slot gacor 2 141Jutaan kata 195631Orang-orang telah membaca serialisasi
《91 togel》
Gaji Bos Goldman Sachs Dipotong 30 Persen, tapi Masih Kantongi Rp374 M******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos Goldman Sachs David Solomon harus terima dengan pemangkasan gajinya hingga 30 persen karena performa perusahaan yang buruk. Kendati, meski gajinya dipangkas, ia masih mengantongi US juta setara dengan Rp374 miliar pada tahun lalu.
Gaji Solomon dipotong berdasarkan penilaian kinerja tahunan Goldman Sachs yang menunjukkan laba 2022 lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya.
Saham bank investasi AS itu juga turun lebih dari 10 persen pada tahun lalu.
Mengutip CNN Business, gaji tahunan Solomon sebesar US juta sejatinya tidak berubah. Namun, performa perusahaan yang buruk membuat kompensasi variabel tahunan Solomon yang dibayarkan dalam campuran unit saham terbatas membuatnya mengalami penurunan pendapatan dari US juta pada 2021 ke US juta.
Meski masih mengantongi jumlah uang yang besar, Solomon harus rela melihat perusahaannya terpukul oleh perlambatan ekonomi di mana minimnya pembuatan kesepakatan.
Perusahaan melaporkan penurunan pendapatan 16 persen pada kuartal keempat dan penurunan laba hingga 66 persen awal bulan ini. Hal ini dominan disebabkan oleh kurangnya aktivitas merger dan penawaran umum perdana (IPO).
Di lain sisi, Goldman Sachs juga diterjang badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Bloomberg melaporkan pada awal 2023 ini bahwa bank investasi AS itu akan 'membuang' sekitar 3.200 posisi di perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Label:erek erek 2angka、alasbet、dominobet2
Terkait:pasarqq、cara agar pinjaman online di acc、cari usaha yang cepat dapat uang、pinjol ojk tanpa bi checking、cara menutup pinjol、langkacurang、cara mendapatkan voucher tokopedia、nama situs togel terpercaya、situs slot paling gacor malam ini、pinjaman online 24 jam langsung cair 2021
bab terbaru:daftar situs slot terbaru(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《91 togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ubo4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《91 togel》bab terbaru。