erek ikan lele

Cinta setelah Masehi

118 slot

Kemnaker revitalisasi Balai K3, wujud reformasi awasi ketenagakerjaan******

Kami terus melakukan revitalisasi tidak hanya di Balai K3 Samarinda, tapi juga di Balai K3 lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.
 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong revitalisasi terus dilakukan sampai upaya masifikasi dan perluasan kapasitas dan jangkauan pengujian K3 benar-benar bisa mendukung upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terwujudnya tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif. "Kami terus melakukan revitalisasi tidak hanya di Balai K3 Samarinda, tapi juga di Balai K3 lainnya," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kemenaker prioritaskan revitalisasi Balai K3 dukung pembangunan IKN Pada 16 Maret 2024 Menaker Ida melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dia menghadiri acara bertajuk "Brainstorming Program Pelayanan Balai K3 Samarinda dan Strategi Pengendalian Bahaya di Tempat Kerja." Ida menerangkan bahwa revitalisasi Balai K3 dilakukan baik terhadap kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian K3, maupun fasilitas gedung dan bangunan, agar kemampuan masifikasi dan perluasan jangkauan pengujian K3 bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia pun mendorong Balai K3 agar membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan K3 di tingkat nasional maupun daerah. "Kolaborasi ini mutlak dilakukan oleh Balai K3 Samarinda dan seluruh Balai K3 di Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Kemnaker minta Balai K3 jadi garda terdepan pastikan penerapan K3 Kemnaker  terus mendorong agar program kerja Balai K3 diarahkan untuk pembinaan personel K3 berupa pelatihan dan uji kompetensi di bidang K3 yang berkolaborasi dengan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Perusahaan Jasa K3, rumah sakit, perguruan tinggi, dan Kementerian atau Lembaga (K/L) lainnya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kapasitas dan pemberdayaan personel K3. "Oleh karenanya diperlukan kerja sama dengan stakeholderK3, sekaligus untuk mengatasi keterbatasan SDM yang belum memadai bila dibandingkan dengan rasio kebutuhan layanan dan jangkauan wilayah kerja, yang dapat berdampak pada terhambatnya pelayanan," kata Menaker Ida Fauziyah.

Baca juga: Menaker: Budaya K3 membentuk ekosistem ketenagakerjaan unggul

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Elang Salju

slot yang lagi gacor sekarang

KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 32 provinsi******

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi),"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada hari ini hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu (9/3) hingga hari ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," katanya.

Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

1. Yogyakarta
Anies-Muhaimin: 496.280
Prabowo-Gibran: 1.269.265
Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo
Anies-Muhaimin: 227.354
Prabowo-Gibran: 504.662
Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah
Anies-Muhaimin: 256.811
Prabowo-Gibran: 1.097.070
Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali
Anies-Muhaimin: 99.233
Prabowo-Gibran: 1.454.640
Ganjar-Mahfud: 1.127.134

5. Lampung
Anies-Muhaimin: 791.892
Prabowo-Gibran: 3.554.310
Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung
Anies-Muhaimin: 204.348
Prabowo-Gibran: 529.883
Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat
Anies-Muhaimin: 718.641
Prabowo-Gibran: 1.964.183
Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan
Anies-Muhaimin: 997.299
Prabowo-Gibran: 3.649.651
Ganjar-Mahfud: 606.681

9. Jawa Tengah
Anies-Muhaimin: 2.866.373
Prabowo-Gibran: 12.096.454
Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta
Anies-Muhaimin: 2.653.762
Prabowo-Gibran: 2.692.011
Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau
Anies-Muhaimin: 370.671
Prabowo-Gibran: 641.388
Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur
Anies-Muhaimin: 153.446
Prabowo-Gibran: 1.798.753
Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan
Anies-Muhaimin: 849.948
Prabowo-Gibran: 1.407.684
Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Banten
Anies-Muhaimin: 2.451.383
Prabowo-Gibran: 4.035.052
Ganjar-Mahfud: 720.275

15. Kalimantan Timur
Anies-Muhaimin: 448.046
Prabowo-Gibran: 1.542.346
Ganjar-Mahfud: 240.143

16. Kalimantan Utara
Anies-Muhaimin: 72.065
Prabowo-Gibran: 284.209
Ganjar-Mahfud: 51.451

17. Sulawesi Tenggara
Anies-Muhaimin: 361.585
Prabowo-Gibran: 1.113.344
Ganjar-Mahfud: 90.727

18. Jawa Timur
Anies-Muhaimin: 4.492.652
Prabowo-Gibran: 16.716.603
Ganjar-Mahfud: 4.434.805

19. Sulawesi Barat
Anies-Muhaimin: 223.153
Prabowo-Gibran: 533.757
Ganjar-Mahfud Md: 62.514

20. Papua Barat
Anies-Muhaimin: 37.459
Prabowo-Gibran: 172.965
Ganjar-Mahfud Md: 120.565

21. Riau
Anies-Muhaimin: 1.400.093
Prabowo-Gibran: 1.931.113
Ganjar-Mahfud Md: 357.298

22. Sulawesi Utara
Anies-Muhaimin: 119.103
Prabowo-Gibran: 1.229.069
Ganjar-Mahfud Md: 283.796

23. Bengkulu
Anies-Muhaimin: 229.681
Prabowo-Gibran: 893.499
Ganjar-Mahfud Md: 145.570

24. Sumatera Barat
Anies-Muhaimin: 1.744.042
Prabowo-Gibran: 1.217.314
Ganjar-Mahfud Md: 124.044

25. Sulawesi Selatan
Anies-Muhaimin: 2.003.081
Prabowo-Gibran: 3.010.726
Ganjar-Mahfud Md: 265.948

26. Aceh
Anies-Muhaimin: 2.369.534
Prabowo-Gibran: 787.024
Ganjar-Mahfud Md: 64.677

27. Nusa Tenggara Barat
Anies-Muhaimin: 850.359
Prabowo-Gibran: 2.154.843
Ganjar-Mahfud Md: 241.106

28. Papua Selatan
Anies-Muhaimin: 41.906
Prabowo-Gibran: 162.852
Ganjar-Mahfud Md: 110.003

29. Jambi
Anies-Muhaimin: 532.605
Prabowo-Gibran: 1.438.952
Ganjar-Mahfud Md: 234.251

30. Sumatera Utara
Anies-Muhaimin: 2.339.620
Prabowo-Gibran: 4.660.408
Ganjar-Mahfud Md: 999.528

31. Maluku Utara
Anies-Muhaimin: 200.459
Prabowo-Gibran: 454.943
Ganjar-Mahfud Md: 91.293

32. Sulawesi Tengah
Anies-Muhaimin: 386.743
Prabowo-Gibran: 1.251.313
Ganjar-Mahfud: 160.594

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Penjinak Jenius

cara pinjol tanpa rekening

Waspada berbagai risiko kesehatan hingga kanker pada pewarna makanan******

Jakarta (ANTARA) - Beberapa makanan yang memiliki warna-warna cerah biasanya menggugah selera, namun disarankan untuk menghindari makanan yang diwarnai untuk mencegah risiko kesehatan baik itu reaksi alergi atau bahkan kanker.

Pewarna makanan sintetis adalah bahan kimia yang ditambahkan ke makanan untuk meningkatkan penampilan dan daya tarik makanan lezat. Beberapa pewarna makanan yang umum adalah tartrazin, kuning matahari terbenam, bayam, merah allura, kuning kuinolin, biru cemerlang, dan nila merah tua.

Ditulis laman Hindustan Times, Sabtu (16/3), pewarna buatan telah terintegrasi secara mulus ke dalam industri makanan modern, meningkatkan daya tarik visual dari produk yang tak terhitung jumlahnya.

Baca juga: MUI nyatakan pewarna makanan dari serangga Cochineal halal digunakan

Namun, masih banyak pertanyaan mengenai implikasi kesehatannya. Penggunaan pewarna sintetis yang meluas dalam makanan olahan telah mendorong penyelidikan terhadap potensi risiko dan intervensi peraturan.

"Pewarna, baik alami maupun sintetis, ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk mempercantik penampilan. Meskipun menarik perhatian, keamanannya masih dipertanyakan. Penelitian mengisyaratkan adanya hubungan antara konsumsi pewarna buatan dan gangguan kesehatan seperti hiperaktif pada anak-anak, reaksi alergi, dan bahkan kanker,” kata Kepala Ahli Gizi Klinis, Rumah Sakit Amrita Faridabad Charu Dua.

Penting bagi konsumen untuk berhati-hati dalam membaca label dan memilih alternatif alami untuk melindungi kesejahteraan makanan mereka.

Baca juga: Ini pemicu kanker kepala leher

"Ada efek merugikan dari pewarna makanan buatan terhadap kesehatan kita. Bahan tambahan sintetis ini, yang sering ditemukan pada makanan populer seperti permen, minuman ringan, dan makanan ringan kemasan, makanan ringan pinggir jalan telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk hiperaktif pada anak-anak, alergi, intoleransi bahkan terhadap kanker," kata Dr Suparna Mukherjee, Clinical Nutrition, Narayana Health City, Bangalore.

Mengonsumsi zat-zat pewarna dikaitkan dengan gejala seperti pusing, lemah, muntah, dan sianosis. Demikian pula, timbal kromat, yang digunakan untuk mewarnai bubuk cabai, mengakibatkan keracunan timbal, menyebabkan sakit perut, mual, sembelit, dan anemia.

"Reaksi alergi terhadap pewarna buatan semakin menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian. Tartrazine (E102) dan Sunset Yellow ( E110) adalah salah satu penyebab yang memicu respons buruk, sehingga menekankan perlunya pelabelan yang waspada," kata Charu Dua.

Baca juga: Putri Koster: jangan pilih makanan karena warna menarik

Meluasnya penerapan warna-warna ini, yang ditemukan pada makanan yang dipanggang, sereal sarapan, dan jus buah kemasan tertentu, menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen dalam menghindari warna-warna tersebut, kata Roshan Kore, Ahli Diet Konsultan, Rumah Sakit Anak NHSRCC, Mumbai.

Menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap pilihan makanan kita, Kore menyarankan sangatlah penting untuk memilih makanan yang alami dan tidak diolah. Memilih makanan seperti itu tidak hanya menjaga kesehatan kita tetapi juga mendukung kesejahteraan generasi mendatang, menekankan pendekatan holistik terhadap nutrisi.

Baca juga: BPOM: hindari makanan berbau dan warna tajam

Baca juga: Awas makanan mengandung formalin dan zat pewarna

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

kuy138

Kemenkeu Was******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.

"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata ⁠Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.

"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.

"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.

Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.

Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.

"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.

Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Sistem Penukaran Poin Super

cara pinjam di bri

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

Pilihan Redaksi Tiket Kereta Lebaran Masih Tersedia 2 Juta Lebih Bangku Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Naik Kapal, Ini Jadwalnya Penumpang Feri Tak Bisa Beli Tiket Online Radius 4 Km dari Pelabuhan

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

(pop/pua)

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

japan slot888

Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari******

Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional usai gelaran Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU. Menurutnya upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Sehingga menurutnya wacana rekonsiliasi itu perlu digerakkan sebelum 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil pemilu. "Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah. Pihak-pihak itu menurutnya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan.

Baca juga: Anggota DPR: Rekonsiliasi nasional wujudkan pembangunan berkelanjutan

Baca juga: Ekonom: Rekonsiliasi nasional perlu demi iklim investasi kondusif Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai bahwa membangun bangsa tentu tidak akan bisa dibangun dengan sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama dengan antarkelompok masyarakat di Indonesia. Khususnya bagi pihak yang kalah dan yang menang, dia pun menyarankan untuk sama-sama melakukan rekonsiliasi demi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, menurutnya rekonsiliasi itu juga sejati-nya bakal mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa. "Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi," kata dia. Sebelumnya, sejumlah dorongan untuk rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 bermunculan dari sejumlah pihak, baik anggota legislatif, tokoh pengusaha, hingga tokoh agama. Mereka pun memiliki alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut.

Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi Pemilu 2024 itu berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024