alibabslot

Lahan pertanian yang indah

Puasa Masih Sebulan Lagi, Harga Cabai******

Harga cabai-cabaian naik dalam sepekan terakhir. Tak hanya cabai, harga bawangjuga mulai merangkak menjelang Ramadan.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Rabu (22/2), harga rata-rata cabai merah keriting Rp47.100 per kilogram (kg).

Padahal pada Rabu (15/2) lalu, rata-rata harganya masih Rp43.800 per kg.

Harga aneka cabai lainnya juga naik. Cabai rawit merah naik ke Rp62.300 per kg. Padahal pada 15 Februari harga cabai rawit merah hanya Rp58.050 per kg. Kemudian naik jadi Rp59.050 pada 17 Februari.

Harga tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Rp90.850 per kg. Di Kalimantan Utara Rp83.150 per kg, dan di Kalimantan Barat Rp80.500 per kg.

Sementara di DKI Jakarta cabai rawit merah dihargai Rp80.850 per kg, di Jawa Barat Rp75 ribu per kg, di Banten Rp74.750 per kg, dan di Yogyakarta Rp63.750 per kg.

Harga bawang putih juga naik ke Rp31.100 per kg. Padahal sebelumya harga bawang putih masih Rp30.250 per kg, kemudian naik ke Rp30.300 pada 16 Februari. Lalu naik lagi ke Rp30.900 per kg pada 21 Februari.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImenjual tiket kereta api(KA) angkutan Lebaran 1444 H mulai 26 Februari 2023 mendatang.

Perseroan mengatur sejumlah ketentuan terkait pembelian tiket KA Lebaran 2023. Pertama, tiket KA di masa angkutan lebaran 2023 dapat dipesan mulai 26 Februari untuk keberangkatan 12 April (H-45).

Kedua,untuk keberangkatan 4 Mei, tiket dapat dipesan mulai 4 April (H-30).

Keempat, loket di stasiun hanya melayani penjualan tiketgo showmulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Beberapa jadwal reservasi tiket Lebaran 2023, di antaranya 27 Februari untuk keberangkatan 13 April, 28 Februari untuk keberangkatan 14 April, 3 Maret untuk keberangkatan 17 April, dan 8 Maret untuk keberangkatan 22 April.

Kemudian, 10 Maret untuk keberangkatan 24 April, 12 Maret untuk keberangkatan 26 April, 16 Maret untuk keberangkatan 30 April, dan 17 Maret untuk keberangkatan 1 Mei, 18 Maret untuk keberangkatan 2 Mei, dan 19 Maret untuk keberangkatan 3 Mei.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Joni pun mengatakan KAI bersama seluruh stakeholderakan melaksanakan kegiatan Ramp Check atau inspeksi keselamatan Standar Pelayanan Minimum di seluruh wilayah operasi KA. Sementara, para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Kemenhub Kembali Siapkan Mudik Motor Gratis 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengadakan mudik motor gratis tahun ini. Kali ini menggunakan moda transportasi kereta api.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono berharap program ini dapat mengurangi kemacetan dan risiko terjadinya kecelakaan saat periode mudik tahun ini.

Anggaran yang disiapkan pun naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Tahun ini dialokasikan dana Rp10 miliar dengan kuota mencapai 10.440 sepeda motor yang diangkut menggunakan kereta.

Tidak ada perbedaan signifikan dari program tahunan ini. Hanya saja saat ini pemilik motor bisa satu kereta dengan kendaraannya.

Pemilik kendaraan hanya perlu membayar tiket kereta Rp10.000 untuk tujuan yang jaraknya kurang dari 330 kilometer (km) dan Rp20.000 untuk jarak 330 km ke atas. Sedangkan untuk angkut motornya digratiskan.

"Jadi motor itu datang kitapackingdan kirim. Jadi bensin dikosongkan biar aman di perjalanan," jelasnya.

Untuk pendaftaran program mudik gratis menggunakan kereta api dibuka mulai 1 Maret-3 Mei 2023. Pendaftaran dilakukan melalui mudikgratis.dephub.go.id yang dilanjut dengan verifikasi langsung di stasiun yang ditunjuk.

Syaratnya wajib menunjukkan KTP, SIM yang berlaku, Kartu Keluarga, STNK. Besaran motor yang diangkut <200 CC.

"Setiap pengiriman (motor) mendapat jatah dua tiket kereta api (selama kuota masih tersedia)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Bank Dunia Ungkap Laba Usaha Mikro Wanita Cuma Separuh dari Pria******

Bank Dunia mengungkapusaha mikromilik perempuan di Indonesia cenderung mendapatkan laba 53 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Padahal, jumlah usaha mikro yang dimiliki perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Dari 16 juta usaha mikro di Indonesia, 49 persen dimiliki perempuan.

"Itu angka yang cukup mengesankan. Tapi ini kemudian menjadi pelik ketika kita melihat profit atau laba bulanan usaha yang dimiliki perempuan 53 persen lebih rendah dibanding usaha yang dimiliki laki-laki," kata Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia Salman Alibhai mengatakan dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

"Jadi mungkin sederhananya sektor tempat kita bekerja adalah penentu terbesar pendapatan kita," ujar Salman.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyampaikan partisipasi perempuan Indonesia dalam angkatan kerja di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain, yakni hanya 54 persen. Padahal, keberagaman gender disebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Satu menyampaikan ada lima pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan. Pertama, berinvestasi pada fasilitas pelayanan anak yang berkualitas dan terjangkau sehingga bisa memungkinkan perempuan bekerja. Kedua,pilihan kerja yang fleksibel, misalnya kombinasi WFH dan WFO tanpa mengurangi produktivitas pekerja.

"Ketiga,mewajibkan pendampingan pelatihan para pekerja dan pengusaha perempuan untuk membantu membangun generasi penerus pemimpin perempuan," katanya.

Keempat, dengan menerapkan cuti melahirkan bagi ibu. Kelima,mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan bisnis.

[Gambas:Video CNN]