trik bermain mahjong ways 1

cara pinjam uang ke bca 573Jutaan kata 263243Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik bermain mahjong ways 1》

Menteri BUMN pastikan ketersediaan beras aman saat ini******

Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat.....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan beras di Indonesia masih cukup aman saat ini, dengan stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton.

"Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat," ujar Erick saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia menjelaskan bahwa harga pangan dunia sedang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya faktor harga pangan dunia, fluktuasi harga pangan juga ditentukan oleh musim tanam dan musim panen.

"Karena siklusnya hari ini, kita lihat juga bagaimana nanti di Maret itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton seperti data yang disampaikan," ujar Erick.

Baca juga: Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia

Dalam masa ini, pemerintah berupaya melakukan intervensi untuk menahan gejolak harga yang lebih tinggi. Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memanggilnya bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk melakukan intervensi pasar.

"Bapak Presiden juga mengecek langsung di beberapa titik karena itu diambil kebijakan kita gelontorkan lagi 250 ribu ton beras SPHP supaya keresahan itu tidak terjadi dan kita bisa pastikan stok beras cukup, kita itu ada 1,2 juta ton dan nanti ada masuk lagi 500 ribu ton. Jadi, Insya Allah cukup," ucap Erick.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat memiliki sejumlah opsi jenis beras premium dengan harga Rp69.500 per lima kilogram (kg) atau Rp54.500 per lima kg dengan jenis beras SPHP.

Oleh karena itu, Erick menyebut masyarakat bisa membeli beras sesuai dengan kebutuhan dan daya beli.

"Tetapi pemerintah memastikan 250 ribu ton kami gelontorkan. Terima kasih sama direksi Bulog yang hadir hari ini untuk terus menjaga komitmen supaya di pasaran itu cukup," ujarnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Ia juga memastikan pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg.

Erick mengatakan kebijakan tersebut tidak ada di negara lain. Bahkan, pemerintah juga memberikan subsidi energi hingga Rp540 triliun untuk listrik dan BBM.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan penugasan impor beras oleh pemerintah akan dikelola dengan baik oleh Bulog guna menjaga stabilitas harga beras.

"Izin impor beras kepada Bulog ini berlaku sepanjang tahun jadi akan kami kelola dengan baik agar tidak mempengaruhi harga petani saat panen raya nanti dan juga tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," kata Bayu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Beberapa timses caleg mendaftar konsultasi stres di RSUD Taman Sari******

Jakarta (ANTARA) - Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat, menerima konsultasi indikasi gangguan mental termasuk stres dari beberapa orang yang merupakan tim sukses caleg, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendukung fanatik dan partisipan pemilu.

Layanan tersebut dibuka pada Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB sesuai jadwal praktik psikiater. RSUD Taman Sari telah menerima pendaftaran dari 40 orang, beberapa di antaranya merupakan tim sukses calon anggota legislatif (caleg).

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp60.000 saja," kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari, dr Ngabila Salama saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

Jika ada rujukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka konsultasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

Baca juga: Antisipasi caleg stres, Jakbar tidak lakukan persiapan khusus
Baca juga: Dinkes DKI siap bantu tangani caleg stres

Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan uji stres gratis pada Selasa (20/2) mendatang. Layanan ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Soeharto Heerdjan.

"Akan ada interpretasi hasil tes canggih ini oleh psikiater dan psikolog klinis sekaligus penyuluhan," ujar dia.

RSUD Taman Sari juga berencana membuka layanan konsultasi secara daring (online) 
selama 15 menit per pasien sebagai penapisan awal kasus.

"Itu untuk memutuskan apakah perlu tatap muka dengan psikiater RSUD Taman Sari untuk konseling dan atau pengobatan atau tidak," kata dia.

Hingga kini, kata Ngabila, sudah ada 40 orang anggota tim sukses (timses) yang mendaftar di bit.ly/skriningjiwarsudtamansari. "Saat ini sudah 40 orang mendaftar dan beberapa di antaranya tertulis di kolom institusi sebagai timses caleg," kata Ngabila.
Baca juga: Dokter jiwa: Isu kecurangan Pemilu bisa memicu gangguan mental
Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor wd cepat、rans303、tafsir seribu mimpi

Terkait：linktogel、slot gacor pagi ini、cara pinjam di livin mandiri、cara ampuh bermain slot、cara cairkan voucher alfamart、situs slot resmi asia、cara meminjam shopee pinjam、eropa4d、erek2 47、skybola188

---

---

bab terbaru：v2 slot login（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08