jackpot 98

pilihan super

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Murah Banget, Beli Kasur di Transmart Hari Ini Mulai Rp1,1 Jutaan Aja******

Ada kabar gembira buat kaum rebahan yang lagi cari kasur baru, nih. Berbagai produk kasur dan mantras lagi banting harga di Transamart Full Day Sale hari ini, Minggu (5/11). Harganya mulai dari Rp1,1 jutaan dari harga normal Rp4 jutaan!

Jangan sampai lewatkan promo ini ya karena Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale

• Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.119.200 dari harga normal Rp4.079.000 per unit. Harga ini berlaku di Jawa, Sumatra, dan Bali.
• Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.199.200 dari harga normal Rp4.439.000 per unit. Harga ini berlaku di Makassar.
• Comforta Lively Plus Set 160x200 cm harga diskon Rp7.872.000 dari harga normal Rp22.950.000 per unit. Harga berlaku di Jabodetabek.

Murah-murah banget kan? Enggak cuma itu, ada ekstra diskon 20 persen jika menggunakan metode pembayaran Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Belanja jadi makin murah!

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Cuma Hari Ini Sepeda Listrik Diskon Rp1,5 Juta di Transmart******

Pengunjung Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat ramai-ramai mengunjungi stan sepeda listrik yang sedang menggelar diskon hingga Rp1,5 juta per unit, Minggu (22/10).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Minggu (22/10), tampak sejumlah pengunjung penasaran dengan produk sepeda listrik yang dijajakan.

Beberapa pengunjung pun sempat mencoba mengendarai sepeda listrik di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Groza MX khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.560.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.390.000.

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 dari harga normal Rp6.550.000, diskon jadi Rp5.000.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.550.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp6.850.000, diskon jadi Rp5.280.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.570.000.

Lihat Juga : Berburu AC di Transmart Full Day Sale Diskon hingga 20 Persen Hari Ini

Transmart Full Day Sale berlangsung hanya hari ini.

Transmart menyajikan diskon sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen di seluruh gerai di Tanah Air dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain sepeda listrik, ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga kulkas. Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Situs AJB Bumiputera Tak Bisa Diakses saat Ratusan Karyawan Mogok******

Situs AJB Bumiputera 1912 terpantau tak bisa diakses saat ratusan karyawannya mogok kerjanasional pekan ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, situs ajb.bumiputera.com tidak bisa diakses. 'Forbidden. You don't have permission to access this resource' tulis keterangan yang tertera di layar saat mengakses situs tersebut.

"Website Bumiputera sedang ada gangguan di server Sentul. (Gangguan) dari Senin, 16 Oktober 2023," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera Hery Darmawansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/10).

"Alhamdulillah (layanan operasional Bumiputera) tidak terganggu dan masih berjalan normal," tutupnya.

Sebelumnya, Hery mengaku sudah mendapatkan surat pemberitahuan mogok kerja yang berlangsung sejak Rabu (18/10). Namun, ia mengatakan 15 dari 20 kantor operasional menolak rencana mogok nasional tersebut.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha memperkirakan aksi mogok kerja yang akan berlangsung hingga Jumat (20/10) itu diikuti ratusan karyawan.

"Maaf angka persisnya saya tidak tahu. Saya enggak pegang persis datanya, tapi anggap saja ratusan (karyawan Bumiputera mogok kerja)," ujar Rizky.

"Sebagai tambahan, kami mengisi waktu dua hari ini (sejak 18 Oktober 2023) dengan menggelar doa bersama atau pengajian. Ini untuk keselamatan perusahaan, pemegang polis, dan pekerja atau mitra kerja," tandasnya.

Mogok kerja selama 3 hari ini merupakan bentuk amarah para karyawan Bumiputera buntut kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut. Selain itu, mereka menilai upaya penyehatan perusahaan saat ini belum terarah.

Para karyawan khawatir apa yang dilakukan manajemen Bumiputera akan mengancam kelangsungan perusahaan yang ujungnya membuat hak pemegang polis, pekerja, dan mitra kerja hilang. Oleh karena itu, mereka menuntut Bumiputera segera menggarap skema terbaik dan tegas.

[Gambas:Video CNN]