prediksi togel jitu

maxwin gacor88 133Jutaan kata 660020Orang-orang telah membaca serialisasi

《prediksi togel jitu》

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

PSSI ikat kerja sama baru dengan Erspo untuk apparel tim nasional******

Jakarta (ANTARA) - PSSI resmi mengikat kerja sama baru dengan jenama lokal Erspo untuk menyuplai kebutuhan apparel tim nasional, melalui acara perkenalan yang berlangsung di Jakarta, Senin.

“Kalau kita mau sukses sama-sama, kita harus ada mutual benefit kerja sama yang bertahan lama. Karena itu saya apresiasi dengan para pendiri (jenama) yang ada di Indonesia, yang percaya sama transformasi sepak bola. Dan kami juga pasti percaya merek lokal bisa mendunia,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sambutannya.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah percaya kepada PSSI, dan saya sebagai Ketua (Umum) PSSI akan menjaga kepercayaan itu,” tambahnya.

Erick mengungkapkan bahwa nilai kerja sama antara PSSI dengan Erspo bernilai Rp 16,5 milyar. Dari jumlah sebesar itu, sebanyak Rp lima milyar merupakan uang tunai dan produk sebesar Rp 8,5 milyar, serta terdapat pula nilai royalti.

Baca juga: PSSI prioritaskan seragam dalam negeri pada setiap ajang

Untuk durasi kerja sama, Erick mengatakan bahwa dari pihak Erspo menginginkan kerja sama jangka panjang, bahkan sampai sepuluh tahun. Namun Erick dan PSSI meminta durasi kerja sama dilakukan untuk dua tahun dulu, dan dapat diperpanjang jika semua pihak tidak keberatan.

Selain Erspo, terdapat sekira 20 jenama yang ingin menjadi sponsor apparel tim nasional PSSI. Erick menyampaikan bahwa selain nilai komersial yang disodorkan Erspo, faktor lain yang membuat jenama itu dipilih untuk menjadi sponsor apparel timnas adalah strategi pengembangan kerja sama jenama itu.

Kegembiraan juga disampaikan oleh pendiri Erspo, Muhammad Sadad, yang juga merupakan sosok pendiri jenama populer Erigo.

“Dari saya pribadi tuh sebenarnya ini proyek idealis, bukan hanya proyek bisnis. Ya pasti harus ada bisnisnya, karena kecemasan dari kami kan apakah nanti produk ini akan banyak KW-nya atau bajakannya. Mudah-mudahan dapat diapresiasi oleh insan pencinta sepak bola di kalangan masyarakat Indonesia,” ujar Sadad.

Baca juga: Apparel timnas sepak bola Indonesia gebrak pasar internasional

Dalam pernyataannya, Sadad mengatakan bahwa Erspo merupakan entitas yang berbeda dengan Erigo, sebab Erspo lebih mengutamakan performa sebagaimana pakaian olahraga pada umumnya.

Seragam timnas baru karya Erspo baru akan diluncurkan secara resmi pada Maret mendatang. Saat ini, PSSI masih menggunakan seragam karya jenama lokal lainnya Mills, yang telah menyuplai apparel untuk timnas sejak Februari 2020.

Semua timnas mulai dari kelompok usia termuda sampai senior di bawah asuhan PSSI mengenakan apparel Mills, kecuali pada pesta olahraga multi cabang seperti Asian Games atau SEA Games di mana mereka mengenakan produk Li Ning yang merupakan sponsor resmi kontingen. Timnas futsal juga tidak menggunakan produk Mills, justru menggunakan produk dari Specs.

Baca juga: Jenama-jenama apparel lokal kuasai BRI Liga 1 2023/2024
Baca juga: Mills lebarkan sayap usai jadi apparel resmi timnas Indonesia dan klub

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：website gacor、aplikasi akulaku adalah、situs slot lagi gacor

Terkait：pasti200m、member baru slot、macow、roman4d、pragmatic server thailand、kredit handphone online、trik pola gates of olympus、trik olympus biar gacor、rasqq、playbet788

---

---

bab terbaru：rtp desa88（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07