pasarbaris situs slot

Saya tidak terkalahkan

Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******

Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.

Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.

Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.

PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.

Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.

Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Damri Siapkan 1,6 Juta Kursi Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin mengatakan pihaknya menjual 1.670.537 kursi atau tempat duduk untuk libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Jumlah pelanggan yang kami perkirakan minimum berjumlah 882.759 pelanggan. Tapi kami menyediakan tempat duduk sebanyak 1.670.537 seatyang tersedia untuk dijual selama Nataru," kata Setia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR dikutip dari Antara,Rabu (14/12).

Setia berharap ketersediaan tempat duduk dengan jumlah di atas perkiraan pelanggan tersebut mampu mengakomodir lonjakan pelanggan selama Natal dan Tahun Baru.

Dalam hal ini jumlah perjalanan diperkirakan sebanyak 67.161 perjalanan selama masa Nataru, naik 134 persen dari perjalanan di tahun sebelumnya.

"Bus siap operasi juga naik menjadi 1.093 bus dari tahun sebelumnya 990 bus," ujar Setia.

Tak hanya soal armada, Damri juga mengetes kesehatan pramudi sebagai upaya melayani masyarakat secara maksimal, bekerja sama dengan Jasa Raharja.

"Kami juga telah melakukan integrasi antarmoda sebagai first mile dan last mile dengan Pelni, KAI, Pelindo, Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1 dan pada titik serta cabang tertentu kami juga melakukan koordinasi first mile seperti Jemput Antar Jemput Gratis(Abang Jemput) di Lampung dan beberapa tempat lainnya," kata Setia.

Jika dilihat selama Natal dan tahun baru, lanjut Setia, terdapat 155 trayek Damri di Jawa, 145 trayek di Sumatera, 62 trayek di Kalimantan, 75 trayek di Bali, 86 trayek di Sulawesi, dan 106 trayek di Papua.

"Papua biasanya walaupun ini angkutan perintis tapi pada masa Nataru, terutama Natal terjadi kenaikan pelanggan karena mayoritas mereka beragama Kristiani," pungkas Setia.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Erick Thohir Pangkas Direksi Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas jajaran direksi Angkasa Pura I(AP I). Pemangkasan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Senin (12/12) kemarin, dua jabatan direktur di AP I dipangkas.

Kini hanya ada enam direktur di Angkasa Pura I. Dua jabatan yang dihapus itu adalah direktur sdm dan umum yang terakhir dijabat oleh M Arifin Firdaus serta direktur pemasaran dan pelayanan yang ditempati Devy Suradji.

Perubahan itu dituangkan dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-287/MBU/12/2022 tertanggal 12 Desember Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Melalui RUPS itu juga, Erick Thohir juga kembali menetapkan Faik Fahmi sebagai Direktur Utama.

Lebih jauh, terdapat perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas direksi. Pertama mengalihkan Dendi Tegar Danianto dengan jabatan Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial dan Pelayanan.

Kemudian, Israwadi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur kepatuhan, aset, dan pengadaan berubah nama menjadi direktur human capital.

"Kami menyambut hasil RUPS ini dengan baik. Kami optimistis perubahan susunan jabatan anggota direksi ini dapat membawa perusahaan ke arah yang semakin baik," ujar Rahadian.

Susunan Direksi PT Angkasa Pura I terbaru menjadi:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto

[Gambas:Video CNN]