judi slot terbaik

Onmyoji hebat tingkat dewa

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

Kaisar Xuan kembali

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Zulhas Dukung Womenpreneur Indonesia: Perempuan Kunci Sukses Bangsa******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan dukungan kepada para perempuan muda Indonesia yang menjadi pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa perempuan memegang peran kunci dalam kesuksesan suatu bangsa dan peradaban.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam pidatonya pada Pelantikan Kepengurusan Badan Otonom Womenpreneur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Periode 2023-2025 di The Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan 90 persen usaha di Tanah Air didominasi oleh UMKM. Dari jumlah tersebut, 65 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan, ibu saya. Waktu itu beliau usianya 24 tahun, saya usia 6 tahun. Sebelum saya masuk sekolah dasar ibu saya buka usaha kecil-kecilan di kampung. Saya dilatih, jaga warung, tutup warung, mulai hitung uang," kenang Zulhas.

"Itulah yang jadi bekal. Oleh karena itu, peran perempuan itu luar biasa. Saya lihat Womenpreneur ini, saya datang karena penting sekali acaranya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Zulhas turut menyatakan bahwa Kemendag siap membantu para pelaku usaha muda, khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur BPP HIPMI.

"Kemendag terbuka. Apa yang diperlukan dari kami, kami siap membantu," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Melissa Hamid. Hadir pula istri Menteri Investasi/BKPM Sri Suparni Bahlil dan istri Menparekraf RI Nur Asia Uno.

Catatan Pedang Jianghu

Skybridge Bojonggede******

KAI Commuter mulai mengoperasikan jembatan penyebrangan orang (JPO) aliasskybridge di Stasiun Bojonggede dan bangunan baru di Stasiun Manggarai pekan ini. Tujuannya, untuk meningkatkan layanan di kedua stasiun.

Untuk skybridge Bojonggede yang menghubungkan stasiun dengan Terminal Bojonggede sudah dioperasikan mulai Jumat (8/12) ini. Sedangkan, bangunan gedung sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai mulai dioperasikan pada Sabtu (9/12).

Skybridge Bojonggede ini merupakan akses keluar masuk menuju Stasiun Bojonggede sisi barat dari arah Terminal Bojonggede.

KAI juga menyediakan fasilitas eskalator pada skybridge ini untuk memudahkan akses pengguna ke arah stasiun maupun terminal.

Skybridge Bojongede juga ramah disabilitas lantaran ada jalur yang disiapkan untuk penyandang disabilitas, serta terdapat guiding block di sepanjang lantai skybridge.

"Dengan pengoperasian skybridge ini, akses keluar masuk pengguna Commuter Line dari arah sisi selatan atau dari arah Jl. Raya Bojonggede akan ditutup mulai Jumat ini dan seluruhnya dialihkan menggunakan Skybridge Bojonggede dari arah terminal Bojonggede," kata Anne.

Sementara, dengan dioperasikannya bangunan baru pada sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai, maka akses keluar masuk dari sisi timur seluruhnya akan melalui bangunan baru ini.

"Akses keluar masuk yang sebelumnya pada sisi timur Stasiun Manggarai akan ditutup untuk dilakukan proses pembangunan stasiun berikutnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

UMK Ponorogo 2024 Diusulkan Naik 3,98 Persen Jadi Rp2,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 sebesar 3,98 persen dari tahun ini.

Artinya tahun depan, UMK Ponorogo mencapai Rp2,2 juta per bulan.

"Kenaikan ini (3,98 persen) setara dengan Rp85.601, sehingga tahun depan UMK Ponorogo adalah sebesar Rp2.235.310 (per bulan)," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Ponorogo Suprianto, Minggu (26/11), melansir Antara.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, SPSI, perwakilan perguruan tinggi, serta Pemkab Ponorogo telah melakukan penghitungan bersama dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga indeks kebutuhan masyarakat.

Hasil keputusan Dewan Pengupahan itu selanjutnya akan diajukan ke Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan direkomendasikan kepada gubernur untuk dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai UMK Kabupaten Ponorogo.

"Rapat pleno yang dihasilkan bagaimana pekerja dapat upah layak tapi tidak memberatkan pengusaha," kata Suprianto.

Kendati demikian, pihaknya tak mengetahui secara pasti apakah usulan tersebut nantinya bisa berubah atau tidak.

Sebab, pada 2022 lalu, usulan kenaikan UMK untuk 2023 sebesar 7,6 persen ditetapkan menjadi 10 persen ketika dibahas di tingkat provinsi.

"Keputusan akhir ada di Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim) ya, hasilnya (UMK Ponorogo) bisa naik bisa turun. Itu semua tergantung dengan Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim)," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

UMK Ponorogo 2024 Diusulkan Naik 3,98 Persen Jadi Rp2,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 sebesar 3,98 persen dari tahun ini.

Artinya tahun depan, UMK Ponorogo mencapai Rp2,2 juta per bulan.

"Kenaikan ini (3,98 persen) setara dengan Rp85.601, sehingga tahun depan UMK Ponorogo adalah sebesar Rp2.235.310 (per bulan)," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Ponorogo Suprianto, Minggu (26/11), melansir Antara.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, SPSI, perwakilan perguruan tinggi, serta Pemkab Ponorogo telah melakukan penghitungan bersama dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga indeks kebutuhan masyarakat.

Hasil keputusan Dewan Pengupahan itu selanjutnya akan diajukan ke Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan direkomendasikan kepada gubernur untuk dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai UMK Kabupaten Ponorogo.

"Rapat pleno yang dihasilkan bagaimana pekerja dapat upah layak tapi tidak memberatkan pengusaha," kata Suprianto.

Kendati demikian, pihaknya tak mengetahui secara pasti apakah usulan tersebut nantinya bisa berubah atau tidak.

Sebab, pada 2022 lalu, usulan kenaikan UMK untuk 2023 sebesar 7,6 persen ditetapkan menjadi 10 persen ketika dibahas di tingkat provinsi.

"Keputusan akhir ada di Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim) ya, hasilnya (UMK Ponorogo) bisa naik bisa turun. Itu semua tergantung dengan Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim)," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]