info situs slot paling gacor

Orang yang dipilih oleh bumi

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Deretan Sektor yang Paling Dilirik Calon Investor IKN******

Kementerian Investasi/ BKPM merinci sejumlah sektor yang paling diminati calon investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana infrastruktur serta perdagangan dan jasa menjadi dua urutan teratas.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot. Ia mengatakan calon investor terbaru yang sudah menyampaikan minatnya dalam bentuk letter of interest(LOI) adalah investor dari Jepang.

"Minat investasi yang disampaikan (LOI) di IKN itu ada sekitar 220, tadi ada tambahan sekitar 24 dari Jepang. Tentu ini berdasarkan data yang kami miliki dari rincian investasi. Kami juga ikut memfasilitasi para investor yang berminat untuk melakukan kegiatan investasi di IKN," jelasnya di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Ada juga sektor perumahan yang mengundang 17 calon investor, pendidikan 16 perusahaan, jasa konsultan 16 calon investor, dan pusat perbelanjaan 12 pelaku usaha.

Lalu, pengelolaan limbah 11 pelaku usaha, sarana kesehatan diminati 7 investor, serta gedung perkantoran, konektivitas dan transportasi, dan kawasan industri yang masing-masing diminati 4 investor.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan dari 220 LOI ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut.

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tegas Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Hunyuan Wuzong

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Delegasi Asian Financial Leaders Program Studi Banding ke PNM******

Sejumlah delegasi Asian Financial Leaders Program (AFLP) melakukan studi banding ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Rabu (14/6). 40 Asian Financial Leader ini mewakili pimpinan industri keuangan di ASEAN.

Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin hubungan baik sebagai sesama pelaku jasa keuangan, tetapi juga berbagi insight terkait model bisnis group lending bagi perempuan prasejahtera yang telah sukses dijalankan oleh PNM.

Setelah melihat lebih dekat, mereka terpukau bagaimana PNM memberdayakan nasabah. Sebab, PNM mampu memberikan pendampingan kepada nasabah Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan.

Tidak hanya perihal memberdayakan nasabah, AFLP juga merasa tertarik dengan cara PNM bisa sukses menggandeng perempuan muda sebagai pendamping nasabah di lapangan.

Menurut Sunar, pendamping nasabah PNM Mekaar didominasi oleh perempuan lulusan sekolah tingkat SLTA. PNM tidak hanya merekrut mereka sebagai karyawan tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dan menciptakan jenjang karir yang jelas.

"97.8 persen pendamping nasabah PNM adalah perempuan dan kami juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi mereka yang berprestasi sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka bersemangat," tambahnya.

Sunar meyakini bahwa berdasarkan riset para perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab lebih kuat dibanding laki-laki. Sehingga baik nasabah Mekaar dan para pendamping yang didominasi oleh perempuan merupakan motor penggerak stabilnya kualitas portofolio pembiayaan yang mendongkrak kinerja perusahaan.

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Dari 34 Perusahaan Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku bateraielectric vehicle(EV) atau kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.

Keempat perusahaan itu menggunakan metode hidrometalurgi dengan pendekatan High Pressure Acid Leaching(HPAL), yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate(MHP).

Taufik menjelaskan industri nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai baru mencapai MHP dengan kapasitas 915 ribu ton per tahun. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan setelah pabrik baterai di dalam negeri cukup kuat, sehingga Indonesia bisa menyuplai bahan baku ke pabrik di Tanah Air.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Berdasarkan data Kemenperin,kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.

Perhitungan tersebut berdasarkan aturan praktis, daya baterai yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik roda dua sekitar 1,44 KWh dan kendaraan listrik roda empat 60 KWh. Sementara, masing-masing KwH dibutuhkan nikel sekitar 0,7 kg, Mangan 0,096 kg, dan Kobalt 0,096 kg.

Taufik menyebut semua bahan baku itu 93 persen ada di Indonesia, sementara 7 persen sisanya yang berupa litium perlu impor.

"Jadi di sini kita perlu membalikkan situasi, harus bangun di dalam negeri penguatan kemampuan dalam negeri karena punya bahan baku itu semua," katanya.

Ia menambahkan ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US miliar.

"Artinya (ekspor nikel) didominasi oleh yang belum sampai ke tingkat yang lebih hilir," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]