petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol rekening dana

yes77 agen slot gacor dan terpercaya tahun ini 671Jutaan kata 634097Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol rekening dana》

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau
Arsip foto - Petugas melakukan pemeriksaan rutin panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di ebuah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/aa.
Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Disbudpar Semarang benahi kawasan wisata Tugu Dandang******

Disbudpar Semarang benahi kawasan wisata Tugu Dandang
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Wing Wiyarso. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Semarang (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang membenahi kawasan wisata Tugu Dandang, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, yang semula mangkrak menjadi destinasi wisata yang representatif.

Kepala Disbudpar Kota Semarang Wing Wiyarso Poespojoedho, di Semarang, Senin, menjelaskan bahwa penataan kawasan wisata Tugu Dandang dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu.

Pada 2023, kata dia, Disbudpar telah membangun "kolam keceh" untuk anak-anak yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata.

Ia menjelaskan kawasan wisata Tugu Dandang sudah selesai dibenahi dan kini dinamai dengan Wisata Sodong, serta telah pula dibuka untuk umum.

"Untuk tiket masuk (Wisata Sodong) masih sama, yakni Rp10.000 per orang untuk hari biasa, dan Rp14.000 pada akhir pekan," katanya.

Wing bersyukur kehadiran kolam receh di Wisata Sodong mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama yang membawa anak-anak.

Rencananya, kata dia, Disbudpar Kota Semarang akan menambah berbagai fasilitas di Wisata Sodong, termasuk pada tahun ini dilengkapi dengan arena permainan anak-anak.

Selain itu, Wing juga menyampaikan konsep pengembangan Wisata Sodong menjadi satu paket bersama dengan destinasi wisata lainnya di sekitar, seperti Agrowisata Sodong dan Nirwana Stable.

"Insya Allah nanti kami kembangkan, kemas, kami melakukan rakor (rapat koordinasi) dengan teman-teman Dinas Pertanian selaku pengelola agrowisata, pengelola Nirwana Stable, pengelola petani anggrek. Kami akan kemas jadi satu atraksi wisaya menarik," katanya.

Dengan hadirnya destinasi wisata baru tersebut, ia berharap bisa mendongkrak kunjungan wisata ibu Kota Jawa Tengah pada tahun ini.

Ia menyebutkan tingkat kunjungan wisata Kota Semarang pada 2023 mencapai 6,5 juta orang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada 2024, Wing berharap tingkat kunjungan wisata bisa tembus 7,2 juta wisatawan, seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19.

Selain Wisata Sodong, ada sejumlah destinasi wisata baru yang ada di Kota Semarang, seperti Pantai Tirang di wilayah Semarang Barat yang juga akan dikembangkan oleh Pemkot Semarang.

Baca juga: "Pesta Wisata Nusantaratour" kembali digelar di Semarang
Baca juga: Pemkot Semarang menyiapkan 13 "The Best Event" pariwisata 2024
Baca juga: Disbudpar Semarang optimistis Kota Lama jadi wisata favorit di Jateng
 

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-KSP/aa.
Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs gacor slot

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
link situs slot paling gacor
ninja188
naga508
daftar situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1
juara102
slot 77 gacor
cara pasang pola tarung
cipit77
qqemas link daftar judi slot gacor online 2022 gampang maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara tau limit kredivo
Bab 2 javaland88
Bab 3 pinjol yang aman dan bunga rendah
Bab 4 buku impian
Bab 5 freebetslot
Bab 6 keluarankamboja
Bab 7 dana joker slot
Bab 8 demo floating dragon
Bab 9 gagal bayar kredivo
Bab 10 yang lagi gacor slot hari ini
Bab 11 slot online deposit dana
Bab 12 cara agar bisa dapat uang banyak
Bab 13 rtp insta slot88
Bab 14 cara pinjam di lumbung dana
Bab 15 pinjaman uang 30 juta
Bab 16 hokibet77
Bab 17 buku erek erek 2 angka
Bab 18 cara belanja bukalapak dengan akulaku
Bab 19 slot gampang jp
Bab 20 info pola slot gacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2388bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Penebusan Xu Xian

asia slot 303
Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura
Arsip foto - Personel Brimob Polda Papua berjaga saat penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym.
Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara,  anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

sabi4d
Warga terdampak longsor di Lebak terima bantuan bahan pokok
Warga terdampak longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. ANTARA/HO-Kecamatan Cibeber
Lebak (ANTARA) -  Warga terdampak bencana longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, menerima bantuan bahan pokok untuk meringankan beban mereka. "Kami mengapresiasi bantuan bahan pokok itu untuk warga yang terkena longsor," kata Camat Cibeber Khaerudin saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Menurut dia, warga di wilayahnya yang terdampak bencana longsor itu tercatat sembilan rumah di antaranya lima rumah masuk kategori rusak berat dan empat rumah lainnya rusak ringan. "Dari sembilan rumah itu dihuni puluhan jiwa dan hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat bencana tersebut," ujarnya.

Baca juga: BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor Saat ini, kata dia, pemerintah kecamatan, BPBD, Brimob Panggarangan, TNI, dan masyarakat melakukan gotong royong di lokasi rumah yang terdampak longsor. "Selama ini warga yang terkena musibah bencana alam itu terpenuhi kebutuhan dasar, seperti ketersediaan bahan pokok dan mengungsi di tempat yang layak huni yakni di rumah saudara dan kerabat," katanya. Ia menyebutkan bahan pokok berupa beras, mi instan, minuman kemasan, minyak goreng, susu, makanan siap saji, dan aneka camilan itu dari BPBD Lebak, Kapolda Banten, BUMN, dan berbagai perusahaan. "Kami mengutamakan warga terdampak longsor itu terpenuhi kebutuhan pangan," katanya.

Baca juga: Masuk pancaroba, BPBD Lebak-Banten minta warga waspadai longsor Menurut dia, pihaknya kini membuka posko kesehatan dari puskesmas dan Yayasan Baitul Mal PLN. Petugas di posko itu melibatkan tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga lainnya untuk mencegah berbagai penyakit pascabencana alam. Warga terdampak longsor mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di posko itu secara gratis. "Kami minta warga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan agar tidak terserang berbagai penyakit," ujarnya.

Baca juga: Dinas PUPR Banten bersihkan 68 titik longsoran di Lebak Sementara itu, Ahmad, seorang warga terdampak bencana longsor, bersyukur adanya bantuan bahan pokok sehingga terpenuhi kebutuhan pangan. "Kami berharap pemerintah daerah kembali membangun rumah yang rusak berat terkena longsor," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

pinjaman tunai kredivo hanya sekali
Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

erek erek angka
Delapan poin pernyataan sikap APTISI jelang Pemilu 2024
Ketua APTISI Budi Djatmiko saat membacakan deklarasi Pemilu damai di Tanggerang, Banten, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Jakarta (ANTARA) - Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang Pemilu 2024.

Ketua APTISI Budi Djatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan segenap pembina, penasihat dan pengurus APTISI.

"Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan, tanggal 14 Pebruari 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan Pemilu," harapnya.

Kata dia, delapan poin pernyataan sikap APTISI, pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius.

Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa.

Ketiga, mari bersama mendorong stakeholder(pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan

Baca juga: Imlek dinilai sampaikan pesan damai Pemilu 2024

Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga.

Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat.

Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Wu dari Jiuzhou

maxwin168
Ma'ruf Amin akan "nyoblos" di TPS Cimanggis Depok
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Rabu (14/2).

"Saya nanti nyoblosnya di Cimanggis, ya, di sana, di tempat saya," kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ma'ruf menyebutkan ada dua kemungkinan TPS yang akan dia gunakan saat hari pemungutan suara, yakni di Cimanggis, sesuai domisili atau alamat tempat tinggal, serta di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Namun, Ma'ruf Amin memastikan dia akan menggunakan hak pilihnya di Cimanggis.

Baca juga: Wapres belum tahu mencoblos pemilu di Jakarta atau Depok

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Wapres, Masduki Baidlowi, memastikan bahwa Ma'ruf Amin akan memilih di TPS 33 Cimanggis.

Selama masa tenang Pemilu 2024, pada 11-13 Februari 2024, Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif.

"Wapres berharap penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," kata Masduki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (11/2).

Baca juga: Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang

Pesan lain yang disampaikan Ma'ruf adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian menjelang masa hari pemungutan suara pada Rabu (14/2).

Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Ma'ruf Amin berharap masyarakat bekerja dan beraktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Baca juga: Pengamat sebut malas ke TPS jadi alasan pemilih pemula tak "nyoblos"
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Suamiku adalah seekor rubah tua

erek erek wayang
KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu
Petugas Satpol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz/aa.
Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024