paito korea utara

Guru Tao Tongxuan

link slot gacor hari ini 2023

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Nenek moyang Jindan di zaman modern

erek erek pengemis 2d

BRIN: Minyak sawit paling memungkinkan diolah jadi energi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan minyak sawit merupakan bahan baku energi baru terbarukan yang paling memungkinkan untuk menggantikan posisi bahan bakar fosil.
 "Hasil assesmentyang dilakukan oleh tim energi terbarukan BRIN, minyak sawit merupakan bahan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan," kata Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha di Jakarta, Sabtu. Yudhistira mengatakan ada tiga faktor yang menjadikan minyak sawit potensial, yakni kesiapan bahan baku; kesiapan teknologi dan hilirisasi; serta kebijakan pemerintah baik dari segi insentif, pendanaan, dan investasi.

Baca juga: BRIN teliti pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan Menurut dia, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) terbesar di dunia dengan produksi diperkirakan mencapai 44,2 juta ton. "Potensi tersebut merupakan sumber yang sangat melimpah untuk digunakan sebagai sumber biodisel," kata Yudhistira. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah dan sedang menjalankan konversi bahan bakar minyak berbasis CPO, yaitu biodiesel B20 dan B30, serta ke depan B100 (green solar).

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif "Pengembangan teknologi produksi biofuelatau bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah memerlukan biaya investasi yang tinggi, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan bahan bakar alternatif tersebut," ujarnya. Yudhistira menuturkan pengembangan co-processingdalam memproduksi biofuelberbasis CPO perlu didorong agar dapat mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri.

Baca juga: BRIN terus kembangkan riset energi baru terbarukan "Efisiensi produksi fossil fuelsaat ini masih lebih tinggi daripada biofuelperlu dipertimbangkan terkait green inflation, sehingga perlu kebijakan hati-hati dalam penerapan secara nasional agar tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian nasional," tuturnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Naga datang ke dunia

ucokwin

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

rencana masa makmur

sihoki gacor

Petugas evakuasi pohon tumbang yang menutup jalan Garut******

Tasikmalaya (ANTARA) - Petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, siaga bencana, dan masyarakat mengevakuasi pohon besar yang tumbang menutup badan jalan Garut-Tasikmalaya tepatnya di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, agar arus lalu lintas kendaraan kembali normal, Sabtu sore.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya Ayatulloh mengatakan pihaknya setelah mendapatkan informasi ada pohon tumbang langsung melakukan proses evakuasi berkoordinasi dengan petugas terkait lainnya, sehingga pohon yang melintang di badan jalan bisa cepat disingkirkan.

Baca juga: Damkar Jaksel evakuasi pohon beringin tumbang

"Kami melakukan proses evakuasi bersama tim gabungan polisi, TNI, BPBD, relawan, dan masyarakat setempat," kata Ayatulloh.

Ia menuturkan pohon berukuran besar yang tiba-tiba tumbang itu diduga karena faktor usia, kemudian dipicu turunnya hujan dan angin yang cukup kencang melanda wilayah Tasikmalaya.

Petugas gabungan, kata dia, membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa mengevakuasi pohon tumbang yang membentang di jalan dan menimpa sebagian bangunan rumah warga di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja.

Baca juga: BPBD Kudus evakuasi tiga pohon tumbang yang timpa mobil dan toko

"Pemotongan pohon dilakukan bertahap karena ukurannya cukup besar," katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya AKP Yudiono mengatakan arus lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Garut-Tasikmalaya sempat terganggu, namun akhirnya sekitar pukul 16.30 WIB jalur mulai normal.

Pohon tumbang itu, kata dia, tidak menimpa warga sekitar maupun pengguna kendaraan yang melewati jalur tersebut.

Baca juga: Wali Kota Mataram pantau evakuasi pohon tumbang

"Pohon tumbang ke jalan sehingga menutupi jalan dan arus kendaraan tersendat," katanya.
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Sangat pemburu

link slot rtp tinggi

Munster tegaskan Persebaya siap hadapi PSS Sleman******

Surabaya (ANTARA) - Pelatih Kepala Persebaya Surabaya Paul Munster menyatakan para pemainnya memiliki cukup waktu untuk memulihkan stamina dan siap menjalani pertandingan Liga 1 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

"Persiapannya baik-baik saja, meski setelah kembali dari perjalanan jauh setelah melawan PSM, pada dasarnya pemulihan juga sudah baik," kata dia saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya pada Sabtu.

Munster tengah mempersiapkan pemain mana saja yang menjadi starter dalam laga melawan Super Elja itu, meskipun sejumlah pemain diskors dan sakit. 

"Akan saya pikirkan setelah latihan resmi untuk melihat siapa yang di pilih untuk pertandingan besok. Termasuk Duarte yang saat ini kondisinya belum baik, lihat saja nanti," ujar pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Munster menjelaskan, saat ini timnya mengalami kemajuan meski dua pertandingan tandang berakhir imbang.

"Yang penting kami telah mencetak gol dan banyak menciptakan peluang. Hanya pertandingan terakhir yang lebih sulit karena PSM, tim yang bagus, pertahanan yang terorganisir dengan baik," katanya.

Baca juga: Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania

Menurut dia, tim akan terus melakukan evaluasi guna mempersiapkan permainan yang baik.

"Kami terus bekerja dan berlatih dan juga menunjukkan melihat video permainan para pemain melalui komputer atau yang lain," ujarnya.

Munster menyatakan timnya fokus menatap delapan pertandingan tersisa, meskipun ada pengumuman berakhirnya kontrak Song Ui-Yong lebih cepat, yang lama tak memperkuat lagi Persebaya. 

"Song juga ingin fokus untuk pemulihan, oleh karena itu kesepakatan mengakhiri kontrak lebih cepat merupakan keputusan yang terbaik buat kedua belah pihak. Dan saat ini dia akan fokus pada pertandingan," ujar pelatih kelahiran Irlandia Utara tersebut.

Sementara itu, pemain Persebaya Kasim Botan menyatakan para pemain sudah bekerja keras untuk menghadapi laga tersebut.

"Besok kami siap untuk bekerja keras dan siap mengambil tiga poin," katanya, seraya memastikan tidak ada masalah dengan kondisi tubuh akibat padatnya pertandingan.

Baca juga: Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Di bawah pisau iblis

cara pinjam uang di jenius

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024