rtp sdtoto

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023. 

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ungkap Budi.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif KRL Commuter Line bakal naik mulai tahun depan.

Risal mengatakan sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut.

"Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan, PSO bisa berkurang. InsyaAllah pada 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dalam diskusi dengan media dan komunitas di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kendati demikian, Risal enggan menjawab dengan tegas berapa besaran kenaikan tarif KRL. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kemenhub pada awal tahun ini.

Saat itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

Berdasarkan bahan paparan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, rencana kenaikan tarif KRL akan diberlakukan pada 1 April 2022. Namun, wacana itu mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

3 Temuan PPATK 2022, dari Transaksi Mencurigakan hingga Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan tiga temuan bernilai ratusan triliun dari transaksi keuangan mencurigakan, pornografi anak danjudi online.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandan mengatakan selama periode Januari-Oktober 2022 memang terdapat peningkatan penerimaan laporan sebesar 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dalam 11 bulan ini PPATK sudah menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (28/12).

1. Transaksi mencurigakan Rp183,88 triliun

Dari 1.215 laporan analisis, PPATK menemukan nilai transaksi yang mencurigakan mencapai Rp183,88 triliun.

"Kita melakukan hubungan sangat intensif dan dekat dalam bentuk permintaan informasi ke penyedia jasa keuangan," ujar Ivan.

Menurutnya, PPATK sudah mengirimkan 3.990 permintaan informasi kepada penyedia jasa keuangan atau 100 surat per hari sejak awal tahun sampai saat ini. Ini untuk mendapatkan data lanjutan terkait laporan.

2. TTPO dan pornografi anak Rp114 miliar

PPATK menemukan transaksi keuangan sebesar Rp114 miliar terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak di tahun 2022.

"Selama 2022, total ada delapan hasil analisis terkait dengan TPPO atau Child Sexual Abuse(CSA)," katanya.

Berdasarkan hasil analisis, pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO kerap memakai layanan perbankan, seperti transfer via ATM. Sedangkan pelaku pornografi yang melibatkan anak kebanyakan menggunakan layanan dompet digital seperti OVO, Gopay, hingga DANA untuk menampung pembayaran.

Mayoritas pelaku dalam jaringan TPPO merupakan pemilik atau pegawai penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga money changer. Terdapat pula pelaku dari perusahaan tour and travel, jasa penerbangan dan jasa angkutan, petugas imigrasi, Avsec, hingga anggota TNI dan Polri.

Terkait kasus ini, PPATK menjelaskan dalam proses analisis tersebut pihaknya aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sepertiNGOhingga penyidik guna mempercepat penanganan tindak pidana tersebut.

3. Judi online

Ivan memaparkan selama periode Januari-Oktober 2022 ada 68 hasil analisis terkait judi online.Ia menyebut total nilai transaksinya meningkat dari Rp57 triliun di 2021 menjadi Rp81 triliun di tahun 2022.

"Hal yang menarik di tahun 2022 ini, walaupun sebenarnya telah terjadi jauh sebelum tahun 2022, tapi berkembang khususnya di semester terakhir, terkait judi online," ujarnya.

Dari laporan hasil analisis tersebut, PPATK juga menemukan fakta baru bahwa kebanyakan pemilik bisnis judi onlinemenggunakan usaha restoran di perumahan elit untuk menyembunyikan aktivitas judi.

"Mereka juga menggunakanvirtual account, e-walletdan aset kripto dan sebagai sarana pembayaran untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana," ucapnya.

Ivan memastikan seluruh hasil analisis terkait judi onlinetersebut telah diserahkan kepada penyidik dan instansi terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit******

Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.

Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.

Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.

Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.

Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.

Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).

Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.

Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.

Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Reshuffle Menteri Perdagangan

Pedang melawan Surga

Pawang Hujan Kebanjiran Order Jelang Tahun Baru, Tarif Jutaan******

Pawang hujan kebanjiran pesanan selama beberapa waktu terakhir. Maklum, mendung yang menggantung hampir setiap hari membuat orang memanggil jasa mereka agar acara tidak terganggu cuaca.

Tarif jasa pawang hujan pun naik, khususnya untuk malam pergantian tahun baru.

Eko Budi Sumantri, seorang pawang hujan yang berbasis di Jakarta mengatakan sepanjang Desember 2022 pesanan yang masuk mencapai 40 tempat. Padahal, di bulan biasa rata-rata pesanan yang masuk hanya sekitar 15 tempat.

Eko pun menjajakan jasa mengendalikan cuaca itu dengan tarif Rp1,5 juta per tujuh jam. Namun, khususnya tahun baru harga naik menjadi Rp2 juta.

"Pokoknya 7 jam Rp1,5 juta, kalau tahun baru Rp2 juta karena banyak permintaan. Sementara timnya yang gak ada," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Eko mengungkapkan selain malam pergantian tahun, pesanan pawang hujan juga melonjak kala gelaran piala dunia dimulai. Saat itu, pesanan datang dari para penyelenggara event nonton bareng.

Sementara itu, untuk pesanan dari luar negeri Eko mematok harga yang lebih tinggi, yakni US.000 atau setara Rp78,5 juta (asumsi kurs Rp15.700 per dolar).

Pria yang sudah menjajakan jasanya sejak 2009 itu mengaku sudah beberapa kali terbang ke luar negeri untuk mengendalikan hujan. Di antaranya 17 kali ke India, dua kali ke Italia, satu kali ke Inggris, dua kali ke Thailand, dan dua kali ke Singapura.

Dalam praktik mengendalikan hujan, Eko menggunakan teknik menggeser awan. Kemampuan ini pun ia dapat secara turun-temurun dari sang buyut. Ia pun mengaku dirinya merupakan keturunan kelima yang memiliki kemampuan tersebut.

Meski begitu, Eko menegaskan caranya mengendalikan hujan bukan kelenik, tapi murni dengan cara berdoa kepada yang Maha Kuasa. Ia membaca doa berupa bacaan Al-Quran dan Hadist Nabi kemudian meniupkannya ke awan agar benda itu bergeser ke tempat lain.

Walaupun selalu berhasil, Eko tidak memberi jaminan 100 persen jasanya akan berhasil karena semuanya atas kuasa Tuhan.

Sementara itu, pawang hujan lainnya bernama Subhi Rauf mengatakan pesanan memang meningkat sepanjang Desember. Namun, untuk malam pergantian tahun ia belum menerima pesanan.

Subhi mengatakan sepanjang Desember pesanan yang masuk mencapai 15 lokasi. Angka ini meningkat dua kali lipat dari pesanan di bulan-bulan sebelumnya.

"Kalau menjelang tahun barunya sih meningkat, tapi pas malam pergantian tahun sejauh ini belum ada," katanya.

Subhi mengatakan pesanan kebanyakan datang dari acara natal, pernikahan, dan event-event hiburan.

Adapun tarif yang ia patok adalah Rp500 ribu untuk 1-4 jam, Rp750 ribu untuk 5-8 jam, dan Rp1 juta untuk satu hari penuh.

Sejak 2010, ia menjajakan jasanya itu secara langsung dan online baik melalui Instagram maupun marketplace. Subhi mengaku pesanan paling banyak berasal dari marketplace.

Berbeda dengan Eko, Subhi berani memberikan jaminan 100 uang kembali jika jasanya itu tidak berhasil. Namun, ia juga menegaskan praktiknya itu bukan klenik, tapi dengan doa dan puasa.

"Bukan klenik. Saya gak ada pantangan kok, gak ada sesajen, gak ada ritual," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]