kredivo tidak bisa cicilan

Kelahiran kembali modern setiap hari

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Kemendag Ungkap Indomie 'Bermasalah' yang Ditarik Taiwan Berstandar RI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Indomie rasa Ayam Spesial yang dituding Taiwan mengandung zat karsinogenik etilen oksida pemicukanker, merupakan produk Indomie yang menggunakan standar Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan Indomie berstandar Indonesia itu diimpor oleh distributor tidak resmi ke Taiwan, yakni para diaspora.

Namun, Indomie tersebut tidak sesuai dengan standar Taiwan karena mengandung gas pemicu kanker sehingga ditarik dari peredaran.

Sedangkan, Indomie yang diimpor oleh distributor resmi, kata Didi, telah disesuaikan dengan standar Taiwan sehingga tidak bermasalah.

Kendati demikian, ia enggan berkomentar apakah Indomie yang menggunakan standar Indonesia mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di lain sisi, Didi yakin Taiwan tidak akan menutup pintu ekspor Indomie dari Indonesia meskipun ditemukan zat pemicu kanker. Pasalnya kejadian seperti itu sering terjadi.

"Menurut saya ditutup enggak ya, karena sering terjadi. Itu terjadi seperti tadi diimpor oleh individu atau agen yang bukan distributor resmi," kata Didi.

Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.

Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.

Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Menteri PUPR Sebut Jokowi Akan Tinjau Jalau Rusak di Lampung 5 Mei******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki HadimuljonomengatakanJokowi akan meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat (5/5).

Rencana peninjauan ini mundur dari agenda awal yang sedianya dilakukan pada Rabu (3/5) ini.  Basuki saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengaku tidak mengetahui alasan perubahan jadwal kunjungan Presiden itu.

"Enggak tahu. Mungkin jadwalnya Presiden. Tanya prokis (protokol istana)," kata Basuki seperti dikutip dari Antara,Rabu (5/5).

Jokowi juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah daerah sudah tepat dalam mengatasi masalah jalan tersebut. Sebelum kedatangan Jokowi di Lampung, ditekankan Basuki, tidak ada perbaikan instan untuk jalan-jalan yang rusak di Lampung.

Petugas balai jalan di bawah Kementerian PUPR hanya melakukan survei ke lokasi jalan yang rencananya dikunjungi Presiden.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi, survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi, pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," kata Basuki, Selasa (3/5).

Kondisi jalan rusak di Lampung, tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir setelah kreator konten Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung melalui Tiktok.

Bima menyebut Lampung tidak kunjung mengalami kemajuan karena banyak jalan yang rusak.

Berawal dari konten tersebut, kreator asal Kabupaten Lampung Timur itu dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Kepolisian Daerah Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait Bima karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Mentan Siagakan 500 Embung Hingga 629 Perpompaan Hadapi El Nino******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo akan mengalokasikan 500 unit embung dan 629 unit perpompaan guna menghadapiEl Nino pada Agustus mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan 250 uni perpipaan, serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 3.213 unit.

Ia juga meminta jajarannya mendampingi petani dan menyiapkan sumber pengairan baik yang berasal dari sumur bor maupun aliran irigasi.

Pada periode 2020 sampai 2022, ia menjelaskan Kementan telah mengalokasikan kegiatan irigasi peningkatan ketersediaan air RJIT sebanyak 11.866 unit, perpompaan 2.177 unit, perpipaan 439 unit, dan embung 1.531 unit.

Ia mengerahkan gerakan mitigasi El Nino melalui penggunaan pompa air di wilayah-wilayah rentan kekeringan, serta mendorong percepatan tanam dengan menggunakan varietas tahan kering serta mekanisasi seperti penggunaan traktor roda empat dan traktor roda dua.

Selain itu, kata Syahrul, para petani juga bisa menggunakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebagai permodalan utama dalam meningkatkan produktivitas budidaya. Menurutnya, petani bisa memperbaiki lahan kering dengan membeli alsintan maupun mesin pencacah untuk panen.

Lihat Juga : Kemendag Ungkap Indomie 'Bermasalah' yang Ditarik Taiwan Berstandar RI

"Kita harus memperkokoh kekuatan SDM (sumber daya manusia) kita melalui KUR. Kemudian memperkokoh produksi kita dengan benih unggul dan pengembangan pupuk organik," katanya.

Syahrul juga terus mendorong para petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP).

El Nino memang tengah diwaspadai oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyiapkan 'senjata' melawan El Nino yang berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Menurutnya Luhut, ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Ia menegaskan pemerintah bakal bersiap menghadapi ancaman paling ekstrem. Luhut meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah memulai persiapan 'perang' melawan El Nino sejak dini.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Saham Waskita Anjlok 6,09 Persen Usai Dirut Jadi Tersangka Korupsi******

Saham PTWaskita Karya(Persero) Tbk atau WSKT anjlok 14 poin atau minus 6,09 persen pada perdagangan Selasa (2/5) pukul 13.41 WIB.

Penurunan ini terjadi usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama WSKT Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh perseroan dan PT Waskita Beton Precast beberapa waktu lalu.

Mengutip RTI Infokom, saham WSKT anjlok ke posisi Rp216 per lembar saham. Adapun pada awal pembukaan bursa, saham emiten sektor jasa konstruksi, industri, real estat dan perdagangan itu berada di level 230.

Lalu, total frekuensi perdagangan saham mencapai 2.429 kali. Sedangkan, kapitalisasi pasar (market cap) saham WSKT menyentuh Rp6,22 triliun.

Destiawan sendiri kini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan atau hingga 17 Mei mendatang.

Dalam perkara ini, DES diduga telah melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen palsu.

Lihat Juga : Bye bye Dolar AS, Transaksi Dagang RI-Korsel akan Pakai Rupiah dan Won

Dokumen itu kemudian digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif.

DES disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak WSKT menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung tersebut.

"Sehubungan dengan kasus hukum yang sedang dijalani, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang," tulis pernyataan resmi Waskita Karya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4) lalu.

WSKT menegaskan kasus hukum yang menyeret sang dirut tidak berdampak signifikan pada kegiatan perusahaan, baik secara operasional maupun keuangan. Perusahaan menegaskan bakal terus menjalankan seluruh program dan strategi sesuai target.

"Dalam menjalankan proses bisnisnya, Waskita Karya selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," tutup perseroan.

[Gambas:Video CNN]