat.

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida telah menyusun anggaran tambahan kedua, dengan pengeluaran stimulus senilai 29,1 triliun yen atau setara dengan US8 miliar untuk membantu rumah tangga dan bisnis mengatasi lonjakan biaya.

Tetapi para kritikus mengatakan pengeluaran ekstra mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan, mengingat ketergantungannya pada pinjaman yang diperluas oleh negara yang sudah memiliki beban utang terberat di dunia industri.

Dalam jajak pendapat Reuters dari 495 perusahaan besar, di mana 247 perusahaan menanggapi dengan syarat anonim, banyak yang menyuarakan kekhawatiran tentang pelemahan yen yang menaikkan biaya impor dan tentang kekurangan chip yang berkepanjangan membebani produksi mobil dan risiko dari luar negeri, seperti perlambatan China dan perang di Ukraina.

"Meningkatnya biaya minyak mentah dan bahan baja di atas krisis Ukraina dan meningkatnya gesekan perdagangan AS-China telah membuat klien kami berhati-hati tentang pengeluaran modal," tulis seorang manajer di pembuat mesin dengan syarat anonim.

"Perlambatan China dan kemerosotan berkepanjangan dalam produksi mobil karena kekurangan chip dan peningkatan biaya bahan baja dan energi telah mencegah peningkatan penjualan untuk meningkatkan keuntungan," tulis seorang manajer di pembuat mesin lain dalam survei tersebut.

Indeks sentimen untuk produsen berada di plus 2, turun dari bulan sebelumnya plus 5, pembacaan terendah sejak minus 1 yang terlihat pada Januari 2021, menurut survei yang dilakukan dari 25 Oktober hingga 4 November. Indeks tersebut diperkirakan kembali bangkit di plus 7 pada Februari mendatang.

Indeks sektor jasa naik lima poin menjadi plus 20, pembacaan terbaik sejak plus 25 terdaftar pada Oktober 2019 tak lama sebelum pecahnya pandemi, katanya. Indeks diperkirakan akan tergelincir hanya satu poin menjadi plus 19 selama tiga bulan mendatang.

Indeks Reuters Tankan dihitung dengan mengurangkan persentase responden yang pesimis dari yang optimis. Angka positif berarti optimis melebihi jumlah pesimis.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Kebakaran Gudang PT Gudang Garam Tak Ganggu Produksi Rokok******

PT Gudang Garamdi Kediri, Jawa Timur, memastikan kebakaran di salah satu gudang perusahaan tidak mempengaruhi operasional pabrik rokoktersebut.

Humas Pabrik Gudang Garam Iwhan Tri Cahyono mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang non produksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.

Sehingga insiden kebakaran dipastikan tidak berdampak pada kegiatan operasional pabrik.

"Dipastikan tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu unit pabrik rokok Gudang Garam itu terbakar sejak, Senin (7/11) pukul 23.30 WIB, dan berlangsung sampai Selasa (8/11) pagi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Hal itu dibenarkan Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi. Meski begitu dia tak menjelaskan perihal detail dan kronologi kebakaran.

"Iya benar (kebakaran), masuk wilayah Kediri Kota," kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

Kepala UPT Petugas Memadamkan Kebakaran (PMK) Kota Kediri Fanni Eryanto menolak memberikan informasi perihal kebakaran tersebut karena pimpinannya tidak mengizinkan.

"Mohon maaf, UPT Damkar atas perintah pimpinan tidak diperkenankan memberikan informasi. Silahkan langsung saja ke pihak Gudang Garam atau ke Polres Kota Kediri," ujar Fanni kepada CNNIndonesia.com. 

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati Ditunda******

Penerbangan untuk umrahdari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Direktur Utama BIJB Muhamad Singgih mengatakan penundaan tersebut diakibatkan kurangnya waktu persiapan dan sosialisasi dari maskapai dan travel agent (biro perjalanan), sehingga penerbangan tidak bisa terlaksana sesuai rencana pada 7 November 2022.

"Itu memang karena kemarin persiapannya mepet ya, jadi memang targetnya November sih sebenarnya memang. Nah, kemarin sempat ada wacana untuk tanggal 7, tapi memang karena persiapan sangat mepet, jadi kan namanya umrah enggak bisa tiba-tiba mendadak gitu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sementara itu, ia menekankan bahwa dari sisi bandara sangat siap melayani penerbangan umrah. Hanya saja memang tidak ada penerbangan yang bisa dilakukan karena waktu persiapan yang singkat.

"Kalau bandara sangat siap, tapi memang kalau namanya umrah perjalanannya kan harus direncanakan, nggak bisa mendadak. Misalnya, ada pengumuman beberapa hari lagi ada penerbangan ya nggak akan bisa," jelasnya.

Singgih menjelaskan saat ini maskapai dan travel agent sedang gencar melakukan sosialisasi bahwa penerbangan umrah bisa dilaksanakan dari BIJB. Diharapkan, nantinya penundaan bisa dilanjutkan dalam waktu dekat.

"Targetnya tetap pada November karena memang dari awal targetnya mau di November sebenarnya. Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan nanti sudah bisa dilihat dimulainya tanggal berapa lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah. Padahal, singkong ditanam dalam program food estate.

Melalui perpres itu, Jokowi menetapkan 11 bahan pangan pokok yang nantinya akan dikuasai oleh pemerintah. Bahan pangan tersebut yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, dan cabai. Kemudian, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, serta ikan.

Dalam 11 bahan pokok itu tidak tercantum singkong. Padahal komoditas itu juga penting dan ikut ditanam dalam Program Food Estate yang sekarang ini dilaksanakan pemerintah.

"Kalau singkongnya kan itu susah untuk disimpan dan sebagainya, tapi kalau tepungnya semestinya bisa. Lalu, keterbatasan dalam konsumsi langsung. Kalau beras kan konsumsi, daging, cabai," katanya kepada CNNIndonesia.com,Senin (7/11).

Hermanto mengatakan seharusnya tepung bisa masuk dalam daftar 11 bahan pangan. Karena singkong mentah bersifat voluminous atau makan banyak tempat.

"Kan langsung rusak kalau (singkong) gak disimpan dengan baik. Sementara, disimpan dengan baik dia akan butuh tempat atau space yang sangat luas. Beda dengan cabai, bawang, dan yang 11 itu (cadangan pangan pemerintah)," jelasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa penentuan cadangan pangan pemerintah ada beberapa faktor.

Pertama, fluktuasi harganya relatif tinggi. Kedua, apakah memiliki peran penting di dalam konsumsi masyarakat. Menurut Andreas, sudah barang tentu banyak pertimbangan lain.

"Katakanlah kalau kita bicara singkong, apakah singkong signifikan? Misalnya fluktuasi harga singkong yang menyebabkan sumbangan terhadap inflasi, apakah itu ada? Jadi itu banyak pertimbangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti seharusnya gandum bisa masuk ke dalam 11 bahan pangan yang masuk dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

"Sebenarnya ada bahan pangan lain yang lebih signifikan lagi, itu gandum. Padahal proporsi konsumsi kita terhadap gandum luar biasa lonjakannya. Karena impor gandum itu pertumbuhannya 16,5 persen selama 20 tahun terakhir. Itu pertumbuhan yang lebih besar, konsumsi beras justru menurun. Jadi gandum semakin lama semakin memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggemakan food estate. Bahkan, Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan.

Pembangunan food estate itu dilakukan di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Untuk di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kemudian, pembangunan food estate di Sumatra Utara dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah pembangunan selesai di dua provinsi ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan food estate di Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate yang disiapkan di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare (ha). Area itu masuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu ha, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya food estate tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Menaker: UMP 2023 Masih Dihitung, Ditetapkan 21 November 2022******

Pemerintah masih memformulasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

"Penetapan UMP pada tanggal 21 November 2023, sekarang dalam proses pembahasan oleh Dirjen PHI Jamsos (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai menghadiri Silaturrahim Nasional (Silatnas) Ke-3 Bu Nyai Nusantara di Semarang, seperti dikutip Antara, Senin (7/11).

Masukan tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari serikat pekerja, buruh, pengusaha, hingga pemangku kepentingan terkait.

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan UMP tahun 2023 yang besarannya disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi setempat sesuai ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung