sakura303

Penata rambut terbaik di dunia peri

Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China******

Perusahaan maskapai Transnusa memborong 30 pesawat udara buatan perusahaanChina, Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC).

Transnusa membeli jet penumpang jenis ARJ21-700 berkapasitas 78-97 penumpang. Daya jelajahnya 3.700 km. Armada ini merupakan pesawat regional jet dengan kapasitas duduk 95 kursi serta mampu terbang selama 3,5 jam.

Direktur Utama Transnusa Bayu Sutanto mengatakan pesawat made in China akan dioperasikan untuk melayani rute domestik dan beberapa negara ASEAN seperti ke Kuala Lumpur, Johor Baru, Kota Kinabalu dan Singapura.

Bayu menjelaskan pembelian ini adalah bagian dari strategi Transnusa untuk membantu pemulihan industri penerbangan, sekaligus industri pariwisata domestik dan internasional pasca dihantam pandemi.

Tak cuma kedatangan pesawat buatan China, dalam waktu dekat Transnusa akan menerima pesawat Airbus.

"Akhir tahun ini, Transnusa akan kedatangan pesawat udara A320 yang keempat, setelah sebelumnya telah mengoperasikan 3 A320 serta satu lagi ARJ21-700 di awal tahun depan," imbuh Bayu.

Transnusa merupakan maskapai milik perusahaan dalam negeri, PT TransNusa Aviation Mandiri.

Diluncurkan pada Agustus 2005, dulunya Transnusa melayani rute penerbangan ke wilayah timur Indonesia, terutama Nusa Tenggara dan Sulawesi bagian selatan. Basis utamanya adalah Bandara El Tari, Kupang. Armada yang dipakai adalah pesawat carteran dari Pelita Air dan Trigana Air Service.

Baru pada Agustus 2011, Transnusa memasuki tahap baru dengan menerima sendiri Air Operator's Certificate (AOC) dan mengantongi izin penerbangan niaga berjadwal.

Seiring pertumbuhan perusahaan, kini Transnusa beralih konsep dengan menyasar segmen penerbangan berbiaya murah atauLow Cost Carrier(LCC). Reposisi ini dimulai pada tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

AP II Antisipasi Cuaca Ekstrem, Fokus Kelistrikan******

PT Angkasa Pura II(AP II) mengantisipasi cuaca ekstrem di libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan memperhatikan sistem kelistrikan hingga drainase bandara.

Direktur Operasi AP II Muhamad Wasid menuturkan pihaknya memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, termasuk menjaga keamanan runway alias landasan pacu pesawat.

"Di sisi udara, bandara AP II memastikan runway selalu dalam kondisi terbaik untuk melayani operasional penerbangan. Permukaan runway, seperti shoulder dan runway strip, serta sistem drainase terus dijaga dan selalu dimonitor," jelas Wasid dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12).

Sementara itu, VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan langkah antisipasi lain juga dijalankan untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem agar pelayanan penumpang tidak terganggu.

"Sistem drainase untuk keseluruhan area bandara, baik sisi udara maupun darat, terus dipantau agar bekerja optimal untuk menghindari adanya genangan air sehingga mendukung operasional dan pelayanan kepada penumpang pesawat di bandara," jelasnya.

Ia mengatakan saluran drainase di 20 bandara yang dikelola AP II harus bersih dari sedimen lumpur, rumput atau semak. Selain itu, pompa drainase harus dipastikan selalu dalam keadaan baik.

Cin Asmoro juga menyoroti soal kelistrikan di sisi udara, darat, dan gedung terminal yang diklaim bakal dipastikan siap untuk mendukung operasional penerbangan dan pelayanan pada libur Nataru.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan untuk waspada potensi cuaca ekstrem selama periode Nataru, yakni pada 21 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan berdasarkan data analisis cuaca terbaru dalam periode sepekan ke depan terdapat potensi signifikan dinamika atmosfer yang bisa berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Pelatihan Kartu Prakerja Bakal Tatap Muka di Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program pelatihan Kartu Prakerja bakal berlangsung hybrid dengan menggabungkan skema offline dan online pada kuartal I 2023.

Kebijakan itu merupakan hal baru sebab Kartu Prakerja selama ini dijalankan 100 persen online.

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12).

Airlangga pun mengatakan bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta. Namun, para peserta harus menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling untuk mendapatkan insentif tersebut.

Untuk menyiapkan skema normal, pemerintah telah merevisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, Airlangga juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

4 Syarat Raup Cuan di Tahun Politik versi Pengusaha******

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengungkapkan pengusahaberpotensi meraup keuntungan besar pada tahun politik 2023. Menurutnya, jelang Pemilu, belanja dalam negeri akan meningkat baik dari segi produk maupun jasa.

"Tahun politik biasanya perdagangan bisa cuan, cuan dari segi produk maupun jasa karena banyak kampanye, spending-nya pasti besar. Pasti ada pengaruh secara positif," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Meski demikian, potensi meraup keuntungan itu juga disertai dengan kemungkinan kondisi politik yang tidak stabil. Untuk itu, menurutnya terdapat empat syarat agar kondisi tetap stabil dan bisa menguntungkan bagi pengusaha.

"Keduaitu keamanan. Jadi kita pastikan ini aman, menjaga semua jangan sampai banyak konflik. Pastikan Pemilu itu aman, jujur, adil," ucapnya.

Kemudian, syarat ketigaadalah keberlanjutan dalam kepemimpinan. Shinta menilai meski ada perubahan pemimpin, menurutnya penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan yang dianggap sudah baik.

Terakhir, syarat yang harus dipenuhi adalah kompetisi yang sehat. Meskipun harus bersaing, ia berharap tak ada konflik yang saling menjatuhkan pihak-pihak lain.

Ia berharap tahun politik mendatang bisa berlangsung dengan aman hingga membuat perdagangan semakin tumbuh dengan pesat.

"Kalau perlu bertanding untuk bersanding. Silakan kompetisi tapi nanti kolaborasi aja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]