slot win 138 vip

Kaisar Pedang Hunyuan

IHSG Berpeluang Menguat Jelang Rilis Suku Bunga BI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (20/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya berpendapat capital inflow secara year to date (ytd) masih menunjukkan minat investasi yang cukup besar ke pasar modal Indonesia. Dari sisi fundamental perekonomian juga masih terlihat kestabilan yang menopang gerak IHSG.

"Rilis tingkat suku bunga hari ini disinyalir masih belum terdapat perubahan. Sedangkan perkembangan pola gerak IHSG terlihat masih akan berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi kenaikan terbatas," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, TLKM, BBNI, ICBP, AKRA, ASII, KLBF, dan BSDE.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai ada peluang indeks kembali menguat. Ia meramal IHSG bisa bangkit di rentang 7.270-7.400.

"IHSG berada dalam posisi jenuh dan belum bisa dikatakan apakah trennya akan menurun maupun melanjutkan penguatan. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat," ramalnya.

IHSG bangkit ke level 7.336 pada perdagangan Selasa (19/3). Indeks saham naik 34,29 poin atau plus 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,57 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,39 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

BPS: Kian Banyak Daerah yang Harga Telur******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat semakin banyak daerah di Indonesia yang mengalami lonjakan harga pangan, mulai dari telur ayam ras hingga minyak goreng.

"Semakin banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga untuk komoditas tersebut, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, dan juga cabai rawit," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Amalia mengatakan terjadi kenaikan harga telur ayam ras sebesar 6,89 persen di minggu kedua Maret 2024 dibandingkan Februari 2024. Ada 287 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga, di mana kini telur ayam ras dihargai Rp32.439 per kg.

"Untuk daging ayam ras, di minggu kedua Maret 2024 terjadi kenaikan harga 4,78 persen. Itu mayoritas ada di Pulau Jawa, Sumatra, dan sedikit sebagian ada di Sulawesi. Sekitar 73,61 persen wilayah di Indonesia mengalami kenaikan harga daging ayam ras," tuturnya.

Pada minggu kedua Maret 2024 ada 265 kabupaten/kota yang mengalami lonjakan harga daging ayam ras mencapai Rp39.560 per kg. Pekan sebelumnya, hanya 250 daerah terdampak dengan harga rata-rata nasional di kisaran Rp39.345 per kg.

Sementara itu, minyak goreng mengalami kenaikan 1,20 persen di 69,72 persen wilayah tanah air. Kini, rata-rata harga migor secara nasional menyentuh Rp17.987 per kg.

"Yang perlu menjadi catatan kita, jumlah kabupaten/kota mengalami peningkatan menjadi 251 (dibandingkan pekan lalu 236 daerah) dengan rata-rata harga minyak goreng Rp17.987 per kg," jelas Amalia.

Sedangkan beras dianggap mulai ada tanda-tanda flattening atau pergerakan harga yang mendatar. Harga beras hanya naik tipis dari Rp15.956 per kg menjadi Rp15.966 per kg pada pekan kedua bulan ini.

Bahkan, BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga beras mulai menurun dari 271 ke 268 kabupaten/kota.

"Ini sudah ada flattening, kelihatannya juga didorong oleh Maret (2024) ini kan perkiraan BPS produksi beras sudah mulai meningkat jauh lebih besar dibandingkan Januari (2024) dan Februari. Ini merupakan tanda-tanda yang sangat baik," tuturnya.

"Impor beras juga cukup stabil di 442 ribu ton di Januari (2024), 439 ribu ton di Februari. Asal utama impor kita saat ini adalah Thailand, Pakistan, Myanmar, serta Vietnam," tandas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Daftar 4 Perusahaan Diseret Sri Mulyani ke Kejagung Usai Tilep Rp2,5 T******

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsipembiayaan ekspor.

Ia menyebut terdapat empat perusahaan yang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun.

Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).

Diketahui, empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut.

Burhanuddin menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019.

"Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujar dia dalam konferensi pers.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 14 April 2024******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus balik Lebaran2024 yang akan dilakukan warga Jabodetabek dari kampung halaman masing-masing terjadi pada H+3 lebaran atau Minggu 14 April 2024.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan tanggal itu dipilih warga Jabodetabek karena bertepatan dengan hari terakhir libur.

"Memilih H+3 yaitu hari Minggu, di mana adalah satu hari terakhir sebelum mereka masuk ke kantor kembali," Robby dalam konferensi pers secara daring, Jumat (17/3).

Lalu, pada H+2 atau Sabtu, 13 April 2024 sebanyak 3,17 juta atau 11,14 persen. Selanjutnya, pada H+4 atau Senin, 15 April 2024 sejumlah 3,94 juta atau 13,87 persen.

Pada H+5 atau Selasa, 16 April 2024 sebanyak 2,74 juta atau 9,65 persen. Lalu, pada H+6 atau Rabu, 17 April 2024 sejumlah 1,53 juta atau 5,37 persen.

Sedangkan, pada H+7 atau Kamis, 18 April 2024 sebanyak 11,63 persen atau 3,31 juta. Terakhir, warga Jabodetabek yang pulang setelah H+7 mencapai 16,88 persen atau 4,80 juta.

Adapun data ini berasal dari survei yang dilakukan Kemenhub secara nasional di 38 provinsi dan melibatkan 15 ribu responden pada 29 Januari hingga 29 Februari 2024. Sampel menggunakan rumus slovin dengan pengambilan melalui online.

Metode analisis menggunakan deskriptif, estimasi, dan crosssectional analysis. Margin of errordari survei tersebut mencapai 0,82 persen.

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.