situs game slot tergacor

Pengecoran Warisan

Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Mitos Asing

Optimalkan Potensi Fesyen, Sandiaga Bidik Pasar Hijab Dunia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional dengan total PDB sekitar Rp852,24 triliun.

Dari total kontribusi tersebut, sub-sektor kuliner, kriya dan fasyen memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi kreatif. Sandiaga menyebut, sub-sektor fesyen, khususnya produksi hijab harus terus dioptimalkan.

"Kita harus merebut pasar dan jadi juara di negeri sendiri. Ini peluang usaha yang potensial dan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, jadi harus kita optimalkan," kata Sandiaga.

Untuk itu, Kemenparekraf terus menggenjot sektor ekonomi kreatif dengan meluncurkan berbagai program, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Antara lain, lewat program Apresiasi Kreasi Indonesia, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta program stimulus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Bukan hanya Bangga Buatan Indonesia, tapi juga bangga beli produk kreatif lokal. Local pride! Itu yang harus ditanamkan, sehingga potensi luar biasa ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Sandiaga.

Hijab sendiri merupakan salah satu produk halal yang memiliki pasar lokal yang menjanjikan dan dapat menjadi komoditas unggulan. Khususnya, mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sejumlah 236,53 juta jiwa atau 86,88 persen dari total 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.

Merujuk data WEF, belanja hijab secara global meningkat sebesar 5,7 persen pada 2021, naik dari semula senilai US9 miliar menjadi US5 miliar. Sektor ini diperkirakan akan tumbuh 6 persen senilai US3 miliar pada 2022.

"Proyeksi ini membuktikan besarnya pasar hijab dunia. Oleh karena itu, peluang usaha ini harus dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan peluang usaha," kata Sandiaga.

Makam Peri

Ma'ruf Amin Ikut Bersuara soal Badai PHK Startup RI******

Wakil Presiden Ma'ruf Aminikut bicara soal badai PHKdi startup. Ia mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 5 jurus untuk menghadapi badai itu.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah pemerintah menghadapi resesi yang menjalar ke gejolak PHK. Ma'ruf mengaku sudah ada program padat karya yang disiapkan untuk menampung tenaga kerja, meski bukan untuk sektor teknologi digital.

"Misalnya (langkah) pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, misalnya ikut partisipasi pembuatan bata, genting oleh masyarakat, sehingga padat karya termasuk membangun jalan dan bangunan," ungkap Ma'ruf, seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Ketiga, Wapres mengatakan masih ada pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa memiliki akses pada lahan.

"Sehingga yang tidak punya pekerjaan, di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus, investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," jelasnya soal jurus keempat.

Selain empat jurus tersebut, Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah sudah menerapkan jurus lain untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama yang terdampak PHK.

Jurus kelima atau yang menjadi jurus andalan pemerintah saat ini adalah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ma'ruf mengatakan jurus ini sedang dan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran yang membludak.

"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup, yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan bahwa PHK di industri digital termasuk startup bahkan di level unicorn dan decacorn adalah dinamika bisnis.

"Itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun runway, dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," katanya.

Menurutnya, proses bakar uang yang cukup besar itu menjadikan perusahaan hidup dari arus kas negatif atau bergantung pada modal investor.

Pengaruh ekonomi global juga memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar runway tetap terbangun. Menurut Masduki, PHK menjadi salah satu alternatif meski tidak semua unicorn dan decacorn melakukan strategi yang sama.

Badai PHK startup teranyar menghantam GoTo dan Ruangguru. Sebelumnya, Shopee juga mengumumkan PHK karyawannya di Indonesia pada pertengahan September dengan jumlah yang tidak disebutkan.

Selain tiga startup tersebut, ada juga LinkAja, Tokocrypto, TaniHUb, SiCepat, Mamikos, JD.ID, Zenius, Xendit, Lummo, Pahamify, Mobile Premier League, hingga Sirclo Grup yang sudah melakukan PHK karyawan sepanjang 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]