link slot habanero

situs baru judi slot 423Jutaan kata 793209Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot habanero》

Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY******

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa dibangun. 

Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi.

Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 itu menilai Giant Sea Wall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia.

Dia menyebut selama melakoni kampanye dari 2014 hingga kini, ia melihat banyak keluarga yang tinggal di daratan pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Kondisi itu menurutnya membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan, tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut," kata dia.

Giant Sea Wall sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini direncanakan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini memiliki desain berbentuk burung garuda yang terdiri dari tanggul pantai, yang menempel ke kawasan pesisir; tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi.

Melansir situs Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP), proyek yang juga diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Di dalam tanggul itu, akan dibangun laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,67 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan, swasta.

Konstruksi proyek ini dimulai dari 2015 dan ditargetkan rencana mulai beroperasi di 2024. Pembangunan Giant Sea Wall ini terdiri dari tiga fase.

Fase A dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Fokusnya, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Pembangunannya kemudian diperkuat di masa Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Fase B, dengan fokus membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga terlaksana.

Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.

Namun, proyek ini ditolak warga dan aktivis lingkungan. Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 juga semakin menghambat proyek karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 2018, sempat menyebut tanggul raksasa ini bakal menjadi "kobokan raksasa".

Sementara pada 2022 lalu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

Nah yang berkaitan dengan Giant Sea Wall sekarang ini, rencananya dibangun di kawasan pantai utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Ia menuturkan rencana tersebut akan ditindaklanjuti segara. Menurut Airlangga, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga sangat penting. Sebab, kata dia, pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif.

Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

Menteri Basuki Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengecek langsung Terowongan Kembar Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat yang sempat viral dikabarkan retak akibat gempa bumiyang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.

Usai mengecek, Basuki memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya di Terowongan Cisumdawu akibat gempa tersebut.

Ia mengatakan memang ada pola mirip retakan pada terowongan tersebut. Tapi itu bukan retakan, melainkan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton tidak rata di terowongan.

Keamanan didasarkan pada hasil pengukuran SHMS (Structural Health Monitoring System) yang tidak menunjukkan kerusakan struktur terowongan akibat gempa. 

Ia mengatakan berdasarkan pengukuran SHMS, regangan terowongan akibat gempa bumi pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 yang lalu relatif kecil.

Malahan katanya, regangan masih kalah akibat akibat perubahan suhu yang terjadi setiap hari.

"Jadi suhu siang-malam atau panas-dingin itu menyebabkan adanya regangan pada terowongan. Dampak dari gempa kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan ini. Terowongan ini dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut, jadi secara struktural aman," jelasnya Rabu (10/1) seperti dikutip dari detikfinance.

Terowongan Cisumdawu memiliki panjang 472 meter. Terowongan itu sempat dikabarkan retak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.

Hal itu juga dikonfirmasi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Ia mengatakan pascagempa di Kabupaten Sumedang, ada keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu.

"Gempa bumi yang M 4,8, ketiga menyebabkan adanya sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Label：maxwin zeus bet 2000、situs slot terbaik hari ini、sob77

Terkait：lucky slot 188、situs gampang menang、musimqq、rajahoki89、gacor x500 slot、lonteqq、slot wd besar、pinjam uang online tanpa ktp、juaraqq、buku seribu mimpi

bab terbaru：prediksi togel macau jam 7（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07