petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot paling aman

dnatoto 245Jutaan kata 365611Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling aman》

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM
Politikus Partai Golkar Idrus Marham (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dubes Najib ajak WNI kawal pemilu jurdil******

Dubes Najib ajak WNI kawal pemilu jurdil
Arsip Foto - Duta Besar RI untuk Spanyol Muhammad Najib (kanan) menerima kunjungan kehormatan Dubes Palestina untuk Spanyol Husni Abdel Wahed (kiri) di Madrid, Spanyol pada Senin (11/7/2022). ANTARA/HO-KBRI Madrid/am.
Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol dan Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO)  Muhammad Najib mengajak masyarakat Indonesia  melakukan pengawalan agar Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

"Mari kita kawal agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil supaya dapat melahirkan pemerintahan yang legitimate," kata Dubes Najib saat dihubungi ANTARA pada Selasa.

Dubes Najib juga mengimbau kepada seluruh home staff, staf lokal dan staf honorer KBRIuntuk tidak membawa atau menggunakan simbol-simbol partai atau pasangan capres-cawapres ke KBRI atau ke wisma duta.

"Pilihan pribadi cukup disimpan di hati sebagai bentuk netralitas sebagai ASN," katanya menambahkan.

Najib menjelaskan bahwa KBRI terus berupaya agar penyebaran informasi dan edukasi tentang pentingnya pemilu menjangkau WNI, bukan hanya di Madrid saja, namun di seluruh wilayah Spanyol.

"PPLN bersama Panwaslu juga sudah aktif melakukan berbagai sosialisasi dengan mendatangi kota-kota tempat WNI tinggal dan mengorganisasi pertemuan-pertemuan," katanya.

KBRI, lanjut Najib, juga memanfaatkan media sosial dan kekonsuleran untuk berkomunikasi dengan WNI, menyebarkan informasi serta menjawab sejumlah pertanyaan lainnya.

"Kita juga menyediakan informasi terkait pemilu, termasuk informasi teknis seperti proses pendaftaran, pemilihan, jadwal serta informasi penting lainnya", kata Dubes.

Najib mengaku bahwa sebagai Dubes, dirinya juga aktif membagikan di media sosial tentang pemikirannya lewat saluran Youtube Wisma Duta RI Madrid.

"Saya aktif mendorong pendidikan kritis terhadap media mengenai pemilu untuk membantu masyarakat memahami dan menilai informasi dengan bijak. Semua itu upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pemilu yang damai".

Sementara itu, menurut laporan tim PPLN, antusiasme WNI di Spanyol ini terhadap pemilu sangat tinggi dan itu terbukti dari banyaknya pertanyaan seputar pemilu.

"Saya berharap semua bisa menggunakan hak pilihnya. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," katanya.

Dubes menambahkan bahwa pemilu bukan saja jujur dan adil, namun harus dilakukan dengan riang gembira, sesuai dengan namanya, Pesta Demokrasi. Oleh karenanya, KBRI Madrid akan mengadakan acara silaturahmi dengan menyajikan masakan Indonesia pada hari pelaksanaan pemilu.

"Saya juga mengajak agar WNI yang datang nanti bisa berpakaian sesuai dengan daerah asalnya masing-masing, sehingga akan nampak warna-warni suasana gembira pada saat pemilu nanti".

Menurut data yang diperoleh dari KBRI Madrid, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di sana sebanyak 1.567 orang berdasarkan penetapan tahun 2023.

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM
Politikus Partai Golkar Idrus Marham (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jam gacor gates of olympus 2023

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
uang pintek ojk
semua situs slot
erek27
dewa win slot
totoabadi
menang slot
jedar88
erek togel
poker88qq
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot gacor sekarang
Bab 2 joker demo
Bab 3 raja188 slot
Bab 4 rebrand slot
Bab 5 situs gacor saat ini
Bab 6 link dewabet terbaru
Bab 7 link slot online terpercaya
Bab 8 seribu mimpi 52
Bab 9 permainan slot terbaru
Bab 10 republikslot
Bab 11 situs daftar slot online
Bab 12 gacor 680 slot
Bab 13 cara belanja di lazada kredit
Bab 14 mansion slot
Bab 15 dragon303 rtp
Bab 16 akarslot
Bab 17 slot slot gacor hari ini
Bab 18 gacor online
Bab 19 panen777
Bab 20 erek2 tangan
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5867bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Ksatria Penjaga Santo

tunas4d
Kualitas udara Jakarta pada Sabtu pagi baik untuk aktivitas luar
Arsip foto - Kendaraan melintas kawasan Bundaran HI dengan latar belakang langit biru di Jakarta, Selasa (12/9/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara di DKI Jakarta berada dalam kategori baik pada Sabtu (27/1) pagi sehingga masyarakat dapat beraktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 37 atau masuk dalam kategori baik berwarna hijau dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut pun mencatatkan Jakarta tidak berada dalam kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Jakarta tercatat berada jauh pada urutan bawah dalam urutan kota berpolusi di dunia dengan rangking 70.

Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Sabtu adalah Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina dengan indeks kualitas udara di angka 342, diikuti Delhi, India di angka 263 dan Kota Accra, Ghana di angka 232.

Dengan kategori kualitas udara yang baik ini, masyarakat bisa menikmati aktivitas di luar ruangan dan membuka jendela agar udara bersih dapat terbawa ke dalam ruangan.

Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa kualitas udara secara umum di sebagian Jakarta berada pada kategori sedang.

Tingkat kualitas udara sedang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

Sejumlah wilayah yang berada dalam kualitas udara sedang meliputi Bundaran HI, Lubang Buaya, Kelapa Gading dan Jagakarsa.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik dengan kategori sedang
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Game ini menyerang dunia lain

arena188
KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej
Arsip - Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar Idrus Marham (kanan) usai Mubes dan silaturahmi keluarga besar UINAM di Sultan Alauddin Hotel dan Convention Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

situs slot rekomendasi
Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kanan), bersama Menkopolhukam Mahfud MD (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) saat menghadiri pelantikan Panglima TNI Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Mohammad Mahfud Md untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada dirinya.

"Kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Namun, Ari mengaku belum mengetahui kapan pastinya Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi karena Presiden masih melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Kamis (1/2). Sedangkan Mahfud pun diketahui masih sibuk dengan agenda kampanye pilpres di daerah.

"Belum (tahu) karena Pak Mahfud juga ada agenda. Hari ini beliau di Lampung, kemungkinan setelah itu ada agenda-agenda lain. Tentu juga menyesuaikan dengan agenda kampanye Pak Mahfud. Presiden juga kembalinya (ke Jakarta) baru besok malam," jelas Ari.

Baca juga: Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi

Ia menuturkan bahwa permintaan Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri tentu sudah diketahui Presiden Jokowi karena pengumuman pengunduran diri disampaikan melalui publikasi di media massa dan juga media sosial.

"Tentu keinginan itu sudah diketahui (Presiden Jokowi) karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu. Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2). "Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," katanya.

Mahfud juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kecintaan pada hiburan Korea

tafsir mimpi 1000
Bapanas deraskan stok CBP sebagai pengganjal jelang panen raya
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memberi keterangan pers terkait program bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Bulog, Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/1/2024). ANTARA/Sumarwoto
Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan ini, (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di Maret 2024
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) akan mempercepat penderasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) agar dapat berperan sebagai pengganjal ketersediaan pasokan di pasar jelang panen raya.

“Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan ini, (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di Maret 2024,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Arief menjelaskan, bahwa pihaknya telah diinstruksikan agar terus memastikan ketersediaan stok pangan strategis. Penderasan stok CBP ke berbagai lini pasar juga diminta disegerakan agar masyarakat dapat kian mudah memperolehnya.

"Jadi Bapak Presiden sekali lagi memastikan seluruh stok yang ada di semua daerah, itu ada stok beras. Hari ini di Purwomartani ini juga sama. Beliau ingin melihat ketersediaan di setiap gudang Bulog yang ada dan secured," ucapnya.

Penderasan stok CBP tersebut, lanjutnya, akan konsisten dilaksanakan sampai panen raya mendatang. Hal itu lantaran BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan kerangka sampel area (KSA) bahwa pada bulan Maret nanti produksi beras akan mencapai 3,5 juta ton yang berarti di atas kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang 2,5 juta ton.

Baca juga: Istana: Pembagian bansos oleh Presiden merupakan kebijakan afirmatif

"Kemudian beliau juga menyampaikan agar secepatnya menggelontorkan 200 ribu ton, ini beras komersial juga akan digelontorkan, segera. Kemudian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 1,2 juta ton itu juga harus digelontorkan segera,” sambungnya.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa beras impor akan diberhentikan saat panen raya karena Bulog sudah siap dengan stok di atas 1 juta ton. Kemudian nanti ditambah dengan menyerap produksi dalam negeri agar harga ditingkat petani bisa tetap baik.

"Lalu untuk total penerima bantuan pangan beras, seperti yang Bapak Presiden sampaikan total 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Datanya by name by address by picture,itu dari teman-teman Kemenko PMK. NIK (nomor induk kependudukan) sebagai basisnya. Kemudian yang membantu untuk mendistribusikan salah satunya adalah PT Pos Indonesia. Jadi ini akan sangat bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca juga: Bulog Sumut target mendatangkan hingga 200 ribu ton CBP pada 2024

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Budidaya Keabadian

link tergacor slot
Gus Ipul sebut PWNU kecewa pernyataan Gus Nadir soal arahan Rais Aam
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. ANTARA/HO-LTN PBNU/am.
PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir
Yogyakarta (ANTARA) - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan para pengurus wilayah NU (PWNU) kecewa dengan pernyataan Nadirsyah Hosein yang menyebut ada arahan dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu, Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan kekecewaan itu terkait tuduhan Nadirsyah yang menyebut Miftachul Achyar mengarahkan pengurus NU untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024 melalui ucapan sam'an wa tha'atan(dengarkan dan patuhi) di sebuah pertemuan.

"Rais Aam (Miftachul Achyar) sama sekali tak pernah ada pernyataan itu. PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir," kata Gus Ipul.

Oleh karena itu, wali kota Pasuruan, Jawa Timur, itu pun menyayangkan pernyataan Nadirsyah Hosein atau Gus Nadir karena dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Gus Ipul sebut pilpres sekali putaran bisa hemat anggaran

Apalagi, lanjut Gus Ipul, Gus Nadir sama sekali tidak pernah tabayun atau mengklarifikasi langsung dengan orang-orang yang hadir pada pertemuan itu.

Sebelumnya, pada sesi wawancara dengan sebuah media, Gus Nadir secara terang-terangan menyitir kalimat sam'an wa tha'atan yang dia rujuk kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar.

Menurut mantan Rais Syuriyah PCI NU Australia-New Zealand itu, arahan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Tolong, sekali ini saja, sam'an wa tha'atan," demikian menurut Nadir yang dia akui itu sebagai kata-kata dari Rais Aam PBNU.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Terkait sinyalemen yang berkembang di tengah masyarakat akibat tudingan tersebut, Miftachul Akhyar mengingatkan agar seluruh warga Nahdliyin untuk tabayun dengan meneliti seluruh permasalahan yang ada.

Tabayun menjadi sebuah amanah yang ditanggung oleh seluruh umat manusia, terutama Nahdliyin serta pengurus NU secara keseluruhan.

"Manakala PBNU melakukan sesuatu, (maka) datang dan tanyakan. (Jangan) Belum datang sudah pengumuman," katanya dalam pembukaan acara Konferensi Besar NU 2024 di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Kiai Mif, sapaan Miftachul Akhyar, tabayun merupakan senjata untuk menaklukkan "musuh-musuh" yang ada; sehingga jika tidak dilakukan, maka mereka akan kalah sebelum berperang.

Baca juga: Gus Yahya: Tekad NU mengabdi bangsa tak akan pernah luntur

"Sami'na wa atha'na. Di situlah Allah memberikan anugerah adalah perilaku ulama dulu. Bahkan, para nabi juga mengucapkan sami'na wa atha'na(kami dengar dan kami patuh)," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

penjelajah bintang

sumo777
Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024