slot gacor paling gacor

Tim bayi lucu dari kiamat

cara dapat uang dari baca plus

Erick Thohir Angkat Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat menantu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindadmenggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Penunjukan ini tak terlepas dari posisi Maruli sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Mengutip informasi yang disampaikan Pindad melalui akun Instagram mereka @pt_pindad, pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SK-16/MBU/01/2024 dan keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad nomor: 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Komisaris Utama PT Pindad yang baru, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam arahan atas dilantiknya Maruli mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih yang diberikan Dudung Abdurachman selama dua tahun menjadi Komisaris Utama PT Pindad.

Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BUMN di Indonesia didesain sebagai agen pembangunan di berbagai sektor yang menghasilkan laba baik.

Dalam konteks pengembangan, BUMN bersama dengan pemerintah bisa membangun kapabilitas pengembangan industri pertahanan jangka panjang bukan hanya produk hilirnya tetapi juga sampai ke hulu.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

37 togel

2 Eks Mendag Era Jokowi 'Perang' soal Nikel di Mobil Listrik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kedua mantan menteri perdagangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Thomas Lembongdan Muhammad Lutfi terlihat bersilang pendapat terkait penggunaan nikeluntuk baterai mobil listrik.

Sebelumnya dua bahan baku pembuat baterai mobil listrik, yakni lithium ferro phosphate (LFP) dan nikel tengah menjadi perbincangan usai disinggung saat debat keempat cawapres, Minggu (21/1) silam.

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menuding tim sukses pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, termasuk Thomas, melakukan kebohongan publik.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Namun menurut Gibran, Tesla menggunakan baterai berbahan baku nikel dan bukan LFP. Gibran heran karena tim sukses Anies-Cak Imin kerap membahas LFP.

"Sering bicara LFP-LFP, lithium ferro-phosphate, Tesla enggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak," kata Gibran.

Menanggapi hal ini, melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya, Lutfi mengatakan produsen mobil listrik masih banyak yang menggunakan baterai berkomponen nikel. Menurut dia, mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat tahan lebih lama karena daya listriknya yang lebih tinggi.

"Tapi lu tahu enggak kalau nikel masih menjadi baterai pilihan produsen mobil listrik. Kenapa? Karena nikel itu lebih energi dense. Bisa muat lebih banyak energi, lebih kecil, dan lebih ringan juga. Jadi mobil Tesla-nya bisa pergi lebih jauh sekali charge," ujar Lutfi.

Ia pun merujuk pada data Badan Energi Internasional (IEA) yang menunjukkan pada 2022 penggunaan nikel tetap menjadi komponen baterai listrik terbesar dengan pangsa pasar sebesar 60 persen. Sementara penggunaan baterai LFP pada mobil listrik hanya sebesar 27 persen pada 2022.

Selain itu, Tom dan Lutfi juga berbeda pandangan terkait pendapatan penjualan nikel.

Dalam podcast Total Politik tersebut, Tom memperkirakan terjadi kelebihan pasokan nikel global pada 2025 lantaran gencarnya pembangunan pabrik smelter di Indonesia. Ia menilai hai itu membuat harga nikel di pasar global anjlok.

"Diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," tuturnya.

Di sisi lain Lutfi menilai justru pendapatan nikel mengalami peningkatan sebesar lima kali lipat sejak 2015 dengan pendapatan ekspor lebih dari Rp500 triliun.

"Tapi katanya ada yang bilang kalau pendapatan nikel dari penjualan itu rendah ya? 2015 aja peningkatan pendapatan ekspor ke Indonesia sudah melesat 5 kali lipat dengan angka lebih dari Rp500 triliun," ujar Lutfi.

Lutfi optimis pendapat nikel dalam negeri akan terus meningkat apabila Indonesia terus melanjutkan hilirisasi nikel. Menurut dia, pemanfaatan hilirisasi nikel tak hanya dapat memperkuat perekonomian, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di industri energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

cara pinjam di bank bca

Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.

"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.

Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.

Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.

Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pada awalnya

lambo388

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(skt/del)

pilihan super

sga508

Borong Belanjaan Gak Takut Boncos Asal di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja hemat di tanggal tua? Borong aja belanjaannya di Transmart Full Day Sale, soalnya ada diskon 50 persen plus 20 persen, jadi gak akan bikin boncos!

Promo ini berlangsung selama satu hari aja, pada Minggu (21/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

mpotower

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)