cara mendapat uang gratis

zaman prasejarah yang tak terbatas

Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.

"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).

Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.

"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.

Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.

Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.

Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.

"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.

Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Maskapai RI Mulai Lirik Pesawat Buatan China, TransNusa Jadi Pertama******

Maskapai Indonesia mulai melirik pesawat buatan China, di mana TransNusa menjadi yang pertama memborong sejumlah kapal terbang.

TransNusa baru saja menandatangani kerja sama dengan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Kesepakatan bisnis itu disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran.

"Kami menyambut baik kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Kerja sama ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan di Indonesia," kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

Menhub juga mengunjungi langsung pabrik pesawat buatan China itu. Ia melihat detail pekerjaan kapal udara COMAC yang diklaim berteknologi mutakhir.

"Saya menekankan agar produksi pesawat terbang ini betul-betul mengutamakan kualitas yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan," tutupnya.

TransNusa sempat membuat ramai jagad udara tanah air karena memborong 30 pesawat buatan China pada Desember 2022 lalu.

Maskapai Indonesia itu membeli jet penumpang jenis ARJ21-700 berkapasitas 78-97 penumpang dengan daya jelajah 3.700 km. Armada buatan COMAC ini adalah pesawat regional jet dengan kapasitas duduk 95 kursi dengan kemampuan terbang 3,5 jam.

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto mengatakan pesawat Made in China itu akan dioperasikan untuk melayani rute domestik dan beberapa kota dan negara di ASEAN, seperti ke Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, dan Singapura.

"Dengan kombinasi kedua tipe pesawat yang dioperasikan, yaitu Airbus A320 dan COMAC ARJ21, ke depan Transnusa akan mengembangkan rute-rute penerbangan domestik dan internasional, baik kawasan ASEAN maupun ke kota-kota di Tiongkok dan Australia," jelas Bayu kepada CNNIndonesia.com kala itu.

Pesawat buatan COMAC belakangan memang menjadi perbincangan. Salah satu yang disorot adalah C919 yang dianggap calon pesaing Airbus dan Boeing.

C919 merupakan pesawat jet penumpang yang dikembangkan China, sesuai standar kelaikan udara internasional dan memiliki hak kekayaan intelektual independen. Pesawat ini punya jarak tempuh hingga 5.555 kilometer.

Model C919 akan menjadi pesaing langsung jet berbadan ramping A320 dan B737 yang paling umum digunakan untuk penerbangan internasional domestik dan regional. Calon pesaing Airbus dan Boeing tersebut diklaim sudah menerima lebih dari 1.000 pesanan.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

Rumah Mewah Orang Tua Alshad Ahmad Dijual Rp300 M******

Rumah mewah orang tua dari selebritasAlshad Ahmad dijual dengan harga mencapai Rp300 miliar. Rumah itu terletak di Jalan Kiputih, di depan Bumi Sangkuriang, Bandung Utara, Jawa Barat.

Sang ayah, Masyur Ahmad, membeberkan beberapa hal terkait rumah miliknya itu dalam sebuah video yang diuggah dari kanal YouTube Alshad Ahmad TV.

Rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas 3.500 m2 dan memiliki luas bangunan 2.000 m2.

"Nanti semuanya bisa dibicarakan, dari harga, include apa aja," kaya Mansyur.

Rumah itu terdiri dari dua lantai dengan konsep gotik dengan tiga kubah di atasnya. Mansyur menyebut konsep itu terinspirasi saat dirinya sedang berjalan-jalan di Eropa.

Hunian bergaya Eropa klasik itu berlantaikan marmer, beberapa perabotan pun menggunakan kayu jati asli.

Di lantai bawah, terdapat tiga kamar tamu dan dua kamar mandi. Kemudian ada juga lima kamar karyawan dan dua kamar mandi.

Sementara itu, di lantai dua ada enam kamar tidur, yang termasuk lima kamar tidur anak dan satu kamar utama yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi.

Mansyur juga mengatakan konstruksi rumah tersebut tahan gempa. Sebab, terdapat pilar-pilar besar sebagai penopangnya. Selain itu, pondasinya juga menggunakan strauss pile yang kokoh, cocok untuk bangunan dua hingga tiga lantai.

Selain kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur, terdapat pula fasilitas lain, termasuk perpustakaan, tempat gym, sauna, kolam renang, pos satpam, garasi untuk enam-10 mobil, serta kandang hewan yang luas.

Mansyur membeberkan alasannya menjual rumah itu karena ingin mendukung Alshad untuk membuat kebun binatang di Bandung. Jika sudah terjual, uang yang didapatkan akan digunakan sebagai modal awal pembangunan kebun binatang.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.