cara agar menang main slot domino

Jiehou tidak untuk dijual

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Menelan Langit

Luhut soal Nasib Impor KRL: Tunggu Hasil Audit BPKP dalam 10 Hari******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Hal itu juga diamini oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut menghadiri rapat koordinasi itu.

"Dari audit nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya," ujar Agus.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Perusahaan sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh PT INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Namun, perusahaan pelat merah itu baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Menperin soal Polemik Impor KRL Bekas Jepang: Besok Kita Selesaikan******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan polemikimpor KRL bekas dari Jepang akan diselesaikan besok di kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Besok kita rapatkan, dengan semua. Nanti diundang oleh Menko Marves (Luhut). Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

"Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi. Gak bisa kira-kira kalau keputusan," sambung Agus.

Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat hingga industri dalam negeri, dalam polemik impor KRL ini.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," tegasnya.

Penolakan impor KRL bekas dari Jepang membuat PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dilema. Mereka harus mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Geser Elon Musk, Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya di Dunia******

Bloomberg kembali merilis daftar orang terkaya di dunia. Elon Musk tak lagi berada di posisi pertama.

Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index per 9 Maret 2023, posisi pertama orang kaya di dunia diduduki oleh pengusaha Prancis Bernard Arnault dengan total kekayaan US7 miliar atau setara Rp2.805 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Arnault adalah pemimpin perusahaan barang mewah dunia, LVMH. Ini adalah perusahaan induk merek fesyen mewah dunia seperti, Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co, Fendi, Celine, Bulgari, Givenchy, Marc Jacobs, dan lainnya.

Musk, tercatat kehilangan kekayaannya sekitar US,71 miliar atau Rp55,6 triliun dibandingkan sebelumnya. Sedangkan, pundi-pundi Arnault hanya berkurang US1 juta atau Rp14,71 miliar.

Posisi ketiga, ada Jeff Bezos dengan total kekayaan mencapai US7 miliar atau Rp1.755 triliun. Jumlah ini bertambah US2 juta atau Rp2,1 miliar dibandingkan posisi sebelumnya.

Berikut 10 daftar orang kaya di dunia terbaru versi Bloomberg:

1. Bernard Arnault US7 miliar
2. Elon Musk US0 miliar
3. Jeff Bezos US$7 miliar
4. Bill Gates US4 miliar
5. Warren Buffett US9 miliar
6. Larry Ellison US1 miliar
7. Steve Ballmer US,5 miliar
8. Larry Page US,3 miliar
9. Carlos Slim US,2 miliar
10. Sergey Brin US,4 miliar

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Isi Lengkap Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang 28 Tahun******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengirim surat ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meminta izin impor KRL bekas dari Jepang.

Berdasarkan surat yang didapatkan CNNIndonesia.com, surat tersebut tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/ AL.105/CU/KCl/lX/2022.

Judul surat yang disampaikan KCI tersebut adalah "Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru".

Berikut isi surat lengkap tersebut yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (IMALTE) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan:

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI di Tempat

1. Merujuk/mempertimbangkan:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Repubtik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

b. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-05.18.0499 tanggal 12 Februari 2018, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 30 (Tiga puluh) Unit KRL Seri 6000 Tokyo Metro dan untuk 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

c. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.19.0698 tanggal 21 Maret 2019, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 256 (Dua ratus lima puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

d. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.20.0737 tanggal 19 Maret 2020, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 120 (Seratus dua putuh) Unit KRL Seri JR205;

e. RJPP PT KCI tahun 2020-2024 perihal Kebutuhan KRL dikarenakan sarana existing yang sudah masuk program konservasi/scrap;

f. Proyeksi jumlah penumpang di tahun 2020-2024 seiring dengan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan penambahan rencana perjalanan KRL di PT Kereta Commuter Indonesia (terlampir).

2. Sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) periode 2020-2024 terdapat kebutuhan penambahan kapasitas angkut penumpang KRL (dengan data terlampir), serta kebutuhan peremajaan KRL Eksisting.

3. Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada butir 2, PT KCI telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT INKA untuk rencana pengadaan sarana KRL Baru mulai akhir tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Adapun di tahun 2023-2024 dibutuhkan ketersediaan sarana KRL untuk kebutuhan peremajaan dan pemenuhan kapasitas angkut sampai dengan selesai produksi KRL Baru dari PT INKA di tahun 2025, dimana mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT KCI memiliki kebutuhan untuk melakukan program konservasi/scrap/peremajaan atas Train Set eksisting yang terdiri dari KRL Seri 05, KRL Seri 6000, dan KRL Seri 7000.

4. Sebagai komitmen PT KCI dalam mengutamakan produk industri dalam negeri, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa PT KCI dalam pengoperasian KRL Bukan Baru terhitung sejak tahun 2009 selalu mengedepankan penggunaan suku cadang yang diproduksi dalam negeri. Beberapa penggunaan suku cadang yang telah diadakan oleh PT KCI melalui badan usaha dalam negeri antara Iain jok kursi penumpang, pembelian AC (Air Conditioning), deadman pedal (peralatan siaga) dan PT KCI secara kontinu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat mendorong pertumbuhan industri produsen suku cadang KRL di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

KCI memohon ke Kemendag agar impor disetujui

seribu pemburu

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]