situs online gacor hari ini

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Ekonom: Pengusaha Bisa Untung Rp1.517 T jika Beralih ke Ekonomi Hijau******

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pengusahaberpotensi mendapat keuntungan konsolidasi hingga Rp1.517 triliun jika pemerintah dan semua pemangku kepentingan beralih ke energibersih.

Bhima menuturkan surplus pengusaha relatif kecil jika masih mengusung ekonomi yang sumbernya ekstraktif dan kotor, yakni hanya Rp1.152 triliun.

"Tapi kalau bergeser ke sektor lebih bersih, sirkuler ekonomi, restoratif ekonomi, transisi energi itu ternyata keuntungan untuk pengusaha Rp1.517 triliun," katanya dalam acara diskusi 'Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik', di Jakarta, Selasa (19/12).

Bhima juga mengatakan dampak ekonomi hijau melampaui ekonomi ekstraktif atau kotor. Ia menyebut ekonomi ekstraktif hanya menghasilkan keuntungan Rp1.843 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sedangkan, ekonomi hijau bisa menghasilkan Rp2.943 triliun.

"Kalau ada komitmen politik dukungan lebih serius dari perbankan, lembaga pembiayaan, fiskal, dan sisi moneter dan kebijakan mendukung ke arah sana, maka ada PDB yang diciptakan lebih besar hampir Rp3 triliun dalam 10 tahun ke depan," kata Bhima.

Tak hanya itu, Bhima juga mengatakan dampak ekonomi hijau ke pendapatan pekerja total bisa mencapai Rp902,2 triliun. Angka ini lebih besar dibanding ekonomi ekstraktif yang hanya sekitar Rp582,3 triliun.

Menurutnya, jika pemerintah dan semua pemangku kepentingan beralih pada energi hijau maka konsumsi rumah tangga juga bakal naik.

"Artinya kalau mau mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi, pendapatan masyarakat harus meningkat signifikan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

2,8 Juta Kendaraan Diperkirakan Keluar Jakarta via Tol di Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi 2.884.595kendaraan akan keluar dari Jakarta melalui jalan tol pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Kepala Sub Direktorat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kemenhub Rudi Irawan mengatakan angka ini naik sekitar 14,2 persen dibanding lalu lintas normal, juga naik 1,8 persen dibanding Nataru tahun lalu.

"Terkait prediksi pola pergerakan masyarakat yang menggunakan jalan tol, diprediksi akan terjadi kenaikan 14,2 persen dari normal atau 1,8 dari tahun lalu (jadi 2.884.595)," katanya dikutip Detik, Selasa (19/12).

Untuk arus balik, Kemenhub memprediksi ada peningkatan kendaraan hingga 14,1 persen atau sekitar 2.886.846 kendaraan dari kondisi normal. Angka ini naik 1,47 persen dibandin Nataru sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan sekitar 107 juta warga akan melakukan perjalanan selama musim libur Nataru 2024.

"Diperkirakan jumlah yang akan melakukan pergerakan itu ada 107,63 juta orang," ucap Muhadjir usai Rakor Tingkat Menteri (RTM) terkait persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor Kemenko PMK, Senin (11/12).

Ia menyebut angka ini meningkat sekitar 143 persen jika dibandingkan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru tahun sebelumnya.

Muhadjir mengatakan prediksi itu berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun puncak arus mudik Natal 2023 diperkirakan terjadi pada 22-23 Desember dan puncak arus balik pada 25-27 Desember 2023.

Lalu, puncak arus mudik libur Tahun Baru 2024 diprediksi terjadi pada 23-30 Desember 2023 dan arus baliknya 1-2 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

PTDI Buka Suara soal Cicil Gaji Karyawan******

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merespons bocornya surat edaran perusahaan tentang pembayarangaji karyawan bulan November yang dicicil.

Manajemen menyatakan menunggak pembayaran gaji lantaran adanya pembayaran klien yang memerlukan waktu.

"Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangani dan efektif," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dalam keterangan resmi, dikutip Detik, Senin (18/12).

Kemudian, contoh lain adalah kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangani. Saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah Indonesia pada Desember 2023-Januari 2024.

"PTDI juga mengusahakan pendapatan dari optimalisasi aset nonproduktif seperti inventory lama yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program berjalan," katanya.

Sebelumnya, beredar surat bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023. Substansi surat internal itu tentang penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock) dan penerimaan uang muka dari customer yang dialokasikan/digunakan sebagai sumber pembayaran gaji sampai dengan saat ini masih berproses.

Akibatnya, pada 15 Desember yang direncanakan untuk pelunasan gaji bulan November 2023, terpaksa baru dapat dibayarkan maksimal Rp1 juta untuk masing-masing karyawan.

"Kekurangan pembayaran gaji bulan November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.

Pihak manajemen juga meminta maaf kepada karyawan untuk keterlambatan pelunasan tersebut.

Surat itu dikeluarkan di Bandung, tertanggal 15 Desember 2023. Surat itu diteken Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM Wildan Arief.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Penumpang di Pelabuhan Merak Diprediksi Naik 15 Persen di Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak naik 15 persen saat puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 dibanding tahun lalu.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten memprediksi puncak kepadatan penyebrangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terjadi pada 22-23 Desember 2023.

"Kenaikan 15 persen itu prediksi di momen Nataru 2023, sekitar 13.447 kendaraan," ujar Kepala BPTD Banten Benny Nurdin Yusuf, Selasa (19/12).

Tim pengawasan yang melibatkan BPTD, PT Pelindo, PT ASDP Ferry Indonesia hingga operator kapal juga telah dibentuk. Tim ini dibekali pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi kepadatan antrian kendaraan yang akan menyebrangi Selat Sunda.

"Kapasitas dermaga masih aman, tapi tetap kita antisipasi, cermati. Kita juga sudah membentuk tim pengawasan bersama," terangnya.

Ia menyebut Jalan Cikuasa Atas hingga sejumlah rest area di Tol Tangerang-Merak akan dijadikan kantung parkir jika terjadi penumpukan kendaraan di area dalam Pelabuhan Merak.

"Seperti Cikuasa Atas, gerbang tol, rest area 43-68 itu semua. Pola angkutan Lebaran itu juga tetap kita berlakukan, seperti delaying system dan sebagainya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Tsamara Amany Bantah Erick Terlibat Kampanye Capres******

Staf khusus Menteri BUMNTsamara Amany Alatas menegaskanErick Thohir tidak akan terlibat dalam kampanye calon presiden (capres) manapun.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kabar yang beredar di media sosial bahwa Erick akan hadir dalam kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Enggak, enggak ada. Tidak ada kampanye. Pak Erick tidak hadir di dalam kampanye apalagi yang berkaitan di hari kerja. Tidak ada kampanye," katanya di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (18/12).

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]