voucher goride oktober 2022

Tawarikh Tirus

KAI Dapat Pinjaman Rp6,9 T dari China untuk Biaya Kereta Cepat******

PT KAI (Persero) mendapat dana segar hampir Rp7 triliun dari pinjaman ChinaDevelopment Bank (CDB). Uang itu akan digunakan untuk membayar cost overrun (pembengkakan biaya) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman itu sudah diterima PT KAI sejak 7 Februari 2024 lalu.

Adapun pencairan pinjaman itu terbagi menjadi dua, yakni fasilitas A sebesar US0,99 juta atau setara Rp3,6 triliun (asumsi kurs Rp15.609 per dolar AS).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank," demikian bunyi surat di keterbukaan informasi BEI.

Pencairan tersebut pun langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada 7 Februari 2024.

Biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, tahun lalu.

Untuk menutupi pembengkakan biaya itu, pemerintah sepakat untuk mencari pinjaman.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan CDB sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Sepekan Jelang Ramadan: Beras Masih Mahal, Gula hingga Telur Juga Naik******

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (4/3). Dua pekan jelangRamadan, harga berasmasih tak kunjung landai. Harganya masih terus naik.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras secara nasional di level eceran masih terus naik dibanding pekan lalu.

Beras kualitas bawah I dijual Rp14.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II Rp14.450 per kg dari sebelumnya Rp14.350 per kg.

Kemudian, beras kualitas super I dijual Rp17.300 per kg, sementara pekan lalu Rp17.150 per kg. Harga beras kualitas super II juga naik menjadi Rp16.750 per kg dari Rp16.600 per kg.

Beberapa komoditas pangan yang juga naik jelang puasa adalah gula. Harga gula pasir premium naik menjadi Rp18.400 per kg dari Rp18.300 per kg. Lalu, gula pasir lokal pun naik Rp100 menjadi Rp17.750 per kg.

Telur ayam ras juga melejit ke Rp31.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp30.900 per kg. Harga daging ayam ras segar meroket menjadi Rp38.700 per kg dari Rp37.700 per kg pada pekan lalu.

Minyak goreng kemasan bermerek II naik menjadi Rp19.350 per kg dari Rp19.300, serta minyak goreng curah dijual Rp16.300 per kg dari Rp16.200 per kg. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I tetap Rp20.750 per kg.

Lihat Juga : Pantauan Kemendag di 649 Pasar, Harga Beras Premium Masih Belum Turun

Bawang putih pun terpantau naik menjadi Rp41.150 per kg dari Rp40.800 per kg.

Beberapa harga pangan terpantau stabil sejak pekan lalu. Harga daging sapi kualitas I tetap Rp138.200 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II Rp12.9300 per kg, sama seperti minggu lalu.

Kemudian, harga bawang merah juga merangkak turun. Kini, bawang merah dijual Rp36.900 per kg dari sebelumnya Rp37.350 per kg.

Komoditas cabai-cabaian justru turun harga. Harga cabai rawit merah kini Rp68.150 per kg dari Rp69.050 per kg, cabai merah Rp73.700 per kg dari Rp77 ribu per kg, serta cabai merah keriting Rp67.100 per kg dari Rp71.750 per kg.

Namun, cabai rawit hijau berbeda. Harganya naik menjadi Rp52.900 per kg dari Rp52.750 per kg.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Ia pun meminta narasi harga beras naik tidak langsung ditelan mentah-mentah.

Jokowi meminta agar masyarakat kembali memeriksa harga beras di pasaran.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya (harga beras naik. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harga turun apa naik. Cek di Pasar Johar, naik atau tidak, turun atau tidak," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Jokowi meminta agar masyarakat mengunjungi pasar-pasar induk seperti di Cipinang, Jakarta hingga Pasar Johar, Karawang. Ia meminta masyarakat untuk melihat sendiri apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga beras.

"Cek sudah turun, karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka," ujarnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

Menaker: THR Buruh Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha soal kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) sebelum Lebaran Idulfitri.

Ida akan menerbitkan surat edaran dalam waktu dekat. Dia berharap para pengusaha menaati aturan terkait pencairan THR.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).

Ida juga mengingatkan perusahaan tidak boleh mencicil THR. Tunjangan hari raya wajib diberikan secara penuh.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah akan membuka posko khusus. Menurut Ida, posko akan disiapkan pekan depan.

"Senin atau Selasa surat akan kami edarkan dan kami membuka posko THR itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan THR untuk ASN, TNI, dan Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut THR akan dicairkan mulai H-10 sebelum Idulfitri 2024.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2).

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

BKN: 2.505 PNS dari 25 Instansi Siap Pindah ke IKN******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan sebanyak 25 instansi telah melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan total ASN yang siap pindah sebanyak 2.505 orang.

Sebanyak 25 instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamananan.

Lalu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Haryomo mengatakan BKN telah melakukan uji kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

"Yang kita prioritaskan utama yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian. Yang pasti kompetisi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-AKHLAK," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/3).

Kendati demikian, ia enggan membeberkan kapan ASN akan mulai pindah ke IKN. Menurutnya, itu merupakan ranah Kemenpan-RB.

Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan ASN akan pindah ke IKN mulai September 2024. Rencana itu mundur dari awalnya Juli.

Anas mengungkapkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]