adm4d

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar******

BupatiJembrana I Nengah Tamba mengatakan pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, membutuhkan biaya sebesar Rp360 miliar.

Tamba menyebut anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga berupaya menggaet investor untuk pendanaan proyek tersebut.

"Kalau kita non APBD, jadi semuanya dari pihak investasi. Kemungkinan juga bisa ASDP yang membiayai semuanya. DID diperkirakan Rp360 miliar," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/5).

"ASDP menyanggupi di tahun 2024 itu sudah ada penguatan progres yang harus dikerjakan," imbuhnya.

Pemda Jembrana juga optimis bisa menggaet investasi dari luar untuk pengembangan Pelabuhan Gilimanuk. Tamba menilai Jembrana adalah masa depan Bali. Selain itu, adanya pembangunan Tol Mengwi- Gilimanuk akan membuat warga dari arah Jawa Timur berdatangan ke Bali melewati Jembrana.

Apalagi, kata Tamba, bakal ada taman bermain (theme park) internasional seluas 57 hektar dibangun di daerahnya. Ia menggadang-gadang taman bermain ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kalau melihat trennya sekarang, Jembrana kan the future of Bali, kita sebutnya. Dengan dibukanya Jalan Tol di Jembrana ini saya rasa investasi akan masuk ke Jembrana.
Apalagi akan dibangun salah satu theme park terbesar di Asia, ini membawa (pengaruh) signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan pelabuhan ini memakai lahan milik pemda dan ASDP. Pihaknya mengklaim ada investor dari Perancis yang berminat menanam modal. Ia juga tak menutup kemungkinan adanya investor lokal.

"Ada lahannya Pemkab Jembrana dan lahannya ASDP. Yang ASDP mungkin pelabuhan saja, yang sektor penunjangnya kita punya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

IHSG Merosot ke 6.719 usai Koreksi 291 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.719 pada Selasa (13/6). Indeks saham melemah 3,3 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,56 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 291 saham terkoreksi, dan 219 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,58 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,33 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,18 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,37 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,53 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,93 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,31 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Populasi harimau dan macan di China timur laut meningkat pada 2023******

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

mekanik naga

Erick Targetkan BUMN Sebar Dividen Rp80,2 T pada 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menargetkan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp80,2 triliun pada 2024 atau tidak berubah dari tahun ini.

"Kami tetap dengan BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).

Erick merinci besaran target itu terdiri dari Rp26,5 dividen BUMN Tbk dan Rp53,7 triliun BUMN Non-Tbk.

Meski demikian, Erick mengatakan angka-angka itu belum pasti. Pasalnya saat ini masih pertengahan tahun. Apalagi, dividen BUMN bergantung pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, ia berjanji akan terus mendorong seluruh BUMN menyampai angka-angka yang sudah ditetapkan sebagai key performance indicator (KPI).

"Insyaallah kami sudah review dua Minggu ini kami masih confidenceangka ini walaupun tentu kita bisa lihat berjalan enam bulan ke depan. Kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan, ya tapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.