koboislot

perak777 753Jutaan kata 412395Orang-orang telah membaca serialisasi

《koboislot》

Asosiasi pengusaha harap pemimpin terpilih berikan kepastian berusaha******

Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha. "Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi.
Baca juga: Apindo-Hippindo dan APPBI beri diskon di mall warga sudah mencoblos
 Menilik hasil perhitungan suara cepat (quick count), lanjut dia, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kandidat lain. Apabila hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Februari hingga 20 Maret mendatang tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan cepat, pemilu akan berlangsung satu putaran. Dengan demikian, ia memproyeksikan akan berpengaruh positif pada stabilitas politik, kepastian hukum, kepastian arah ekonomi yang ditunjang oleh kepastian pemimpin negeri yang terpilih. “Bagaimanapun, pemilu dua putaran memiliki konsekuensi ongkos ekonomi dan politik yang besar, sedangkan pelaku pasar dan investor butuh kepastian dalam mengambil keputusan investasi sekaligus menjalankan bisnis,” ujarnya.

Baca juga: Apindo harap pemimpin hasil Pemilu 2024 jaga kondusivitas pengusaha Dengan ada kepastian, menurut wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini, mampu meminimalisir risiko pelarian modal (capital flight) serta keluarnya dana asing dari pasar keuangan. Sementara itu, tambah dia, proses pemilu yang damai, adil, dan jujur turut berperan dalam sentimen pasar karena pesta demokrasi Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 dunia. Karenanya, proses demokrasi Indonesia perlu dibuktikan dengan realisasi bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat dipercaya sebagai rekan usaha atau investasi.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol yang bekerja sama dengan akulaku、adakami pinjol、mega389 slot

Terkait：game slot hari ini、67 togel、slot89 gacor、slot gacor maxwin terpercaya、bolapalem、erek erek barang、cara mendapatkan uang 500 ribu、wallpaper kakek zeus、depo slot online、rekomendasi slot terbaik

---

---

bab terbaru：slot wd terus（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08