slot mahjong ways 2

Jiwa Takdir yang Abadi

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Induk Perusahaan Facebook Bakal Kembali PHK 10 Ribu Karyawan Tahun Ini******

Meta, induk perusahaan Facebook, berencana untuk kembali memangkas atau mem-PHK10 ribu karyawannya pada tahun ini.

Mengutip CNN pada Selasa (14/3), keputusan tersebut diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulisnya.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5.000 peran terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Zuckerberg.

Sebelumnya, pada November lalu, Meta juga mengumumkan akan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu pekerjaan, yang merupakan pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja kali ini diharapkan akan diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft. Tindakan ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

KPPU Temukan Pelanggaran Penjualan Minyakita di Kalimantan******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Balikpapan menemukan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng Minyakita di Kalimantan. Bentuk pelanggaran itu adalah penjualan bersyarat atau tying agreement.

Jadi, para distributor Minyakita menjual minyak eceran dengan persyaratan toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil V Balikpapan Manaek Pasaribu mengungkapkan pihaknya telah melakukan observasi pasar selama tiga bulan, dari November 2022 hingga Januari 2023.

Menurutnya, pelanggaran itu ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa juga terjadi di daerah lain di Kalimantan.

Setidaknya terdapat dua bentuk penjualan dengan syarat yang ditemukan KPPU. Pertama, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk minyak goreng merk selain Minyakita.

Kedua, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk non minyak goreng seperti sabun cuci piring.

"Praktik ini disinyalir diterapkan dari atas (level produsen), tengah (distributor/agen), bawah (riteler/pengecer). Minyakita yang didistribusikan oleh distributor di Kalimantan ada yang berasal dari produsen di Surabaya," tuturnya.

Manaek mengamati keberadaan Minyakita di Kalimantan berdasarkan secara acak, banyak toko yang mengaku tidak memiliki stok Minyakita karena belum dikirim oleh distributor atau agen di wilayahnya.

Ia memastikan para distributor yang terlibat akan segera dipanggil untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung Senin (13/2) depan.

"Kami mengimbau ekepada produsen, distributor maupun retaileruntuk tidak melakukan pemaketan, pembelian Minyakita dengan produk lain seperti minyak goreng merk premium atau sabun cuci piring," tegas Manaek.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Beras hingga Rokok Jadi Penyebab Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 7,23 persen menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,87 persen.

Lima komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara tahunan (yoy) yaitu beras sebesar 0,32 persen, rokok kretek filter 0,20 persen, telur ayam ras 0,15 persen. Kemudian ikan segar dan cabai merah masing-masing sebesar 0,11 persen.

Sementara, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara bulanan (mtm) yaitu beras sebesar 0,8 persen, rokok kretek filter 0,04 persen, bawang merah 0,03 persen, cabai merah 0,02 persen. Kemudian rokok putih, bawang putih, dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Kemudian kesehatan 2,94 persen, rekreasi olahraga, dan budaya 2,6 persen, pendidikan 2,76 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 4,08 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,63 persen.

Berdasarkan provinsi, inflasi Februari 2023 di Sumatra paling tinggi ada di Kota Meulaboh sebesar 7,72 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 7,88 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Bandung sebesar 7,50 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Denpasar sebesar 6,37 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Kotamobagu sebesar 7,31 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 6,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Menteri Basuki Klaim 81 Persen Masalah Banjir di Bandung Kelar******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut 81 persen permasalahan banjirdi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah terselesaikan.

Hal itu katanya, berkat adanya sejumlah infrastruktur penangkal banjir di Kota Kembang tersebut. Adapun infrastruktur itu di antaranya; Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Andir, dan Kolam Retensi Cienteung yang baru saja di resmikan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ada juga Terowongan Nanjung yang sudah ada sebelumnya juga turut membantu penyelesaian masalah banjir.

Ia mengatakan sejauh ini, kondisi perumahan warga di titik yang biasanya banjir, khususnya di kawasan Andir, sudah mulai normal. Bahkan, harga tanah di kawasan itu sudah naik.

"Kita lihat rumah-rumah sudah mulai dicat lagi, harga tanah pun sudah naik," kata Basuki.

Ia menjelaskan penuntasan masalah banjir di wilayah Kabupaten Bandung itu merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan di hulu Sungai Citarum.

Basuki mengatakan kini telah memulai menangani permasalahan di kawasan hilir Sungai Citarum dengan membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.

Dia pun mengatakan pembangunan sejumlah infrastruktur itu pun menjadi jawaban atas permasalahan banjir di Karawang dan Bekasi yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kemudian di bagian hilirnya kita bangun tanggul, mudah-mudahan dengan itu Insya Allah akan berkurang," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Budi Waseso Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.

Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.

"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).

Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.

"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.

Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.

"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]