belanja online kredit tanpa dp

memaksa langit

Cak Imin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras******

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atauCak Imin meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras.

Menurutnya, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok.

"Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani dan sangat otomatis menurunkan kesejahteraan petani," kata Cak Imin, dikutip dari detikcom, Kamis (1/12).

Untuk itu, Cak Imin minta Kementan memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka dari itu perlu dilakukan pemetaan wilayah yang kekurangan pasokan beras.

Dengan begitu, target impor beras bisa tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan sebaliknya merugikan petani.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras," ujar Cak Imin.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

"Kementan saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," kata Cak Imin.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Startup Ula 'Bekingan' Jeff Bezos PHK 23 Persen Karyawan******

Ula, perusahaan rintisan (startup) Indonesia dengan suntikan dana Bos Amazon Jeff Bezos, mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 134 karyawannya.

"Hari ini kami dengan sedih berbagi keputusan yang sangat sulit untuk mengurangi tim kami yang memengaruhi 134 kolega kami atau sekitar 23 persen dari perusahaan di seluruh wilayah," terang pernyataan di situs resmi Ula, Selasa (29/11).

Ula berdalih mendapatkan tantangan besar selepas pandemi covid-19. Memasuki tahun ini, Ula mengklaim mengalami berbagai tantangan imbas turbulensi pasar, volatilitas harga komoditas, kekurangan pasokan, perubahan peraturan, dan kenaikan harga minyak mentah.

"Mengingat bahwa bisnis tidak akan tumbuh secepat yang kami rencanakan semula, kami akan menunda pembangunan atau dalam beberapa kasus meningkatkan beberapa kemampuan teknologi yang kami rencanakan," tegas Ula.

Meski harus melakukan PHK karyawan, Ula menegaskan akan memberikan kewajiban para karyawannya yang terdampak. Berikut daftar benefit (manfaat) yang dijanjikan Ula untuk para karyawan terdampak:

1. Memberikan pesangon yang adil kepada semua karyawan terdampak, berdasarkan persyaratan hukum di negara masing-masing
2. Memastikan dukungan karir, termasuk membantu mereka dengan CV dan persiapan wawancara
3. Memanfaatkan dukungan jaringan mitra Ula untuk kesempatan kerja
4. Menawarkan dukungan imigrasi untuk pemegang visa di semua wilayah geografi
5. Bermitra dengan layanan berlisensi untuk memperluas dukungan kesehatan mental bagi karyawan yang terdampak

Ula adalah startup pertama yang mendapatkan kucuran dana Jeff Bezos pada Oktober 2021. Kemudian, Bezos kembali mengucurkan modal untuk Lummo pada Februari 2022.

Ula didirikan pada Januari 2020 dengan fokus UMKM dan ritel kecil. Mereka berupaya mengorganisir proses distribusi dan rantai pasok bagi pelaku bisnis kecil.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

Kunjungan Turis ke Indonesia Melesat 364 Persen Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing atau turis masuk ke Indonesia mencapai 678,5 ribu pada Oktober 2022. Jumlah ini naik 364,31 persen dibandingkan Oktober 2021 sebanyak 146,1 ribu kunjungan.

Dibandingkan September 2022 yang tercatat sebanyak 648,9 ribu, jumlah kunjungan ini naik 4,57 persen.

"Jumlah kunjungan wisman kalau kita lihat memang terus menunjukkan peningkatan sejak Januari 2022," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Adapun kunjungan melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara tercatat sebanyak 446,70 ribu kunjungan. Realisasi ini naik 2.741,26 persen dibandingkan dengan kondisi Oktober 2021.

Dari seluruh bandara yang dipantau BPS, Bandara Ngurah Rai-Bali mengalami peningkatan paling tinggi atau fantastis sebesar 15,26 juta persen. Dari sebelumnya Oktober 2021 hanya 2 orang turis yang berkunjung menjadi 305.152 orang pada Oktober 2022.

Kemudian, tertinggi kedua wisman masuk melalui Bandara Juanda-Jawa Timur sebesar 25.345,95 persen, dari sebelumnya hanya 37 orang menjadi 9.415 orang.

Berdasarkan kebangsaan, wisman paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia yakni 106,1 ribu kunjungan. Kemudian disusul oleh Australia sebanyak 93 ribu kunjungan, dan Singapura 84,5 ribu kunjungan.

Selanjutnya, ada wisman dari Timor Leste sebanyak 66,1 ribu kunjungan, India 37 ribu kunjungan, dan dari Inggris sebanyak 23,1 ribu kunjungan, serta dari Amerika Serikat sebanyak 21,6 ribu kunjungan.

Sementara itu, secara kumulatif (Januari-Oktober), jumlah wisman masuk Indonesia mencapai 3,91 juta kunjungan. Realisasi ini naik 215,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Ada 183 Investor Malaysia Diklaim Minat Parkir Duit di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim 183 investor Malaysiatertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu diketahui Basuki usai diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11).

"Saya kemarin ke Kuala Lumpur karena diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, mereka mengadakan forum dan para investor dari Malaysia yang hadir banyak sekali sekitar 183 investor," ujar Basuki lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Nantinya, jika para investor tersebut bergabung dengan proyek IKN, Basuki menyebut akan ada beberapa skema investasi, baik itu investasi murni, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga bergantung pada jenis kegiatannya.

"Banyak sekali minat-minat investasi di IKN dan tentunya bukan dengan APBN. Saya undang mereka nanti sesuai program Presiden RI, pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan bapak Presiden RI akan mengantar investor ke IKN untuk pembangunan di sana," terang Basuki.

Selain Malaysia, Basuki mengaku ada negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Basuki pun menyinggung investasi dengan Korea Selatan. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk immersed tunnel(terowongan bawah laut). Dia pun membuka peluang pembangunan immersed tunnelnantinya dilakukan dengan skema investasi non-APBN.

Sebelumnya, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengajak para investor keliling Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023 untuk melihat kavling bangunan.

Menurutnya, peningkatan minat investor terjadi setelah market soundingoleh Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu. Basuki menjelaskan calon investor tersebut kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada juga investor asing.

[Gambas:Video CNN]